Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Journal Juridisch
Hardiyanti, Lesha
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Investor’s Obligations in Default Dispute of Build Operate Transfer Agreement for Market Revitalisation Hardiyanti, Lesha; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8648

Abstract

This research aims to find out the position of investor in the build operate transfer (BOT) agreement and the responsibility of investor due to default in the BOT agreement for market revitalisation. The government cooperates with investor to overcome capital difficulties. But there are still many default disputes in the implementation of the market revitalisation BOT agreement. Example, in Cikampek I Market, Metro City Market and Cibitung Main Market. This research is urgent to conduct because default disputes can result in financial and reputational losses for the government, and have negative impact on society. This research method is normative legal research. The novelty of this research is to explore the position of investors in BOT agreements in the face of possible negative impacts on economic, social, environmental and the application responsibilities for defaults by providing examples of real cases. The result of this study is that in the BOT agreement, the investor's position includes financing in development, management with risk management, transfer to ownership. The investor's responsibility due to the default of the market revitalisation BOT agreement includes compensation with dispute resolution for postponement of obligations in the addendum, fines, termination of the agreement.
Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Widyantara, Ambar Adi Widyantara; Sudarmanto, Kukuh; Hardiyanti, Lesha; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.8144

Abstract

The purpose of this research is to examine electronic traffic surveillance in reducing traffic violations in the Pekalongan Police Department. The urgency of this research revolves around the implementation of electronic traffic surveillance because, up until now, traffic monitoring and law enforcement have been carried out conventionally, which does not align with technological advancements. Furthermore, the use of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) can minimize instances of extortion by certain officers toward traffic violators. The legal research method used is socio-legal. The results of this study indicate that the implementation of ETLE in the Pekalongan Police Department is not yet optimal, and lax enforcement leads to the public disregarding the presence of CCTV cameras on certain road sections within the jurisdiction of the Pekalongan Police Department. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengawasan lalu-lintas secara elektronik dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di Polres Pekalongan. Urgensi penelitian ini mengangkat tentang pelaksanaan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik karena selam ini proses pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas dilakukan secara konvensional yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat meminimalisir adanya pungli dari oknum petugas kepada pelanggar lalu-lintas. Metode penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan Pelaksanaan ETLE di Polres Pekalongan belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak mempedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah hukum Polres Pekalongan.
Analisis yuridis pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 Hardiyanti, Lesha; Tarina, Dwi Desi Yayi; Jariah, Dian Ainun; Anam, Khaerul
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.466

Abstract

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional, mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi garda terdepan dalam keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan lockdown membuat aktivitas ekonomi berhenti tiba-tiba dan permintaan turun. Pemerintah dituntut berperan dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan seperti bank BUMN dan bank swasta untuk dapat memberikan pinjaman lunak yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada pelaku UMKM melalui prosedur yang telah ditentukan untuk membantu pelaku UMKM mempertahankan usahanya agar terhindar dari kebangkrutan yang diakibatkan oleh Covid-19. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat cakap dan memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang apabila terjadi kerugian usaha para pelaku UMKM dapat ditangani dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan agar memberikan saran serta solusi penyelesain sengketa yang baik sesuai hukum positif. Yang dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif.
Co-Authors Dwi Desi Yayi Tarina Jariah, Dian Ainun Khaerul Anam Soegianto, Soegianto Sudarmanto, Kukuh Taupiqqurrahman Widyantara, Ambar Adi Widyantara