Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Kampanye Digital : Studi Kasus Pemanfaatan Media Sosial Oleh Kader Muda Perindo Nurussyahadah, Syallika; Rasyadi, Adhitya Hafizh; Ayu, Nia Rafa; Herliany, Sagitha Dwi; Mafaza, Taqya
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v6i2.193

Abstract

Advances in information and communication technology, especially social media, have significantly changed the pattern of political communication in the digital era. Social media such as Instagram, X, TikTok, Facebook, and YouTube are now important tools in political campaigns. This research aims to analyze the digital campaign strategy implemented by young cadres of the Indonesian Unity Party (Perindo) in the 2024 elections. The method used is qualitative research with a case study approach, with primary data obtained through in-depth interviews and descriptive data analysis from various sources such as books, articles, and documents. The results showed that Perindo Party's digital campaign strategy in utilizing social media proved effective in increasing public interaction and awareness of their political agenda.
Perbandingan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019 dan 2024 Nur Habibah, Salma Zulfa; Tsabitah Aldjabri, Rachel Hisanaah; Ayu, Nia Rafa; Susilo, Galang Putra; Hanifan, Hafiz Zaki
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 6 No. 1 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v6i1.11988

Abstract

This study compares the role of political education conducted by the Golkar Party in increasing vote acquisition during the 2019 and 2024 general elections. It employs a descriptive qualitative method, using primary data from interviews with internal Golkar Party sources and secondary data from literature reviews. The findings show that in the 2019 election, Golkar’s political education remained conventional, elitist, and limited in scope. In contrast, the 2024 election saw the adoption of more modern and participatory strategies, including the use of social media, the establishment of the Golkar Institute, and collaboration with the General Elections Commission (KPU) through the "Rumah Pintar Pemilu" program. Although there was an increase in vote share from 12.31% to 15.29%, the study concludes that political education was not the sole determining factor in this improvement, and its effectiveness as the main driver remains limited. These findings highlight the importance of political education in strengthening democracy, but emphasize that it must be supported by principles of inclusivity, sustainability, and continuous evaluation to foster more meaningful and higher-quality political participation.
Demokrasi di Bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi Uu TNI dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional Khaliq Pohan, Khalifa Nur; Putri Rosano, Kayla Azalia; Ayu, Nia Rafa; Chairul, Natasya; Indrawan, Jerry
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5225

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta penempatan prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan administratif sipil terhadap relasi sipil-militer dan kualitas demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998, khususnya dalam konteks revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Fokus utama penelitian ini adalah kekhawatiran atas potensi kembalinya peran dominan militer di ranah sipil yang sebelumnya dibatasi melalui agenda reformasi sektor keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif melalui kajian literatur, analisis dokumen hukum dan kebijakan termasuk UU TNI No. 34 Tahun 2004 dan revisinya serta telaah literatur akademik mengenai hubungan sipil-militer dan demokratisasi. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta analisis kasus terkait pelanggaran batas kewenangan TNI di sektor non-pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU TNI 2025 mengandung kekosongan norma dan ambiguitas interpretasi yang membuka ruang perluasan peran militer di sektor sipil, diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan sipil dan tingginya legitimasi sosial terhadap TNI. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas kekuasaan sipil-militer, meningkatkan risiko pelanggaran HAM, serta melemahkan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas demokratis. Dengan merujuk pada teori kontrol sipil objektif Huntington dan konsep constabulary force Janowitz, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil, pembatasan peran militer, dan reformulasi mekanisme pengawasan guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.