Articles
<![CDATA[INTERNALISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN ZINA ]]>
<![CDATA[Murdiana, Elfa]]>
<![CDATA[ JURNAL ISTINBATH Vol 9, No 2 (2012): Vol. 9, Nomor 2, Edisi September 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[STAIN Jurai Siwo Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perubahan dan pembaruan KUHP Indonesia merupakan salah satu pembentukan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Pembaruan tidak hanya dibentuk oleh alasan yang memiliki karakter politis, sosiologis dan praktis, tetapi juga alasan adaptif bahwa bahwa KUHP Indonesia harus mampu sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi khususnya pertumbuhan internasional yang telah disepakati oleh masyarakat beradab. Maka berdasarkan pandangan tersebut, dilakukanlah pembaharuan proses menggolongkan dan derriminalisasi beberapa aturan yang ada dalam KUHP. Salah satunya adalah mengubah untuk melakukan penganiayaan atas kasus perzinahan yang pertumbuhannya telah mengadopsi dan menampung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum adat dan menghukum Islam, sebagai pujian dari TAP MPR No..IV/MPR/1999 Bab IV (a.2). Kata kunci : perzinahan, pidana kebijakan, hukum adat]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Murdiana, Elfa]]>
<![CDATA[ Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 12, No 1 (2012): Hukum Islam Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic University of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Revamping and restructuring of national law have implications for criminal law reform in
Indonesia where, in the progress of change also affects the renewal of the concept of criminal
responsibility which has to accommodate the legal values that live in the community as a mandate
of Chapter IV of MPR No.IV/MPR/1999 item a.2. acts as a concrete manifestation of
an intention and awareness owned offender will result from the actions of known perpetrators
are conditions that must exist in the criminal law in the Islamic perspective on the implications
of the Criminal Code Upcoming concept also embraces the same principles that can be said that
the concept of criminal responsibility in Islamic law is relevant to the law in Indonesia
pembangunan khususnya the upcoming renewal of the Criminal Code.
Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI ]]>
<![CDATA[Murdiana, Elfa]]>
<![CDATA[ ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[STAIN Jurai Siwo Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPerubahan dalam Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 berdampak pada kelembagaan dan sistem permodalan koperasi Indonesia termasuk Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan syariâah mikro yang berada dalam naungan Dinas Koperasi. Melalui pendekatan Yuridis Sosiologis kajian ini menekankan pada aspek analisis tentang Respon Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Kota Metro terhadap Perubahan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012. Dengan tekhnik wawancara peneliti berhasil mengumpulkan data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan alur berfikir deduktif sehingga tergambar bahwa sejak di berlakukannya Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 seluruh BMT di Kota Metro telah menerbitkan SMK (Sertifikat Modal Koperasi) sebagai bentuk modal yang diperoleh dari para anggota, terkait perubahan kelembagaan jenis koperasi BMT yang memiliki unit usaha telah melakukan pemisahan usaha seperti yang dilakukan oleh BMT attaâawun dengan Koperasi Jusimart Metro. Namun Secara Substansi keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 sebenarnya dirasakan tidak sejalan dengan visi misi BMT karna secara tidak langsung telah mereduksi semangat syariâah dalam BMT. Demikian yang disampaikan oleh beberapa pimpinan BMT oleh karenanya besar harapan mereka agar BMT memiliki kebijakan yang berdiri sendiri seperti perbankan syariâah. Kata Kunci: Koperasi, Respon, Baitul Maal Wat Tanwil, Sertifikat Modal Koperasi AbstractThe change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shariah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that since it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by attaawun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is not in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shariah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as sharia banking. Keywords: Cooperation, Response, Baitul Maal Wat Tanwil, Certificate of Cooperation Capital ]]>
<![CDATA[ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN SYARIâAH (IMPLEMENTASI PADA PERJANJIAN BAKU DI BAITUL MAAL WA ATTANWIL/BMT KOTA METRO) ]]>
