Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Challenges in Implementing the Scientific Paradigm at UIN Imam Bonjol Padang: A Case Study of the Constitutional Law Study Program Muhammad Taufik; Aidil Aulya; Fauzi Yati; Desip Trinanda
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2024): July-December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/it.v8i2.8625

Abstract

This study examines the challenges in implementing the scientific paradigm of Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB Padang) in the Constitutional Law Study Program (Siyāsah Shar’iyyah). A qualitative approach was employed, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. The findings reveal that UIN IB Padang adopts an interaction-dialogical paradigm, which has been implemented in the Constitutional Law Study Program (Siyāsah Shar’iyyah), as reflected in the curriculum structure. However, this implementation remains formalistic, as lecturers have not fully applied the paradigm in teaching. This is due to the lecturers' lack of updated knowledge regarding the interaction-dialogical paradigm and the absence of specific teaching guidelines provided by UIN IB Padang. Additionally, the development of the Constitutional Law Study Program (Siyāsah Shar’iyyah) faces challenges within the context of Indonesian Constitutional Law. This study recommends that UIN IB Padang develop a guideline for implementing the interaction-dialogical paradigm and establish a dedicated institution to support its application and development.
Perlindungan Hak Digital Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Digital oleh Pemerintahan Rinjani Rinjani; Dipalpa Rego; Desip Trinanda
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/adqw9228

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan terhadap perlindungan hak digital masyarakat, seperti keamanan data pribadi, privasi, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan hak digital masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, mengkaji bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengidentifikasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan digital yang mampu menjamin perlindungan hak digital secara efektif. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Namun, efektivitas perlindungan hak digital masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, keamanan siber, dan literasi digital. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan digital harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan regulasi, kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik digital yang aman, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.