Articles
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN ]]>
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>
<![CDATA[ Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.293
<![CDATA[Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Apabila hal itu terjadi dan perseroan melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dapatkah harta pribadi dari pemegang saham dijadikan jaminan guna penggantian kerugian kepada pihak lain yang dirugikan dengan perbuatan perseroan tersebut. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban tidak terbatas untuk menutupi kerugian yang dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum peseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan dalam pribadi yang sama.]]>
<![CDATA[MENINJAU KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA : ASPEK KELEMBAGAAN DALAM RANGKA TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Afriana, Anita]]>;
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>;
<![CDATA[Mantili, Rai]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Ema]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.77 KB)
<![CDATA[Due to the upward trends of business transaction both in conventional and online basis, it is deemed necessary to find an effective ways to settle disputes in the event of a losses to the consumers.In general, consumer disputesinvolve small amount of lossand complaint filed by the consumers for material compensation. In Indonesia, consumer disputeresolutionis carried out not only by the Consumer Dispute SettlementBody (BPSK)but also throughthecourts. Recently,there are manynewly-established consumer disputesettlement institutions.A quick, simple,and low-cost consumer dispute mechanism isneeded to cope with Indonesian economic growth by accelerating the time of a dispute settlement (time efficiency). The purpose of this research is find out how consumer disputes are resolved in Indonesia and legal discource in the frame work oft he consumer?s disputere solution which have lawcertainty.it can be concluded that the pluralityof consumer disputesettlement in Indonesia has ledtoconvoluted mechanisms and procedures in settling disputes. Dispute settlement through Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Consumers Dispute Settlement Agency (BPSK) is not final and binding. Through this article, it is recommendedto utilise Small Claims Procedures that combines informal and formal mechanisms in order to achieve legal certainty in the settlement of consumer disputes in Indonesia.]]>
<![CDATA[MENINJAU KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA : ASPEK KELEMBAGAAN DALAM RANGKA TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Afriana, Anita]]>;
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>;
<![CDATA[Mantili, Rai]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Ema]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vd.v14i2.1255
<![CDATA[Due to the upward trends of business transaction both in conventional and online basis, it is deemed necessary to find an effective ways to settle disputes in the event of a losses to the consumers.In general, consumer disputesinvolve small amount of lossand complaint filed by the consumers for material compensation. In Indonesia, consumer disputeresolutionis carried out not only by the Consumer Dispute SettlementBody (BPSK)but also throughthecourts. Recently,there are manynewly-established consumer disputesettlement institutions.A quick, simple,and low-cost consumer dispute mechanism isneeded to cope with Indonesian economic growth by accelerating the time of a dispute settlement (time efficiency). The purpose of this research is find out how consumer disputes are resolved in Indonesia and legal discource in the frame work oft he consumer’s disputere solution which have lawcertainty.it can be concluded that the pluralityof consumer disputesettlement in Indonesia has ledtoconvoluted mechanisms and procedures in settling disputes. Dispute settlement through Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Consumers Dispute Settlement Agency (BPSK) is not final and binding. Through this article, it is recommendedto utilise Small Claims Procedures that combines informal and formal mechanisms in order to achieve legal certainty in the settlement of consumer disputes in Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI IKTIKAD BAIK DALAM PEMERIKSAAN UNSUR KEBARUAN PADA PENDAFTARAN HAK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG DESAIN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Asep Hakim Zakiran]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.837 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1510-1521
