Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.349

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Penyuluhan Unram Law Review Jurnal Akta Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Suara Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Al-Adl : Jurnal Hukum Vyavahara Duta JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Hukum Lex Generalis Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) COSMOS Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang

Sudaryat

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Author-ID : 840719

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PRINSIP KESEIMBANGAN (TASWIYAH) DALAM PERJANJIAN (AKAD) WARALABA BERDASARKAN SISTEM SYARIAH Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.712 KB)

ABSTRAKWaralaba merupakan pola kemitraan usaha sekaligus sarana untuk memperluas pemasaran barang dan/atau jasa juga sarana pemberdayaan UMKM. Perkembangan waralaba tidak hanya yang bersifat konvensional namun berkembang pula waralaba berdasarkan system syariah (waralaba syariah). Perjanjian waralaba pun terbagi dalam dua katagori yaitu perjanjian waralaba konvensional dan perjanjian waralaba syariah. Perjanjian (akad) waralaba bersifat standard, namun bagaimana penerapan prinsip keseimbangan (taswiyah) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada akad waralaba syariah. Hasil analisis menunjukan bahwa prinsip keseimbangan (taswiyah) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam Perjanjian (akad) waralaba berdasarkan sistem syariah dengan pembuktian bahwa pada akad waralaba syariah mengutamakan taawun (tolong menolong), menghilangkan franchisee fee dan royalty fee, adanya kedudukan yang setara antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, adanya keseimbangan hak dan kewajiban baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta pembagian keuntungan dan risiko (profit and risk sharing) antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba sehingga menjadi sarana sesungguhnya dalam pemberdayaan UMKM. Guna lebih memastikan diterapkannya prinsip keseimbangan (taswiyah) maka sebaiknya dalam perancangan akad waralaba syariah memperhatikan masukan dari penerima waralaba (UMKM), dipublikasi melalui media sebelum diberlakukan, mengingat stigma masyarakat UMKM bahwa perjanjian waralaba bersifat standar dan lebih dominannya kepentingan pemberi waralaba dibandingkan penerima waralaba.Kata Kunci: akad, keseimbangan, risiko, syariah, waralaba. ABSTRACTFranchise is a pattern of business partnership as well as means to add goods and/or facilities for the empowerment of UMKM. The growth of franchise is not only conventional but also developing a franchise system based on sharia (sharia franchise). Meet the franchise was divided into two categories namely conventional franchise agreement and sharia franchise agreement. Agreement (akad) franchise is standard, but how to do the principle of balance (taswiyah) based on Compilation of Economic Law on sharia franchise contract. The results show that the principle of equilibrium (taswiyah) in the Compilation of Islamic Economic Law is given in the agreement (akad) based on the syariah system by proving in the shariah franchise contract prioritizing taawun (please help), eliminating the franchise’s fee and royalty fee, including the position given between the franchisor and recipients of franchises, guarantees and responsibilities both in terms of quantity and quality, as well as profit and risk sharing (profit sharing and risk) between franchisor and franchisor become an important tool in the empowerment of MSMEs. To further emphasize the application of the principle of balance (taswiyah), in the sharia franchise agreement, consider the input of the franchise recipients (UMKM), published through the media before it is enacted, given the stigma of UMKM community that the franchise agreement is the standard and franchisor is more dominant than franchisee.Keywords: akad, balance, risk, franchise, sharia.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.13

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Khalil Harahap, Nasruddin; Khalil Harahap, Nasruddin; Supriyatni, Renny; Sudaryat, Sudaryat
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah. Hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.Kata kunci : Bagi Hasil, Dana Haji, Haji, Tanggung Jawab.

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.293

Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Apabila hal itu terjadi dan perseroan melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dapatkah harta pribadi dari pemegang saham dijadikan jaminan guna penggantian kerugian kepada pihak lain yang dirugikan dengan perbuatan perseroan tersebut. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban tidak terbatas untuk menutupi kerugian yang dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum peseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan dalam pribadi yang sama.

MENINJAU KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA : ASPEK KELEMBAGAAN DALAM RANGKA TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM Afriana, Anita; Sudaryat, Sudaryat; Mantili, Rai; Rahmawati, Ema
VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.77 KB)

Due to the upward trends of business transaction both in conventional and online basis, it is deemed necessary to find an effective ways to settle disputes in the event of a losses to the consumers.In general, consumer disputesinvolve small amount of lossand complaint filed by the consumers for material compensation. In Indonesia, consumer disputeresolutionis carried out not only by the Consumer Dispute SettlementBody (BPSK)but also throughthecourts. Recently,there are manynewly-established consumer disputesettlement institutions.A quick, simple,and low-cost consumer dispute mechanism isneeded to cope with Indonesian economic growth by accelerating the time of a dispute settlement (time efficiency). The purpose of this research is find out how consumer disputes are resolved in Indonesia and legal discource in the frame work oft he consumer?s disputere solution which have lawcertainty.it can be concluded that the pluralityof consumer disputesettlement in Indonesia has ledtoconvoluted mechanisms and procedures in settling disputes. Dispute settlement through Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Consumers Dispute Settlement Agency (BPSK) is not final and binding. Through this article, it is recommendedto utilise Small Claims Procedures that combines informal and formal mechanisms in order to achieve legal certainty in the settlement of consumer disputes in Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v14i2.1255

Due to the upward trends of business transaction both in conventional and online basis, it is deemed necessary to find an effective ways to settle disputes in the event of a losses to the consumers.In general, consumer disputesinvolve small amount of lossand complaint filed by the consumers for material compensation. In Indonesia, consumer disputeresolutionis carried out not only by the Consumer Dispute SettlementBody (BPSK)but also throughthecourts. Recently,there are manynewly-established consumer disputesettlement institutions.A quick, simple,and low-cost consumer dispute mechanism isneeded to cope with Indonesian economic growth by accelerating the time of a dispute settlement (time efficiency). The purpose of this research is find out how consumer disputes are resolved in Indonesia and legal discource in the frame work oft he consumerâ€™s disputere solution which have lawcertainty.it can be concluded that the pluralityof consumer disputesettlement in Indonesia has ledtoconvoluted mechanisms and procedures in settling disputes. Dispute settlement through Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Consumers Dispute Settlement Agency (BPSK) is not final and binding. Through this article, it is recommendedto utilise Small Claims Procedures that combines informal and formal mechanisms in order to achieve legal certainty in the settlement of consumer disputes in Indonesia.

“Burning Money” By E-Commerce Platform Businesses And The Relationship With Selling Loss Based On Business Competition Law In Indonesia Jozu Kenjiro Samudra; Sudaryat Sudaryat; Helza Nova Lita
Unram Law Review Vol 6 No 1 (2022): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v6i1.222

"Burning money" is one of the marketing strategies carried out by the perpetrator’s e-commerce platform in effort to introduce products on the internet and change the habit consumer. Cut programpricelarge on current e-commerce platformsthispopular in societyis one _shapeof "burning money". This program is done in a period of time particular with the objective of interesting the number of customers and achieving high traffic. The existence of “burning money” activity has worries that willcausesomethingcompetitionbusiness not healthy . Piecegreat price _from one _the form of "burning money" is suspectedrelatedwith predatory pricing orselllos. Methodstudyis normative juridical normative research using _regulationlegislation, theorylaw, and the opinion of scholarsrelated to law competitionbusiness and e-commerce. Data will then analyzedwithmetho descriptive analysis _symptom particular in detail, detail, and systematic. There are four aspects that are used for the study of "burning money" by using a massive price-cutting program based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and related laws and regulations. As a result , the cut programthe price made by the perpetratore-commerce platform business haspotencycausecompetitionbusinessnohealthywillbutthe impact of the perpetratore-commerce platform business helppublic switch to the digital age throughe-commerce services .

Karakteristik Wanita Tuna Susila (WTS) dan Pengetahuan Tentang HIV/AIDS WTS di Panti Rehabilitasi Jawa Barat Sudaryat Sudaryat; Amri Jahi; Prabowo Tjitropranoto
Jurnal Penyuluhan Vol. 5 No. 1 (2009): Jurnal Penyuluhan
Publisher : Department of Communication and Community Development Sciences and PAPPI (Perhimpunan Ahli Penyuluh Pertanian Indonesia)

The characteristics of prostitutes were predicted to be related to their knowledge of HIV/AIDS. The reseach was designed as a descriptive survey involving 100 respondent/prostitutes from the Rehabilitation Center, selected through a Proportional Random Sampling. The collected data were put into a descriptive-qualitative analysis and the test Concordation Kendall W. The reseach has the following result: the average age of prostitutes is 26, they are maried, have the formal education of an elementary level, level of income 2.182.900 rupiahs, medium intrinsic motivation, low extrinsic motivation, have a perception of an ideal life for woman, working experience up to 1 year, never have violent sexual treatment, medium economic condition, low level of obedience to social norm, no social effect of origin, long distance to workplace, medium intensity of interaction with other prostitutes, moderate sexual teaching, high intensity of contact with costumers, and low perception of hedonism sex. In general the prostitutes know about HIV/AIDS. There is degree of similarity among them concerting the various characteristics of 10 ranking areas of HIV/AIDS knowledge, in which they are interested. As a conclusion, of the ten knowledge areas, there are three main areas of knowledge considered the most important: 1) the danger of HIV/AIDS, 2) method of transmission, and 3) preventing method.

IMPLEMENTASI IKTIKAD BAIK DALAM PEMERIKSAAN UNSUR KEBARUAN PADA PENDAFTARAN HAK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG DESAIN INDUSTRI Asep Hakim Zakiran; Sudaryat Sudaryat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Sistem pendaftaran hak desain industri memerlukan suatu prinsip iktikad baik dalam pelaksanaannya. Terdapat kasus pembatalan desain industri yaitu Putusan MA No:801K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan PN Surabaya No:06/HAKI.DesainIndustri/201/PN.Niaga.Sby. Kedua kasus tersebut mencerminkan permasalahan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan dari unsur dan kriteria kebaruan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Implementasi Iktikad Baik dalam unsur kebaruan pada pendaftaran hak tidak diatur secara tersurat, namun secara tersirat terdapat pada Pasal 12 secara subjektif pada kejujuran dan kelayakan pendaftaran pemohon hak, dan secara objektif terdapat dalam Pasal 24 - Pasal 26 serta Pasal 38 - Pasal 42. Pengaturan kriteria kebaruan diperlukan karena dalam UU Desain Industri tidak menjelaskan mengenai kebaruan kata “tidak sama”, sehingga memberikan peluang yang besar dalam penafsirannya dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk melanggar hak desain industri.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Daya Dukungnya Terhadap Pemberdayaan Koperasi Syariah Di Indonesia Sudaryat
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 4 No 1 (2018): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Koperasi syariah telah berkembang di Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 3000 koperasi berdasarkan sistem syariah dan menggerakan 920 unit bisnis kecil. Perkembangan koperasi syariah perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang yang mengatur koperasi di Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bagaimana Daya dukung Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dalam pemberdayaan koperasi syariah di Indonesia dan apakah prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Al Qur’an dan Hadits menjadi fokus dari tulisan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang No.25 Tahun 1992 mampu menjadi sarana pemberdayaan bagi koperasi berdasarkan sistem syariah untuk tumbuh dan berkembang serta prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang besumberkan Al Qur’an dan Hadis.

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK PERJANJIAN WARALABA SYARIAH Sudaryat Permana
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Franchise berkerbang tidak hanya yang konvensional namun juga yang syariah tidak terkecuali dengan Indonesia. waralaba ditetapkan alam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 sebagai salah satu pola kemintraan yang menjadi salah satu sarana pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Waralaba yang berkembang di Indonesia tidak hanya waralaba konvensional tetapi berkembang pula waralaba berdasarkan system syariah. Waralaba berdasarkan system syariah merupakan memiliki kemiripan dengan syirkah yaitu syirkah mudharabah. Banyaknya waralaba yang mengklaim menerapkan prinsip syariah tentu membutuhkan peran pengawas sehingga prinsip syariah yang diterapkan benar-benar prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Selama ini usaha-usaha yang mengklaim menggunakan prinsip syariah, pengawasannya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui salah satu lembaganya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Begitu juga dengan usaha waralaba yang berdasarkan system syariah, perlu ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sehingga prinsip-prinsip syariah yang diterapkan benar-benar prinsip syariah sebagaimana yang ada dalam tuntutan Al Quran, Hadits dan Ijtihad.

Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Aam Suryamah Aditya Rachman, Aditya Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Alexander Samosir, Tony Richard Alfriza Juntiana Buay Pemaca Alya Sabila Rusyana Amelia Cahyadini Amri Jahi Ana Rusmardiana Anggawira Anggawira Anisa Putri Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Aria Wirajuna Asep Hakim Zakiran Ayu, Miranda Risang Bainal Munthaha, Alif Basyra, Tiara Putri Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Christina Marintan, Gabriella Cindi Elvina Azarine Dadang Epi Sukarsa Damos Wiratua Tampubolon david ronaldo Deviana Yuanitasari Devina Monic Ritonga Eddy Damian Eddy Damian Elisatris Gultom Elsa Benia Eryani, Susi Ester Gurning, Teresia Gabriella Christina Marintan Hania Arvalia Hanif, Muhammad Fauzan Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ina Heliany Indra Perwira Indra Perwira, Indra Josephine Josephine, Josephine Jozu Kenjiro Samudra Kartika Eka Pertiwi Laina Rafianti Lastuti Abubakar Maharani, Anindita Marla Satika Qurratu’aini Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mikhdar, Nabila Syifa Mirza Marali Mochamad Arya Gunawan Muhamad Amirulloh, Muhamad Nadya Hanifah Nailla Rahma Nasruddin Khalil Harahap Nicholas Napitupulu Nyulistiowati Suryanti Prabowo Tjitropranoto Rai Mantili Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Ricoriady Simamora Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo Rika Ratna Permata Rika Ratna Permata Risya Ainun Rivelino, Reyhan RM Hasbi Pratama Arya Agung Ronaldo, David Sabila Rusyana, Alya Salma Alifya Khairunnisa Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Sasya Rida Amanda Shafira Shava Rahmanissa Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sudjana Sudjana Tasya safiranita Teresia Ester Gurning Tony Richard Alexander Samosir U. Sudjana, Sudjana Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti

Title

Found 75 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 75 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 75 Documents
Search