Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pubmedia Social Sciences and Humanities Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice
Khaliq Pohan, Khalifa Nur
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ekofeminisme Vandana Shiva dan Gerakan Perempuan Lingkungan di Indonesia: Studi Kasus Perjuangan Kartini Kendeng Sizdah, Raisha; Putri Rosano, Kayla Azalia; Khaliq Pohan, Khalifa Nur; Nanda Azizah, Rahma
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 3 (2026): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v3i3.536

Abstract

Penelitian ini menganalisis gerakan perempuan Kendeng melalui perspektif ekofeminisme Vandana Shiva untuk memahami bagaimana perempuan membangun perlawanan terhadap eksploitasi lingkungan dalam konteks pembangunan kapitalistik di Indonesia. Seiring dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan industri ekstraktif, perempuan menjadi kelompok yang paling terkena dampak dan juga yang paling vokal dalam menyuarakan penolakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan dari Kartini Kendeng secara amat jelas mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip fundamental ekofeminisme Vandana Shiva, termasuk juga kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan, komitmen dan juga terhadap keberlanjutan jangka panjang, penghargaan terhadap keanekaragaman hayati dan budaya, serta kritik tajam terhadap sistem kapitalisme-patriarki yang mendominasi kebijakan pro-industri di Indonesia. Perempuan Kendeng juga telah membangun identitas yang kuat guna sebagai penggerak perubahan yang berani melawan penindasan, berilmu berkat penggunaan pengetahuan lokal tradisional, serta berkomitmen sepenuhnya untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam mereka dari eksploitasi yang berlebihan. Meskipun begitu, mereka tetap menghadapi tantangan struktural signifikan, yaitu seperti dominasi kebijakan yang ekstraktif yang menguntungkan korporasi besar dan minimnya perlindungan negara terhadap lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal. Penemuan ini tidak hanya mengokohkan posisi perempuan sebagai pelopor lingkungan dalam perjuangan akar rumput yang berkelanjutan, tetapi juga menyoroti pentingnya penerapan sudut pandang feminisme dalam analisis politik lingkungan saat ini. Metode ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pertemuan rumit antara gender, sistem kekuasaan patriarkal, dan juga proses kerusakan lingkungan yang terkait dengan kapitalisme ekstraktif, sehingga hasil penelitian ini menciptakan peluang untuk pemahaman menyeluruh yang dapat memicu strategi advokasi yang lebih efektif di masa mendatang.
Politik Agraria Laut dan Kontestasi Tata Ruang di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang dalam Kawasan Konservasi Khaliq Pohan, Khalifa Nur; Apasha, Rahma; Sizdah, Raisha; Nurdin, Nurdin; Jumaynah, Fullah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i1.5226

Abstract

Ekspansi pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau Gag-Raja Ampat, menunjukkan ironi antara proyek pembangunan nasional dan masalah keberlanjutan kawasan konservasi. Penelitian ini menganalisis konflik konsesi tambang PT Gag Nikel melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka political ecology, governance of natural resources, dan environmental justice. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dan dipertahankannya izin tambang di Pulau Gag yang berada dalam kawasan konservasi menciptakan degradasi ekologis berupa deforestasi, sedimentasi pesisir, kerusakan terumbu karang, serta risiko pencemaran air tawar. Dampak tersebut juga beriringan dengan dislokasi sosial masyarakat adat Maya yang kehilangan ruang hidupnya, akses terhadap laut dan hutan yang dibatasi bahkan menghilang, serta otoritas adat seperti praktik sasi yang ikut terdampak. Proses perizinan pun menunjukkan bahwa dominasi kebijakan yang bersifat top-down, lemahnya keadilan dalam konteks prosedural, serta minimnya implementasi prinsip FPIC sehingga eksistensi masyarakat adat rentan termarginalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik konsesi tambang di Pulau Gag bukan hanya sekedar persoalan legalitas izin, tetapi menjadi bentuk ketidakadilan ekologis dan agraria laut yang menuntut perubahan tata kelola menuju pengakuan hak adat dan pemulihan ekologis kawasan konservasi Raja Ampat.
Demokrasi di Bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi Uu TNI dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional Khaliq Pohan, Khalifa Nur; Putri Rosano, Kayla Azalia; Ayu, Nia Rafa; Chairul, Natasya; Indrawan, Jerry
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5225

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta penempatan prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan administratif sipil terhadap relasi sipil-militer dan kualitas demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998, khususnya dalam konteks revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Fokus utama penelitian ini adalah kekhawatiran atas potensi kembalinya peran dominan militer di ranah sipil yang sebelumnya dibatasi melalui agenda reformasi sektor keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif melalui kajian literatur, analisis dokumen hukum dan kebijakan termasuk UU TNI No. 34 Tahun 2004 dan revisinya serta telaah literatur akademik mengenai hubungan sipil-militer dan demokratisasi. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta analisis kasus terkait pelanggaran batas kewenangan TNI di sektor non-pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU TNI 2025 mengandung kekosongan norma dan ambiguitas interpretasi yang membuka ruang perluasan peran militer di sektor sipil, diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan sipil dan tingginya legitimasi sosial terhadap TNI. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas kekuasaan sipil-militer, meningkatkan risiko pelanggaran HAM, serta melemahkan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas demokratis. Dengan merujuk pada teori kontrol sipil objektif Huntington dan konsep constabulary force Janowitz, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil, pembatasan peran militer, dan reformulasi mekanisme pengawasan guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Co-Authors Apasha, Rahma Ayu, Nia Rafa Chairul, Natasya Fullah Jumaynah Jerry Indrawan, Jerry Nanda Azizah, Rahma Nurdin Nurdin Putri Rosano, Kayla Azalia Sizdah, Raisha