Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) KEPADA KEPALA NEGARA DAN KAPOLRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Medan) Irvan Saputra; Ediwarman Ediwarman; Suhaidi Suhaidi; Marlina Marlina
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 16, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v16i3.2226

Abstract

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGEDITAN WAJAH MENJADI MEME ATAU STIKER WHATSAPP Sahputra, Irvan; Siregar, Tondy Danseswara
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6078

Abstract

This research uses a normative juridical research method that aims to analyze the legal implications of face editing into memes or stickers on social media, especially on the WhatsApp platform. This phenomenon has developed as a form of digital communication, but it also raises the potential for legal violations, including violations of privacy rights, insults, and copyright. Based on an analysis of relevant laws and regulations, such as the ITE Law, Copyright Law, and Criminal Code, it was found that such actions can lead to legal sanctions in the form of imprisonment or significant fines. In addition, this research also highlights the challenges of law enforcement in the digital world, which is often more complex than in the real world due to the anonymity and rapidity of information dissemination. Therefore, the study recommends preventive measures, including public education on digital ethics, strengthening social media platform policies, and intensive socialization of applicable regulations. These measures are expected to minimize the risk of law violations and create a safer and more responsible digital space.
Analisis Hambatan Administratif Dalam Kebijakan Investasi Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Provinsi Sumatera Utara Syariful Azmi; Dody Safnul; Irvan Saputra
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 12 No. 2 (2024): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v12i2.15405

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan administratif dalam kebijakan investasi pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi kajian perundang-undangan dan studi pustaka dari berbagai literatur dari jurnal. Tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan administratif pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan termasuk hambatan administratif yaitu dari segi regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mengindikasikan bahwa tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kurangnya investasi swasta dan insentif pemerintah menghambat pemanfaatan yang optimal. Dengan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah Sumatera Utara, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan administratif. Reformasi kebijakan, pendekatan sosial yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal merupakan kunci untuk mendukung pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan dan efisien di masa depan