<![CDATA[Sistem pendaftaran hak desain industri memerlukan suatu prinsip iktikad baik dalam pelaksanaannya. Terdapat kasus pembatalan desain industri yaitu Putusan MA No:801K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan PN Surabaya No:06/HAKI.DesainIndustri/201/PN.Niaga.Sby. Kedua kasus tersebut mencerminkan permasalahan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan dari unsur dan kriteria kebaruan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Implementasi Iktikad Baik dalam unsur kebaruan pada pendaftaran hak tidak diatur secara tersurat, namun secara tersirat terdapat pada Pasal 12 secara subjektif pada kejujuran dan kelayakan pendaftaran pemohon hak, dan secara objektif terdapat dalam Pasal 24 - Pasal 26 serta Pasal 38 - Pasal 42. Pengaturan kriteria kebaruan diperlukan karena dalam UU Desain Industri tidak menjelaskan mengenai kebaruan kata “tidak sama”, sehingga memberikan peluang yang besar dalam penafsirannya dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk melanggar hak desain industri.]]>
<![CDATA[Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Daya Dukungnya Terhadap Pemberdayaan Koperasi Syariah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sudaryat]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 4 No 1 (2018): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.282 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v4i1.687
<![CDATA[Koperasi syariah telah berkembang di Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 3000 koperasi berdasarkan sistem syariah dan menggerakan 920 unit bisnis kecil. Perkembangan koperasi syariah perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang yang mengatur koperasi di Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bagaimana Daya dukung Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dalam pemberdayaan koperasi syariah di Indonesia dan apakah prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Al Qur’an dan Hadits menjadi fokus dari tulisan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang No.25 Tahun 1992 mampu menjadi sarana pemberdayaan bagi koperasi berdasarkan sistem syariah untuk tumbuh dan berkembang serta prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang besumberkan Al Qur’an dan Hadis.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK PERJANJIAN WARALABA SYARIAH ]]>
<![CDATA[Sudaryat Permana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.326 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v5i1.1287
<![CDATA[Franchise berkerbang tidak hanya yang konvensional namun juga yang syariah tidak terkecuali dengan Indonesia. waralaba ditetapkan alam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 sebagai salah satu pola kemintraan yang menjadi salah satu sarana pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Waralaba yang berkembang di Indonesia tidak hanya waralaba konvensional tetapi berkembang pula waralaba berdasarkan system syariah. Waralaba berdasarkan system syariah merupakan memiliki kemiripan dengan syirkah yaitu syirkah mudharabah. Banyaknya waralaba yang mengklaim menerapkan prinsip syariah tentu membutuhkan peran pengawas sehingga prinsip syariah yang diterapkan benar-benar prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Selama ini usaha-usaha yang mengklaim menggunakan prinsip syariah, pengawasannya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui salah satu lembaganya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Begitu juga dengan usaha waralaba yang berdasarkan system syariah, perlu ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sehingga prinsip-prinsip syariah yang diterapkan benar-benar prinsip syariah sebagaimana yang ada dalam tuntutan Al Quran, Hadits dan Ijtihad.]]>
<![CDATA[PEMAKNAAN BADAN HUKUM DALAM PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM KORPORASI ]]>
<![CDATA[Sudaryat]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.017 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v6i2.2203
<![CDATA[Polarisasi pendapat terkait dengan badan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah sering kali dibicarakan. Penguasaan atas tanah yang dilakukan badan hukum begitu menyita perhatian masyarakat.Terdapat perbedaan pemahaman antara badan usaha dengan badan hukum. Tidak semua badan usaha adalah badan hukum. Banyak ahli hukum berpendapat bahwa Firma dan CV merupakan badan usaha tetapi bukan badan hukum sementara PT dan Koperasi merupakan badan usaha juga badan hukum. Badan hukum tidak hanya badan hukum publik tetapi juga badan hukum privat. Berdasarkan asas nasionalitas sebagaimana tersirat dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960, maka hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik atas tanah dengan demikian badan hukum tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, namun dapat memperoleh hak lain seperti HGU, HGB, dan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996 kecuali untuk beberapa badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 21 Ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 jo PP No.38 Tahun 1963). Oleh karena dalam UU No.5 Tahun 1960 tidak memberikan definisi mengenai badan hukum namun secara tersirat memaknai badan hukum (korporasi) dalam arti luas yaitu badan usaha maka dalam pandangan hukum korporasi tidak hanya PT dan Koperasi, namun Firma dan CV pun karena memenuhi syarat materiil badan hukum juga tidak boleh memiliki hak milik atas tanah dan hanya boleh memiliki HGU, HGB, dan Hak Pakai. Namun untuk para pemilik badan hukum dapat memiliki hak milik atas tanah meski hak milik tersebut menjadi imbreng pada badan hukum dan badan hukum sebagai penerima manfaat dari hak atas tanah tersebut]]>