<![CDATA[Murdiana, Elfa]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 15, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT The existence of a contract cannot be separated from the basics of tying, to reach a consensus in the agreement, the parties should have the same inclination, good and gives you the freedom to decide something that should be included in the agreement/contract, without any compulsion, for agreement this will occur as a law for the parties to agree to make it. The basic substance is an illustration of the principle of freedom of contract for which the perspective of law in Indonesia implementation must be framed by other Articles in the framework of the legal system and the full contract round. These articles are article 1320 BW, 1335BW, 1337-1339BW and 1347 BW. But in fact the implementation of the principle of freedom of contract only to the determination of the amount of profit sharing clause for clause contained in a contract already programmed into the existing financial system. Keywords: Freedom of contract, contracts, BMT.]]>
<![CDATA[MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARI’AH DALAM BINGKAI IUS CONSTITUENDUM ]]>
<![CDATA[Murdiana, Elfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN kUDUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21043/jupe.v10i2.1816
<![CDATA[Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT sebagai koperasi syari’ah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya , segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh kebijakan Undang-undang Koperasi. Namun secara faktual keberadaan UU Koperasi justru belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Oleh karenanya pembentukan aturan hukum yang pasti merupakan hal yang tak bisa ditunda lagi mengingat keberadaan BMT kian tumbuh dan semakin berkembang baik dari aspek jumlah maupun permodalannya. Dengan dibatalkannya UU Koperasi No.17 Tahun 2012 maka perlu bagi BMT memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah) berbeda secara operasional dan prinsip. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang Koperasi Syari’ah sebagai dasar Hukum BMT harus segera dilaksanakan. Dalam rangka pembentukan UU Koperasi Syari’ah dalam kerangka Ius Constituendum maka hendaknya perlu diperhatikan 3 nilai dasar , nilai dasar tersebut adalah: pertama Nilai Keadilan yang mendasari secara filosofis terbentuknya suatu aturan hukum ( Filosofiche Geltung ) dimana dasar ini merupakan suatu landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah nilai kemanfaatan yang mendasari secara sosiologis ( soziologische geltung) agar hukum memiliki kekuatan berlaku dimasyarakat. Ketika adalah nilai kepastian yang lahir sebagai dasar yuridis suatu aturan hukum( Juridische Geltung), dasar ini terkait dengan  persyaratan formal pembentukan suatu peraturan selanjutnya Landasan politis artinya bahwa keberadaan suatu aturan hukum merupakan suatu upaya menuangkan cita-cita kolektif masyarakat Indonesia dalam suatu aturan hukum melalui kekuatan politis yang ada dengan kata lain dasar ini memiliki keterkaitannya dengan kekuasaan yang berperan sebagai]]>
<![CDATA[Asas Proporsionalitas Insentif Pada Jasa Transportasi Ojek Online Grab Kota Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Hary Kurniawan]]>;
<![CDATA[Elfa Murdiana]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v9i01.3076
<![CDATA[Praktik pemberian insentif dilakukan dalam bisnis penyedia jasa transportasi online (seperti Grab). Untuk setiap order yang dieksekusi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pengemudi r akan mendapatkan insentif ketika dapat mencapai titik tujuan yang ditentukan. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa harga makanan dalam aplikasi food grabbing Rp. Terlalu tinggi. 5.000, yang merupakan beban yang harus ditanggung konsumen.Hal tersebut dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena ternyata harga makanan di pasaran yang sama dengan makanan yang dipesannya sebenarnya memiliki selisih harga yang cukup tinggi. Masalah lainnya, ketika konsumen memesan 100 makanan dengan harga yang sama, mereka perlu mempertanyakan posisi keadilan. Teori yang digunakan adalah teori prinsip rasio insentif.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data melalui pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditemukan peneliti di bidang ini melanggar asas proporsionalitas para pihak. Harga makanan yang tidak sesuai dengan aplikasi yang harus ditanggung pelanggan merupakan bentuk ketidakadilan Grab. Alasannya, tidak ada update harga, bahkan penjual telah menaikkan harga makanan yang dipesan. Demikian pula, penjual harus mengonfirmasi dengan Grab tentang kenaikan harga makanan di aplikasi. Selain itu, pengemudi yang harus menanggung biaya harus berkorban dan menerima pembayaran dari perusahaan hanya seminggu setelah melakukan pemesanan. Bahkan jika sebagian dari driver tersebut memang membutuhkan dana yang terkumpul darinya.]]>
