Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI BARANG PADA MINIMARKET DI KOTA BIMA kasmar, kasmar; Sanusi, Gufran; Syahrullah, Syahrullah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak konsumen atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara substantif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar minimarket belum secara maksimal mencantumkan informasi harga barang pada etalase barang, sehingga perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, disarankan perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang intensif dari Pemerintah agar pengetahuan informasi harga barang dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. 
Pemberdayaan Siswa SDN Sambori dalam Merawat Budaya Lokal Melalui Program Summer Camp dan Literasi Budaya Taufiqurrahman; Salmin, Muhammad; Hardinandar, Fajrin; Rizqan, Muhammad; Apriansyah, Muh; Sanusi, Gufran; Zia Ulhaq, Muhammad
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v3i2.77

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah, termasuk kerajinan tangan tradisional masyarakat adat Suku Sambori di Kabupaten Bima, NTB. Namun, di era globalisasi dan modernisasi, kearifan lokal ini mulai tergerus, terutama di kalangan generasi muda yang lebih tertarik pada budaya asing. Program Pemberdayaan Siswa SDN Sambori dalam Merawat Budaya Lokal Melalui Program Summer Camp dan Literasi Budaya bertujuan untuk mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan kreativitas siswa serta meningkatkan pemahaman dan apresiasi mereka terhadap budaya lokal melalui praktik kerajinan tangan pembuatan Waku, payung khas tradisional Suku Sambori. ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan evaluasi partisipatif untuk mengevaluasi dampak program terhadap pemahaman budaya, keterampilan, dan identitas budaya siswa. Hasil pengabdian Masyarkakat menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang proses pembuatan dan makna simbolis Waku, serta mengembangkan keterampilan tangan dan kreativitas mereka. Selain itu, program ini memperkuat identitas budaya siswa, meningkatkan rasa bangga terhadap warisan budaya, dan mendorong mereka untuk melestarikan tradisi adat. Kolaborasi antara siswa, guru, dan komunitas adat memperkaya pengalaman belajar dan memperkuat ikatan sosial. Kesimpulannya, program ini efektif dalam memberdayakan siswa untuk merawat budaya lokal, memberikan motivasi untuk melanjutkan kegiatan serupa di masa depan, dan berpotensi menjadi model bagi upaya pelestarian budaya di daerah lain.
Sosialisasi Pentingnya Menjaga Privasi Dan Keamanan Data Di Era Digital Sutriawan, Sutriawan; Khatimah, Nur Husnul; Sanusi, Gufran
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2023): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v2i1.10

Abstract

Diera bigdata saat ini, pertumbuhan informasi telah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dan meningkat secara signifikan. Penyebaran informasi diera digital melalui pesan singkat, panggilan suara, update informasi di sosial media dan lain-lain merupakan hal yang lajim di lakukan manusia, sehingga memungkin orang untuk saling terhubung satu sama lain. Masalah privasi seringkali dikaitkan dengan data pribadi, data pengguna harus dirahasiakan, identitas pengguna harus dilindungi atau tindakan pengguna tidak boleh diacak, harus memastikan perlindungan yang tepat bagi pengguna karena itu privasi bukanlah hal yang mudah untuk dijaga. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar khususnya SMK 2 Dompu dan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya menjaga privasi diera digital saat ini, menyadari pengguna media sosial saat ini semakin marak, maka kesadaran tentang keamaan data harus ditingkatkan karena dapat memberikan dampak positif maupun dampak negative bagi pengguna. Sebaran data dimedia sosial dapat memicu berbagai kejahatan dunia maya yang berakibat pada individu setiap pengguna, karena banyak kejahatan yang seringkali kita temui seperti, cyber bullying, cyber stalking dan berbagai jenis kejahatan lainya. Jika tidak meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga dan mengamankan data, maka data-data di media sosial dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi Hajairin; Ilham; Aman Ma'arij; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.265

Abstract

Pedoman pemidanaan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan upaya untuk membatasi kebebasan hakim. Padahal dalam tindak pidana khusus, telah menganut ancaman pidana minimum dan maksimum, sedangkan dalam tindak pidana umum didominasi oleh system ancaman pidana maksimum. Konstruksi pemidanaan diatas, menunjukan bahwa hakim memiliki kekuasaan dan kebebasan asal tidak berada diluar konsep pemidanaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu yaitu metode doctrinal untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan beberapa pendekatan pertama Pendekatan Perundang-Undangan. Kedua Pendekatan historis, Ketiga Pendekatan perbandingan. Temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama bahwa Pedoman Pemidanaan Hakim Dalam Sudut Pandang Kebebasan Hakim, menjadi tidak relevan, sebab hakim di kerangkeng melalui pedoman pemidanaan. Meskipun gagasan pedoman pemidanaan yang dikembangkan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim dalam menentukan lamanya dan beratnya hukuman yang tepat. Implikasinya dari segi kepastian hukum, pedoman ini masih berfungsi karena masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap pedoman pemidanaan, namun sulit mewujudkan keadilan. Kedua Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi dapat dipahami bahwa persidangan dipengadilan merupakan akhir dari proses penegakan hukum, artinya dia tidaklah berdiri sendiri, tetapi terintegrasi sampai pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan menghendaki pertimbangan hakim dibatasi dalam menjatuhkan putusan, oleh karena ancama pidana kita menganut batasan maksimum dan minimum dalam tindak pidana khusus dan batasan maksimum pada tindak pidana umum, meski demikian kebebasan hakim merupakan eksplorasi dari kekuasaan kehakiman.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA BIMA Adnan, Adnan; Nasrullah, Nasrullah; Sanusi, Gufran
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.870

Abstract

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bima. Jenis penelitian adalah Penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BUMN/BUMD untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai bentuk yang ada. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima telah memiliki instrumen hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai sebuah acuan untuk menjawab semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima
Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur Firmanto, Taufik; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v9i2.25

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum indonesia sebagai negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkutat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur.
Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nurfitriani; Hidayatullah, Syarif; Mahmudah, Husnatul; Zuhrah; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.102

Abstract

Penelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki (joki cilik) di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah: (1) Pendidikan formal yang terbengkalai; (2) rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan Kuda
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Hajairin, Hajairin; Syamsuddin, Syamsuddin; Kasmar, Kasmar; Sanusi, Gufran
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.81

Abstract

Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan Konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif