Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Raad Kertha Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Asian Journal of Social and Humanities Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Hajairin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ilyas Sarbini; Sukirman; Aman Ma'arij
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.19

Abstract

Kehidupan yang tertib dan damai dalam tatanan masyarakat adalah menjadi harapan, namun dalam interaksi antar individu di dalamnya akan ada saja perbedaan-perbedaan sesuai kepentingan masing-masing sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang satu dengan yang lain yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat dapat berupa konflik atau pertikaian. Sekarang marak terjadi, masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya lebih murah. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan,sehingga dalam kehidupan masyarakat yang demikian, maka angka konflik atau pertikaian terus meningkat dan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat baik terkait konflik antara dua individu maupun lebih. Fenomena ini berakibat pada penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan, belum lagi yang tidak dilaporkan yang dapat menjadi bara dalam jiwa korban maupun pelaku yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu eskalasi konflik yang semakin luas. Kecenderungan orang berprasangka buruk terhadap proses peradilan konvensional sekarang, disana disangka terjadi adu loby mana yang kuat dia yang menang dan malah dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu. Prasangka buruk itu yang membuat proses peradilan tidak dipercaya, yang berakibat kecenderungan orang melampiaskan penyelesaian masalahnya dengan main hakim sendiri
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Program Prioritas (Studi Pada Pengembangan Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun) Anggaran 2020 Gufran Sanusi; Hajairin Hajairin
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.255

Abstract

Pembangunan dan pengembangan pasar desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, pengembangan pasar desa melalui penggunaan dana desa untuk tahun 2020 menjadi sangat penting untuk di perhatikan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bima, salah satunya pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Penggunaan dana yang tepat sasaran seperti pengembangan pasar desa harus menjadi program prioritas bagi pemerintah desa, meski dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, memberikan pilihan untuk menentukan pilihan program prioritas pada masing-masing desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hanya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pasar desa pada aspek kebersihan, atau anggaran kebersihan, sehingga sampai penelitian ini dilakukan hanya sampai pada batasan perbaikan tempat dan kebersihan pasar desa, Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Atas pengembangan pasar desa tersebut, maka ada banyak masyarakat desa yang bisa di perdayakan dan masyarakat desa juga bisa mengurangi kemiskinan melalui perputaran ekonomi pada pasar desa terus berjalan.
VILLAGE GOVERNMENT LEGAL POLICIES IN INFORMATION TECHNOLOGY-BASED PUBLIC SERVICES Gufran; Aman Ma'arij; Hajairin
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.757

Abstract

The legal policy of the village government in information technology-based public services, in general, is currently not running optimally. Even though technological developments must be utilized by all elements of society including the village government, several programs can be carried out include such as E-Village, village fund information, village websites, and being able to develop applications that can be used to provide public services to village communities and so on. The research aims to find out whether information technology-based integrated criminal justice system policies can become an instrument for eradicating corruption. The research method used is normative legal research with statutory approaches, theoretical approaches, and comparative and conceptual approaches. The findings in this study are that first, the village government law as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, cannot be fully explained by village officials, including utilizing technological advances in maximizing public services for the community, so that the community gets information and services that are easy. Second, developing an internet-based rural information network by building village websites with the desa.id domain, encouraging technology-independent villages, improving public services with the village partner application, and managing resources based on village profiles with resource surveys and geospatial data with the village granary application. see mitra.or.id) and build villages with interconnected systems and regulations that support villages to take development initiatives.
Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Tofik Yanuar Chandra; Hajairin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.138

Abstract

Pemberantasan korupsi pada dasarnya dijalankan melalui tiga agenda utama, yaitu agenda penindakan korupsi, agenda pencegahan korupsi dan agenda pendidikan anti korupsi. Penindakan dan Pencegahan korupsi dapat dilakukan menggunakan peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan upaya membangun kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam mempercepat, mempermudah proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dapat menjadi instrumen pemberantasan korupsi. Metodel penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritis, perbandingan dan pendekatan konseptual. Temuan dalam penelitian ini adalah pertama bahwa Kebijakan pengembangan system peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan gagasan baru dengan penegasan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Polri. Kedua Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi dapat melibatkan beberapa lembaga seperti Polri, Kejagung, MA, Kemkumham, Kemenko Polhukam, Kemkominfo, Kementerian PPN/Bappenas dan BSSN, beberapa lembaga tersebut akan saling berkordinasi dalam pemberantasan korupsi menggunakan aplikasi pusat pertukaran data (Puskarda) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menko Polhukam No. 47 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Sebab permasalahan korupsi masih menjadi masalah yang cukup serius, sehingga diperlukan Inovasi dalam pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan semua instrumen hukum yang ada pada berbagai lembaga penegak hukum.
Criminal Justice Reform: From Due Process Model to Reintegrative Model as an Alternative to Criminal Case Resolution Hajairin Hajairin; Muhammad Mustofa; Tofik Yanuar Chandra
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 1 No. 10 (2023): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v1i10.82

Abstract

The research problem of this study is the reform of criminal justice from the due process model to the reintegrative model as a consequence of the development of criminal law, including in the resolution of criminal cases. The reintegrative model is a process of establishing new norms or values, as a form of adaptation in the enforcement of criminal law with the approaches of restorative justice, penal mediation, and discretion. The research method used is normative legal research, with statutory, historical, comparative, and conceptual approaches. The results of this study indicate that, firstly, the reform of criminal justice from the due process model to the reintegrative model is an effort to integrate several approaches such as restorative justice, penal mediation, and discretion. This approach is introduced as an effort to minimize the dominance of the due process model. Resolving criminal cases using the due process model is not the only model for resolving criminal cases, but there are many alternatives available. The concept of the reintegrative model emerged due to the numerous issues in law enforcement with the current dominance of the due process model in criminal justice, which focuses on imprisonment as punishment. Secondly, the reintegrative model of criminal justice provides an alternative for resolving criminal cases, with several approaches that can be used and maximized, including restorative justice, penal mediation, and discretion. Restorative justice can be applied in resolving various criminal offenses, penal mediation involves resolving criminal cases outside the court through deliberation and consensus, and police discretion is a justified police action in the interest of the public. However, these approaches are not well-implemented because some still perceive that resolving criminal cases using these approaches is not part of the criminal law enforcement process
PUBLIC POLICY OF SOCIAL SECURITY DUE TO COVID 19 LEGAL JUSTICE PERSPECTIVE Ridwan; Hajairin; Aman Ma’arij; Gufran
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.91 KB) | DOI: 10.56301/awl.v4i2.387

Abstract

Various social security policies due to the impact of the covid 19 pandemic are carried out as an effort to move the national economy and strengthen people's purchasing power, the restoration of education so that it can be better. The purpose of this study is to find out the policy of social security during the pandemic covid 19 perspective the foundation of legal justice theory. Research methods, using the type of normative legal research with the first approach of legislation (statute approach), second historical approach (historical approach), third conceptual approach (conceptual approach), and Fourth analytical approach (Analytical Approach). While the types and data sources used can be used in two, namely primary legal materials and secondary legal materials focusing on Public Policy of Social Security During the Covid 19 Pandemic Perspective of Legal Justice Theory. The findings in the study showed that various social security policies during the covid 19 pandemic. First Family Hope Program (PKH), Sembako Program Assistance (BPS), Cash Direct Assistance, Cash Social Assistance (BST), Pre-employment Card, BLT small micro-businesses, BLT Village Fund, Productive Banpres for MSME Working Capital, Employee Salary Subsidy, and electricity discount by providing electricity tariff incentives for customers affected by the Covid-19 pandemic, UKT Assistance, internet package assistance for students and students, BSU Lecturer, Pulsa ASN and Kouta are free, as well as other social protection programs. The two foundations of the theory of legal justice to social security policy due to the covid 19 pandemic show that policies in the aspects of education, business groups, communities, and employee salary subsidies, are still considered unable to embrace all elements, although using the distributive justice theory approach, let alone using affirmative justice theory that looks at equality in getting help due to covid 19.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Law Enforcement Against Narcotics Crime Maria Alberta Liza Quintarti; Ilham; Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Hajairin; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5540

Abstract

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
In Pursuit of Justice: The Evolution of Social Work in Criminal Supervision Hajairin, Hajairin
Mimbar Keadilan Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v17i2.10806

Abstract

Social work punishment is a form of renewal of basic criminal punishment in Indonesia. Therefore, it is important to regulate the mechanism of social punishment supervision so that the implementation of social work punishment is in accordance with the objectives of punishment in Indonesia, one of which is to create a sense of security in the community. As a form of legal novelty, currently Indonesia does not have legal regulations governing the mechanism of supervision of social work punishment. The policy of social work criminal supervision greatly affects the legal framework in realizing justice. The purpose of this research is to explain the importance of legal reform in the supervision of criminal social work and provide ideas on the ideal model for criminal social work supervision in Indonesia. The method used in this research is normative juridical, by examining the application of rules or norms in positive law with a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The result of this research is that legal reform is needed so that Indonesia has rules governing the implementation of social work punishment in detail so that it can create justice and benefit in society. The ideal model of supervision of social work punishment in ius constituendum criminal law reform, namely by formulating a direct supervision model and using a global positioning system (GPS) by Community Supervisors and coordinating with the Prosecutor and the agency where the convict works.
Analisis Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Hajairin Hajairin; Aman Ma'arij; Ilham Ilham; Gufran Gufran
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6017

Abstract

Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang bersifat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial politik dan kebudayaan, sehingga pendekatan penyelesaianya juga dapat menggunakan pendekatan sosial, budaya dan structural. Kerumitan dalam pemberantasan korupsi selalu terjadi, hal ini terlihat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi, baik dari segi kuantitas maupun jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Metode sobural bukanlah suatu prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus, namun metode ini berperan dalam memahami suatu perbuatan jahat secara tepat melalui tiga lensa nilai yang mempengaruhinya, yaitu nilai sosial, nilai kultural, dan unsur struktural. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analsisi kriminologis korupsi prespektif teori sobural. Metode penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pendekatan antara lain pertama Pendekatan Historis (Historical Aprroach) dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan Korupsi. Kedua Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Temuan berdasarkan hasil penelitian yakni pertama pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat. Keunggulan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) memberikan cara bagi penegak hukum, terutama hakim untuk memahami perbuatan korupsi dalam memutuskan perkara. Kedua pendekatan sobural dapat menjadi instrument kegiatan pencegahan korupsi, sebab pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Untuk menghindari korupsi, sangat penting untuk memperhatikan pendekatan Sobural pada masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan dalam hal nilai sosial, budaya, dan variabel struktural sebagai upaya pencegahan korupsi.
Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Sistem Informasi Arsip Surat Digital di Desa Rora Kecamatan Donggo Hajairin; Ramadhan, Sahrul; Kasmar; Ma'arij, Aman; Hadijah
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2023): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v2i3.42

Abstract

Desa Rora berada diujung barat kecematan Donggo Kabupaten Bima yang perbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu. Ditengah perkembangan teknologi informasi sudah pesat masih ada yang menggunakan layanan surat konvesional. Kebutuhan akan informasi dan pengelolaan data sangat dibutuhkan. Sedangkan proses layanan masih dilakukan secara konvesional, sehingga proses pelayanan dan dokumen membutuhkan waktu lebih lama. Arsip surat masih kurang dikelola dengan baik, yang menyebabkan kesalahan dan bahkan arsip surat banyak yang hilang. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada sistem konvesional mulai dari data yang tercecer, hilang dan lain sebagainya. Sosialisasi dilakukan agar pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi yang sudah canggih untuk memudahkan dalam pengarsipan surat desa.
Co-Authors Aman Ma'arij Aman Ma’arij Aman Ma’arij Atika, Sri Chandra, Tofik Yanuar Dediansyah Firmanto, Taufik Gufran Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hendra Purwanto Ika Ernawati, Atis ILHAM Ilham Ilham Jairin Abdullah Kandriana, Muhammad Kasmar Kasmar, Kasmar Ma'arij, Aman Maria Alberta Liza Quintarti Mery Rohana Lisbeth Sibarani Miftahuddin Miftahuddin Muchamad Taufiq Muhammad Awaluddin, Muhammad Muhammad Mustofa Muhammad Wildan MUSLIMIN Ndapa, Damianus Wanda Nuryani Ramadhan, Sahrul Ridwan Sanusi, Gufran Sarbini, Ilyas Suherman Sukirman Sukirman Sulaiman Syahrul Syaifuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Tofik Yanuar Chandra Tofik Yanuar Chandra Yanuar Chandra, Tofik