Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of Closed Principles in Ad-hoc Arbitration Disputes Settlement by Online Mechanism in Indonesia Abdullah, Ali; Prasetyo, Yunan; Febrianto, Satria
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.23401

Abstract

Dispute between the parties at dispute resolution through arbitration in the 1999 Arbitration Law can be simplified in the form of sending a letter, fax, telegram, electronic mail or other alternative type of communication that makes things easier. Meanwhile, according to the provisions in the law, The Arbitration Law 1999 declares that all examinations of disputes by arbitrators or arbitration panels are carried out behind closed doors with the intention that examination of disputes through arbitration upholds the principle of confidentiality. The purpose of this writing is to examine the legal regulations governing online ad-hoc arbitration trials, but confidentiality is maintained. This research was carried out using a normative approach. After the research was executed, there were no arrangements for examinations to be carried out by online ad-hoc arbitration, even though The 1999 Arbitration Law states the examination of the trial decision should be conducted behind closed doors due to the principle of confidentiality.
PERAN DAN FUNGSI MASYARAKAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM PENERAPAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SPPA NO. 11 TAHUN 2012 Prasetyo, Yunan; Silvia, Ella; Tanaya, Sarah Danisya
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.870

Abstract

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mendukung efektivitas diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012. Studi ini menganalisis peran dan fungsi masyarakat dalam penerapan diversi serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai literatur mengenai keadilan restoratif dan kebijakan peradilan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diversi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi, serta stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam optimalisasi diversi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan dan strategi edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice.