Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Absanado Simbolon; Debora Debora
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5316

Abstract

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat bertugas memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang semakin berkembang adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui metode alternatif seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas peran advokat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta kontribusinya dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Advokat sebagai fasilitator memiliki kemampuan untuk mengurangi konflik, menghemat waktu dan biaya, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan profesional dan keahlian hukum, advokat berperan penting dalam mendampingi klien serta menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas peran advokat dalam ADR dan memberikan wawasan tentang bagaimana advokat dapat membantu para pihak mencapai penyelesaian yang efektif, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Strategy to Increase the Effectiveness of Investigating Corruption Crimes by Law Enforcement Officials in Indonesia Dian Lorenjaya Simbolon; Debora Debora
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4375

Abstract

In Indonesia, corruption has gotten to be a genuine issue that should be tended to in arrange to preserve the judgment of the legitimate framework and the functioning of the government. The reason of this study is to assess strategies that will be utilized to extend the capacity of the lawful framework to combat corruption in Indonesia. This study indicates that some of the main issues in preventing corruption include poor coordination among law enforcement agencies, brittle bodies, and political interventions that undermine the autonomy of law enforcement agencies. By implementing comprehensive and progressive strategies, anti-corruption measures can be strengthened, corruption offenders can be prosecuted, and the Indoneian legal system can be strengthened.
The Influence of Narcotics Abuse and Prevention among Adolescents in Indonesia Katryn NN Pakpahan; Debora Debora
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4388

Abstract

Drug abuse has very bad consequences for teenagers. They often even commit criminal acts that involve fraud, theft, robbery and murder. Factors that contribute to narcotics protection, the legal consequences for teenagers who use them, and the relationship between narcotics protection and other criminal acts are problems that arise. Family, school, and place of residence greatly influence the psychology of teenagers aged twelve to eight fifteen years.For criminal offenses committed by children or teenagers, half the adult sentence.Drug abuse can lead teenagers to actions that violate norms, sometimes even to criminal acts. Therefore, it is very important for teenagers to receive guidance to prevent drug protection which leads to criminal acts.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dame Arta Harianja; Debora Debora
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4437

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Seiring dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum utama dalam upaya perlindungan korban KDRT di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder dan teknik analisis kualitatif.
Implementasi Gugatan Sederhana Perkara di Pengadilan Negeri Lestari Siahaan; Debora Debora
JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Vol. 3 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jamparing.v3i1.5143

Abstract

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang beragam, yang terkadang dapat menimbulkan konflik, termasuk dalam bentuk sengketa perdata. Hukum perdata di Indoneisa mengatur hubungan antar warga negara, mencakup aspek-aspek seperti perkawinan, kekayaan dan perjanjian. Hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan hukum perdata materil melalui pengadilan, dengan dua jenis badan peradilan yang dikenal yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum menangani perkara pidana dan perdata, sedangkan Peradilan Khusus mengadili golongan tertentu. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan perubahannya bertujuan untuk mempercepat penyelesaian gugatan sederhana, dengan ketentuan waktu penyelesaian maksimal 25 hari. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti beban kerja penggadilan yang tinggi dan komplesitas kasus. Penelitian ini menggunakan metode hukum nomatif dan analisis kualitatif untuk mengeksplorasi proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri, serta faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan. Diharapkan, dengan perhatian dari semua pihak terkait, penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, sehingga keadilan dapat tercapai.