<![CDATA[MENGGAGAS PAYUNG HUKUM BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARI’AH DALAM BINGKAI IUS CONSTITUENDUM ]]>
<![CDATA[Elfa Murdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN kUDUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21043/jupe.v10i2.1816
<![CDATA[Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT sebagai koperasi syari’ah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya , segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh kebijakan Undang-undang Koperasi. Namun secara faktual keberadaan UU Koperasi justru belum mampu memberikan dasar hukum yang sesuai dengan praktik BMT yang ada. Oleh karenanya pembentukan aturan hukum yang pasti merupakan hal yang tak bisa ditunda lagi mengingat keberadaan BMT kian tumbuh dan semakin berkembang baik dari aspek jumlah maupun permodalannya. Dengan dibatalkannya UU Koperasi No.17 Tahun 2012 maka perlu bagi BMT memiliki aturan hukum tersendiri sebagai payung hukum bagi aktivitas BMT sebab Koperasi dan BMT (yang disejajarkan dengan Koperasi Syari’ah) berbeda secara operasional dan prinsip. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang Koperasi Syari’ah sebagai dasar Hukum BMT harus segera dilaksanakan. Dalam rangka pembentukan UU Koperasi Syari’ah dalam kerangka Ius Constituendum maka hendaknya perlu diperhatikan 3 nilai dasar , nilai dasar tersebut adalah: pertama Nilai Keadilan yang mendasari secara filosofis terbentuknya suatu aturan hukum ( Filosofiche Geltung ) dimana dasar ini merupakan suatu landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah nilai kemanfaatan yang mendasari secara sosiologis ( soziologische geltung) agar hukum memiliki kekuatan berlaku dimasyarakat. Ketika adalah nilai kepastian yang lahir sebagai dasar yuridis suatu aturan hukum( Juridische Geltung), dasar ini terkait dengan persyaratan formal pembentukan suatu peraturan selanjutnya Landasan politis artinya bahwa keberadaan suatu aturan hukum merupakan suatu upaya menuangkan cita-cita kolektif masyarakat Indonesia dalam suatu aturan hukum melalui kekuatan politis yang ada dengan kata lain dasar ini memiliki keterkaitannya dengan kekuasaan yang berperan sebagai]]>
<![CDATA[LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) ]]>
<![CDATA[Elfa Murdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.691 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v2i2.180
<![CDATA[LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.]]>
<![CDATA[Asas Proporsionalitas Insentif Pada Jasa Transportasi Ojek Online Grab Kota Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Hary Kurniawan]]>;
<![CDATA[Elfa Murdiana]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v9i01.3076
<![CDATA[Praktik pemberian insentif dilakukan dalam bisnis penyedia jasa transportasi online (seperti Grab). Untuk setiap order yang dieksekusi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pengemudi r akan mendapatkan insentif ketika dapat mencapai titik tujuan yang ditentukan. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa harga makanan dalam aplikasi food grabbing Rp. Terlalu tinggi. 5.000, yang merupakan beban yang harus ditanggung konsumen.Hal tersebut dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena ternyata harga makanan di pasaran yang sama dengan makanan yang dipesannya sebenarnya memiliki selisih harga yang cukup tinggi. Masalah lainnya, ketika konsumen memesan 100 makanan dengan harga yang sama, mereka perlu mempertanyakan posisi keadilan. Teori yang digunakan adalah teori prinsip rasio insentif.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data melalui pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditemukan peneliti di bidang ini melanggar asas proporsionalitas para pihak. Harga makanan yang tidak sesuai dengan aplikasi yang harus ditanggung pelanggan merupakan bentuk ketidakadilan Grab. Alasannya, tidak ada update harga, bahkan penjual telah menaikkan harga makanan yang dipesan. Demikian pula, penjual harus mengonfirmasi dengan Grab tentang kenaikan harga makanan di aplikasi. Selain itu, pengemudi yang harus menanggung biaya harus berkorban dan menerima pembayaran dari perusahaan hanya seminggu setelah melakukan pemesanan. Bahkan jika sebagian dari driver tersebut memang membutuhkan dana yang terkumpul darinya.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI ]]>
<![CDATA[Elfa Murdiana]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.242 KB)
<![CDATA[The change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shari'ah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that since it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by atta'awun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is not in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shari'ah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as shari'a banking.]]>
