Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Salsabil Qodrunnada
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PARADOKS NASIONALISME EKONOMI DAN KOSMOPOLITANISME KORPORASI: LEGITIMASI YURIDIS DIREKSI DAN KOMISATIS WARGA NEGARA ASING PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Salsabil Qodrunnada; Muhamad Farudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i2.11737

Abstract

Nasionalisme ekonomi menggarisbawahi kepentingan nasional dalam kebijakan ekonomi, sementara kosmopolitanisme korporasi mencerminkan keterbukaan global. Fenomena ini menciptakan paradoks dalam pengelolaan anak perusahaan BUMN, terutama terkait legitimasi yuridis direksi dan komisaris WNA dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data mencakup peraturan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara sistematis guna mengkaji legitimasi yuridis direksi dan komisaris WNA pada anak perusahaan BUMN. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut dan koordinasi antara regulator, pemegang saham, dan pelaku usaha untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih tegas dan komprehensif terkait pengangkatan WNA sebagai direksi dan komisaris di anak perusahaan BUMN. Paradoks antara nasionalisme ekonomi dan kosmopolitanisme korporasi tercermin dalam fleksibilitas regulasi pengangkatan WNA sebagai direksi dan komisaris anak perusahaan BUMN. Meski bermanfaat bagi daya saing, keterbukaan dan akuntabilitas tetap merupakan aspek fundamental. Diperlukan keteraturan kebijakan untuk menjaga kepentingan nasional dan tata kelola perusahaan yang baik.
Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batasan Waktu Eksekusi Salsabil Qodrunnada; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.750

Abstract

A separatist creditor are those holding proprietary security rights over a debtor’s assets, granting them preferential claims in the satisfaction of debts through the execution of the collateral. Article 59 of the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU KPKPU) restricts the exercise of such execution rights to a period of two months following the declaration of bankruptcy. This limitation raises issues of fairness, as it treats all creditors equally without regard to the legal priority attached to secured creditors. The provision risks undermining the absolute nature of proprietary security rights and deviates from the principle of proportional justice as articulated by Aristoteles. This article adopts a normative legal approach, examining statutory provisions, legal principles, and relevant doctrinal opinions. The findings suggest that the uniform treatment of secured and unsecured creditors after the expiry of the execution period is inconsistent with the fundamental characteristics of secured rights, namely their priority and enforceability against third parties. Accordingly, a revision of the existing legal framework is necessary to ensure the proper and equitable enforcement of secured creditors' rights in bankruptcy proceedings.
Co-Authors Elisatris Gultom Muhamad Farudin Sudaryat Sudaryat