Nadia Zaelani, Putri
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FENOMENA LEMAHNYA PENERAPAN PRINSIP EFEK JERA DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Asri Puanandini, Dewi; Khaerun Nisa, Wafa; Nadia Zaelani, Putri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1032-1040

Abstract

Sebagai penghambat utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, korupsi telah mengakar di Indonesia. Tidak efektifnya penggunaan gagasan dampak jera dalam proses penegakan hukum merupakan salah satu rintangan dalam pemberantasan korupsi. Kelemahan atau kelambanan sistem hukum, tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan kurangnya kerja sama di antara lembaga-lembaga penegak hukum adalah faktor-faktor yang ingin diselidiki dalam penelitian ini sebagai indikator penegakan hukum yang tidak memadai di Indonesia dalam kasus-kasus korupsi. Penelitian ini juga akan mengkaji penggunaan pembuktian terbalik sebagai alat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Metode kasus dan pendekatan perundang-undangan merupakan kerangka hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari penegak hukum untuk menghentikan gelombang peningkatan angka kejahatan dan, mungkin, mengakhiri korupsi secara keseluruhan melalui penerapan sistem pembuktian terbalik. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat membantu Indonesia menyusun strategi yang lebih menyeluruh untuk memerangi korupsi melalui sistem hukum.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA MUSIK NADIN AMIZAH YANG BERJUDUL RAYUAN PEREMPUAN GILA Nadia Zaelani, Putri; Mega Aulia, Diva; Yulia Anggraeni, Happy
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i7.2024.2908-2915

Abstract

Semua orang punya jiwa seni sejak lahir, tetapi dengan jenis seni berbeda. Seni tak cuma tentang lukisan dan gambar tetapi musik juga ialah seni. lewat musik, kita bisa menghilangkan kebosanan dan menenangkan diri. Oleh karena itu, hukum hak cipta musik dan lagu di Indonesia tujuannya demi melindungi musisi dari hak cipta untuk membayar royalti dan menyelesaikan sengketa tentang pemanfaatan karya musik tanpa royalti. Tapi, banyak pelaku seni yang masih menerima lagu dari musisi tanpa membayar royalti. Karenanya, akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak jika para musisi bekerja sama. Hak cipta ialah hak eksklusif yang dikasih ke pencipta demi melindungi karya seni mereka. Pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan lagu tanpa izin, dapat mengakibatkan sanksi hukum. Perlindungan hukum sangat penting guna mencegah pelanggaran hak cipta dan mendorong penghargaan terhadap karya seni. Musisi dapat bekerja sama dengan platform musik untuk meningkatkan pemasaran karya cipta mereka. Pelanggaran hak cipta dapat diatasi melalui proses hukum, seperti pengajuan klaim pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga. 
FENOMENA LEMAHNYA PENERAPAN PRINSIP EFEK JERA DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Asri Puanandini, Dewi; Khaerun Nisa, Wafa; Nadia Zaelani, Putri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1032-1040

Abstract

Sebagai penghambat utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, korupsi telah mengakar di Indonesia. Tidak efektifnya penggunaan gagasan dampak jera dalam proses penegakan hukum merupakan salah satu rintangan dalam pemberantasan korupsi. Kelemahan atau kelambanan sistem hukum, tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan kurangnya kerja sama di antara lembaga-lembaga penegak hukum adalah faktor-faktor yang ingin diselidiki dalam penelitian ini sebagai indikator penegakan hukum yang tidak memadai di Indonesia dalam kasus-kasus korupsi. Penelitian ini juga akan mengkaji penggunaan pembuktian terbalik sebagai alat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Metode kasus dan pendekatan perundang-undangan merupakan kerangka hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari penegak hukum untuk menghentikan gelombang peningkatan angka kejahatan dan, mungkin, mengakhiri korupsi secara keseluruhan melalui penerapan sistem pembuktian terbalik. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat membantu Indonesia menyusun strategi yang lebih menyeluruh untuk memerangi korupsi melalui sistem hukum.