<![CDATA[DAYA DUKUNG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK PENERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA ]]>
<![CDATA[Sudaryat -]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.701 KB)
|
DOI: 10.35814/selisik.v7i2.3063
<![CDATA[Bandung city is a shopping tourism city. As a tourist destination, this city cannot be separated from the existence of street vendors who on the one hand cause urban irregularities but on the other hand have absorbed labor and increased local revenue. The purpose of this study was to obtain a juridical study of the carrying capacity of the Bandung City regional regulations in empowering and controlling street vendors. The results of the study show that the current Bandung City Regulations related to street vendors have not fully supported the empowerment of street vendors and have only touched on the controlling aspect and even then it is still not optimal. In addition, the Bandung City Regional Regulation related to street vendors must support the mission of the city of Bandung as a shopping tourism city not only from the side of control but also from the empowerment side only to make the city of Bandung clean and orderly but create a safe business environment, create jobs and increase local revenue for the city of Bandung]]>
<![CDATA[STIMULASI URGENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF KARYA SISWA SMA NEGERI 8 BANDUNG DALAM MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL ]]>
<![CDATA[Helitha novianty Muchtar]]>;
<![CDATA[Ahmad M Ramli]]>;
<![CDATA[Miranda Risang Ayu]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>;
<![CDATA[Sinta Dewi]]>;
<![CDATA[Dadang Epi Sukarsa]]>;
<![CDATA[U. Sudjana, Sudjana]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>;
<![CDATA[Muhamad amirulloh]]>;
<![CDATA[Ranti Fauza Mayana]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>;
<![CDATA[Laina Rafianti]]>;
<![CDATA[Tasya safiranita]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.31094
<![CDATA[Dalam era industri 4.0 saat ini ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sangat berkembang pesat dan sekaligus menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Saat ini, siswa SMA khususnya SMA Negeri 8 Bandung merupakan tumpuan bangsa di masa yang akan datang, kreativitas yang dihasilkan dari ekstrakurikuler membuat banyaknya potensi kekayaan intelektual. Siswa siswi SMA Negeri 8 Bandung sangat kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan aktivitas baik yang termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstra-kurikuler. Mareka telah memiliki pengetahuan awal mengenai kekayaan intelektual namun belum dapat mengelompokkan potensi-potensi pelindungan kekayaan intelektual berdasarkan karya yang dihasilkan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum kekayaan intelektual di lingkungan SMA Negeri 8 Bandung seiring dengan industri 4.0 sehingga dapat mendukung ekonomi digital.Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi juga di Jawa Barat termasuk Kota Bandung, metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat saat ini adalah paparan dalam jejaring (daring). Hasil yang diharapkan diperoleh yaitu karya kreatif dan inovatif siswa SMA Negeri 8 Bandung berupa karya cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dapat dimanfaatkan dalam era industri 4.0 dalam mendukung ekonomi digital.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN ]]>
<![CDATA[Sudaryat]]>
<![CDATA[ Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Ini menjadi persoalan saat perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, sementara pemegang saham tersebut berlindung dari tanggung jawab terbatas pemegang saham. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban tidak terbatas untuk menutupi kerugian yang dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum perseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan karena orangnya sama. Kata kunci: direksi; mayoritas; perseroan; saham. ABSTRACT Limited liability company becomes a form of companies that are widely selected by investors as a means of business. It is not separated from the limited liability company with the status of a legal entity with a separate wealth of shareholders. Many cases where the majority shareholder of the company as well as directors of the company. This becomes a problem when the company violates the law and causes losses to other parties, while the shareholders protect from the limited liability of shareholders. The personal property of the majority shareholder who is also a director of the company can be asked unlimited liability to cover the losses incurred by third parties caused by acts of action against the law of the company based on doctrine Piercing the corporate veil, article 3 paragraph (2) and Article 97 paragraph (3) of law No. 40 year 2007 about the limited liability company considering the difficult to separate actions of the company with the Act of directors who also as the majority shareholder in control Company in the same person. Keywords: company; directors; majority; stock.]]>
