Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PERDAGANGAN ILLEGAL HEWAN LIAR DI SEMARANG Sidharta, Fenny Herawati; Sabrianti, Yuvirani; Sarumpaet, Sopar
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.919

Abstract

Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia. Lima orang yang terlibat dalam pengiriman anjing tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian, mencerminkan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan ilegal hewan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran kesejahteraan hewan dan perdagangan barang tidak sesuai standar.Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya integritas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kasus ini menyoroti peran penting komunitas pencinta hewan dalam melaporkan dan menggagalkan tindakan kriminal, serta perlunya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi aparat penegak hukum, peningkatan edukasi publik, kerjasama internasional, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan dan distribusi hewan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dan menghapus praktik penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua makhluk hidup di Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sabrianti, Yuvirani; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.4679

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of marital assets through a prenuptial agreement under Law Number 1 of 1974 and to examine the implications of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on the validity of prenuptial agreements in Indonesia. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study focuses on doctrinal analysis and juridical argumentation. The findings indicate that a prenuptial agreement functions as a preventive legal protection instrument that provides legal certainty, fairness, and utility for both husband and wife in regulating the ownership and management of assets. Such agreements serve as a “law” for the parties, protecting personal property, inherited assets, and financial arrangements during marriage. The Constitutional Court’s decision expanded the scope of time for drafting such agreements, which were previously limited to before marriage, and now may also be made during the marriage. The implication of this ruling reinforces the principle of freedom of contract, ensures greater legal flexibility, and enhances the relevance of prenuptial agreements in addressing contemporary social and economic dynamics. Therefore, a prenuptial agreement is not merely a legal formality but a strategic legal instrument that safeguards marital assets in Indonesia.