Garuda - Garba Rujukan Digital

The Role of the General Election Commission (KPU) of Karanganyar in Increasing Voter Participation in the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections and Legislative Elections Farco Siswiyanto Raharjo; Purbayakti Kusuma Wijayanto; Febri Yudistira
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 (2025): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i2.3767

The General Election Commission (KPU) as one of the organizers of the general election, has strategic and tactical duties. This is in accordance with Article 2 of Law number 7 of 2017 concerning general elections. The General Election Commission (KPU) Karanganyar is the election organizer based in Karanganyar Regency. As the election organizer, the General Election Commission (KPU) Karanganyar is tasked with conducting elections and regional head elections based on the provisions regulated by law. This research aims to describe the role of the Karanganyar General Election Commission in increasing voter participation in the 2024 presidential, vice-presidential, and legislative elections. This research method is qualitative. In this research, the technique used for selecting informants is purposive, which falls under the category of non-probability sampling. The researchers considered using this technique because the informants have a capacity for information mastery and careful consideration of the research focus. The collected data will then be analyzed using interactive analysis techniques. The role of the Regulator is carried out through various regulations used by the General Election Commission of Karanganyar Regency to enhance public participation in exercising their voting rights in the 2024 presidential and legislative elections. These regulations are included in the General Election Law, the Decision of the Indonesian General Election Commission (KPU RI), and the Regulations of the Indonesian General Election Commission (KPU RI).The role of the Facilitator is carried out through the Facilitation of the Karanganyar Regency General Election Commission in order to increase voter participation through the Student Council President Election (MILKOI). The General Election Commission (KPU) of Karanganyar Regency facilitated the organization of student council president elections in high schools and equivalent institutions in Karanganyar Regency. The role of the catalyst has been carried out by the General Election Commission (KPU) of Karanganyar Regency. The role of the catalyst includes organizing socialization for community groups about the stages of the general election, recruiting democracy volunteers, intensive communication with stakeholders, and optimizing the recruitment of Ad Hoc bodies based on socialization to the community and social media.

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN Ismaji Ismaji; Purbayakti Kusuma Wijayanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/qkk0dk03

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia guna memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan legalitas kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah klaim ganda sertifikat tanah. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesalahan administrasi, tumpang tindih pendaftaran, pemalsuan dokumen, atau konflik hak atas tanah yang belum terselesaikan. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi, verifikasi dokumen di Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau proses hukum di pengadilan jika tidak ditemukan solusi dalam tahap awal. Untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kepastian hukum, pemerintah mengimplementasikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk memastikan setiap bidang tanah memiliki sertifikat resmi guna mengurangi sengketa, melindungi hak kepemilikan, serta mendukung pembangunan nasional. Kata kunci: Program Pemerintah, Tanah, Sertifikat

MANAJEMEN PENYUSUTAN ARSIP DI RSUD KABUPATEN KARANGANYAR : UPAYA EFISIENSI DAN OPTIMALISASI RUANG ARSIP Mardiyah Rohanawati; Purbayakti Kusuma Wijayanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/2dwvp916

Penyusutan arsip merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen kearsipan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi, terutama di lingkungan rumah sakit yang memiliki volume arsip tinggi setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penyusutan arsip yang diterapkan di RSUD Kabupaten Karanganyar serta mengidentifikasi dampaknya terhadap efisiensi kerja dan optimalisasi ruang arsip. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusutan arsip di RSUD Karanganyar telah mengikuti tahapan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi identifikasi arsip inaktif, penilaian arsip, pemindahan arsip , pemusnahan dan/atau penyerahan arsip statis. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang kearsipan serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusutan. Meskipun begitu, manajemen penyusutan arsip yang dilakukan telah mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dan memperluas kapasitas ruang penyimpanan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi petugas arsip serta pemanfaatan sistem digital untuk mendukung kegiatan penyusutan arsip secara lebih optimal. Kata kunci: manajemen arsip, penyusutan arsip, efisiensi, ruang arsip, RSUD Karanganyar

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET MELALUI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN DAN PELAPORAN (SIPP) Rita Hindrawati; Purbayakti Kusuma Wijayanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/vdvsbx74

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi strategi penting bagi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola, khususnya pada layanan administrasi keuangan. Universitas Sebelas Maret (UNS) menerapkan Sistem Informasi Pembayaran dan Pelaporan (SIPP) sebagai instrumen digitalisasi layanan pembayaran dan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di UNS melalui penerapan SIPP berdasarkan dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan Sistem Informasi Pembayaran dan Pelaporan (SIPP) sebagai bagian dari digitalisasi layanan keuangan di UNS. SIPP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan proses pembayaran, peningkatan akurasi data, serta transparansi pelaporan keuangan. Namun dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai kendala, seperti kelengkapan dokumen yang belum optimal, keterbatasan pemahaman pengguna sistem, serta koordinasi antarunit kerja yang belum sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada Direktorat Keuangan, Aset, dan Umum Universitas Sebelas Maret. Analisis kualitas pelayanan publik dilakukan berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPP secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keandalan dan ketepatan proses pembayaran serta mempercepat alur pelayanan administrasi keuangan. Dari aspek responsiveness, petugas relatif sigap dalam menanggapi permasalahan pengguna. Dari dimensi assurance, pengguna merasa cukup aman terhadap keabsahan data dan prosedur pembayaran, sementara pada dimensi empathy ditunjukkan dengan sikap yang ramah dan bersedia membantu pengguna yang mengalami kesulitan dalam proses pembayaran melalui SIPP. Dari sisi tangibles, fasilitas dan tampilan sistem dinilai cukup memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPP di Universitas Sebelas Maret telah berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi pemanfaatan SIPP secara berkelanjutan diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna di lingkungan perguruan tinggi. Kata kunci: kualitas pelayanan publik, sistem informasi, SIPP, PTNBH, SERVQUAL.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TAMAN JAYAWIJAYA MOJOSONGO KOTA SURAKARTA Bintang Adi Saputra; Purbayakti Kusuma Wijayanto
JI@P Vol 15 No 1 (2026): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/w0d5nm22

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tempat atau zona dimana merokok atau kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penjualan, iklan, produk tembakau dilarang. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman Jayawijaya Mojosongo Kota Surakarta. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori Edward III (1980), dengan indikator kunci meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan dipilih menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Bebas Rokok di Taman Jayawijaya, Kota Surakarta, secara keseluruhan dapat dianggap cukup efektif berdasarkan empat indikator. Namun, terdapat kurangnya pemanfaatan sumber daya yang optimal dan struktur birokrasi yang tidak memadai. Kata kunci: Implementasi, Perda, KTR

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search