Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Aman Ma'arij
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi Hajairin; Ilham; Aman Ma'arij; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.265

Abstract

Pedoman pemidanaan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan upaya untuk membatasi kebebasan hakim. Padahal dalam tindak pidana khusus, telah menganut ancaman pidana minimum dan maksimum, sedangkan dalam tindak pidana umum didominasi oleh system ancaman pidana maksimum. Konstruksi pemidanaan diatas, menunjukan bahwa hakim memiliki kekuasaan dan kebebasan asal tidak berada diluar konsep pemidanaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu yaitu metode doctrinal untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan beberapa pendekatan pertama Pendekatan Perundang-Undangan. Kedua Pendekatan historis, Ketiga Pendekatan perbandingan. Temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama bahwa Pedoman Pemidanaan Hakim Dalam Sudut Pandang Kebebasan Hakim, menjadi tidak relevan, sebab hakim di kerangkeng melalui pedoman pemidanaan. Meskipun gagasan pedoman pemidanaan yang dikembangkan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim dalam menentukan lamanya dan beratnya hukuman yang tepat. Implikasinya dari segi kepastian hukum, pedoman ini masih berfungsi karena masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap pedoman pemidanaan, namun sulit mewujudkan keadilan. Kedua Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi dapat dipahami bahwa persidangan dipengadilan merupakan akhir dari proses penegakan hukum, artinya dia tidaklah berdiri sendiri, tetapi terintegrasi sampai pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan menghendaki pertimbangan hakim dibatasi dalam menjatuhkan putusan, oleh karena ancama pidana kita menganut batasan maksimum dan minimum dalam tindak pidana khusus dan batasan maksimum pada tindak pidana umum, meski demikian kebebasan hakim merupakan eksplorasi dari kekuasaan kehakiman.
Hukum Lingkungan: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung Dikabupaten Bima Owen, Muhammad Owen Setiawan; Ridwan; Aman Ma'arij
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 4 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i4.9187

Abstract

This study aims to determine how the implementation of policies and regulations of the Bima Regency Government in the management of protected forests, as well as the obstacles faced, and to determine the extent of community participation in protecting protected forests in Bima Regency, as well as factors that influence community involvement. This research uses empirical legal methods with a qualitative approach and a case study in Bima District. Data was collected through in-depth interviews with stakeholders, field observations, and document studies (primary and secondary data) to analyze the implementation of protected forest management policies. This combination of approaches allows for an in-depth understanding of practices on the ground while producing contextualized policy recommendations. The results of this study indicate that the implementation of protected forest policy in Bima District faces challenges due to the imbalance between economic development and conservation. The focus on maize production in the RPJMD 2021-2026 triggered forest conversion, with 57% of the area degraded. Community participation is still limited at the implementation stage due to lack of incentives and dependence on forest products. Solutions are needed through: (1) economic-ecological policy balancing, (2) strengthening supervision, (3) alternative economic empowerment, and (4) community-based collaborative approaches. Without these measures, pressure on forests will continue to threaten environmental sustainability.
Co-Authors Hajairin ILHAM Owen, Muhammad Owen Setiawan Ridwan Sanusi, Gufran