Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Medan) Happy Margowati Suyono; Ediwarman Ediwarman; M. Ekaputra M. Ekaputra; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1131

Abstract

ABSTRAKDalam penanganan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan Anak Berkonflik Hukum berbeda penanganannya dengan tindak pidana narkotika. Ancaman hukuman pidana penjara yang berbeda menyebabkan tindak pidana kesusilaan oleh Anak Berkonflik Hukum tidak dapat diupayakan diversi. Ancaman hukum pidana penjara tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, oleh karenanya tidak dapat diupayakan diversi terhadap Anak Berkonflik Hukum tersebut. Namun, penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan oleh Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif dengan cara mediasi antara pihak keluarga Anak Berkonflik Hukum dengan pihak keluarga Anak Korban. Jika, terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut, maka dapat dilakukan pencabutan laporan pengaduan oleh Anak Korban atau keluarganya sebagai pelapor. Akan tetapi, jika tidak terjadi kesepakatan, maka Anak Berkonflik Hukum tersebut dapat diproses hukum lebih lanjut yang nantinya juga Penuntut Umum dalam persidangan dapat mengajukan tuntutan berupa sanksi tindakan. Penelitian ini mencoba mengkaji dan menganalisis beberapa permasalahan yang timnbul, yakni: mengenai pengaturan hukum penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana; hambatan dan upaya Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dalam menyelesaikan perkara Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan; dan penyelesaian perkara Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan di luar Sistem Peradilan Pidana.Kata Kunci: Penanganan; Anak Berkonflik Hukum; dan tindak pidana kesusilaan.
Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Langkat Herman Frenky Sinaga; Ediwarman Ediwarman; M Citra Ramadhan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.933 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i2.797

Abstract

Human activities that cause environmental damage, one of which is illegal logging or illegal logging, which is an act of exploitation by humans on forests, causing damage to forest ecosystems. This study aims to determine the factors that cause illegal logging in the Langkat Police jurisdiction and the policies carried out by the Police in law enforcement against illegal logging in the Langkat Police jurisdiction. The research method used is descriptive method, using qualitative descriptive data analysis techniques. The results showed that the factors that caused illegal logging in Langkat Regency were internal factors, consisting of economic factors and the lack of public awareness of the environment, and external factors, consisting of high wood prices, high wood demand, weak supervision, law enforcement is not strict. The policies carried out by the Langkat Police in law enforcement against the crime of illegal logging consist of penal policies, namely reporting illegal logging, following up on illegal logging, going to illegal logging locations, securing evidence, catching illegal timber trucks. Non-penal policies include socializing the prohibition of illegal logging, increasing community participation, supervising timber trucks, examining suspects, developing cases, and transferring files.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP Imanuel Sembiring; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (877.943 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i2.802

Abstract

This paper aims to examine and analyze the rule of law, law enforcement and criminal policy against criminal acts without the right to control sharp weapons. To approach this problem, the theory of the legal system is used. The data were collected through interview guidelines and analyzed qualitatively. This study concludes that the rule of law regarding law enforcement against criminal acts without the right to control sharp weapons in demonstrations is regulated in Emergency Law Number 12 of 1951 in Article 2 paragraph (1), Law no. 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public in Article 16, Perkapolri No. 7 of 2012 concerning Procedures for the Implementation of Services, Security, and Handling of Public Opinion Cases in Article 8 letter j. Law enforcement against criminal acts without the right to control sharp weapons in demonstrations against the Criminal Code Bill at the Medan District Court is carried out through investigations, prosecutions and judges' decisions. The criminal law policy against people who carry sharp weapons in Medan City consists of a penal policy carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendants at trial. Non-penal policies as a preventive measure for criminal acts without the right to control sharp weapons are counseling, raids and community participation.
Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum Kaston Rudy Samosir; Ediwarman Ediwarman; Taufik Siregar
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (902.698 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i2.819

Abstract

This article or article aims to examine and analyze the legal rules governing children involved in motorcycle gangs, as well as the factors causing criminal acts against children involved in motorcycle gangs, as well as legal policies carried out by the police against children involved in motorcycle gangs. The problem is focused on how the legal rules regulate children who are involved in motorcycle gangs. In order to approach this problem, the reference theory of law enforcement, theory of legal certainty and theory of policy is used. The research method in this paper is a normative legal research method. The data were collected through primary, secondary and tertiary data sources, then analyzed using qualitative analysis methods. This study concludes that the legal rules regarding children involved in motorcycle gangs are contained in: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 4 1979 concerning Child Welfare, Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Factors that cause crime against children involved in motorcycle gangs are as follows: (1) family factors, (2) social environment factors, (3) education factors. The legal policies carried out by the police against children involved in motorcycle gangs are as follows: (1) Penal policies are applied to children involved in motorcycle gangs as well as non-penal policies.
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN ACEH TIMUR (Studi di Pengadilan Negeri IDI) Hidayat Hidayat; Ediwarman Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i1.631

Abstract

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi terkadang kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang ditangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum. Penerapan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP.
PENERAPAN HUKUM ACARA KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) Benri Sitinjak; Ediwarman Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i1.657

Abstract

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur secara normatif akan diselesaikan melalui mekanisme hukum formil. Hadirnya Pengadilan Hubungan Industrial ini diharapkan membawa perubahan bagi perjuangan kaum buruh dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang selama ini dirasakan tidak mendapatkan suatu kepastian hukum karena diakibatkan perangkat hukum yang kurang mendukung. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus atau mengadili perkara yang mempunyai hubungan hukum antara majikan dan perkerja atauburuh. Hubungan hukum antara majikan dan pekerja atau buruh yang mempunyai unsur hak dan kewajiban. Secara yuridis normatif,  Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih memerlukan revisi sebab dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan azas peradilan cepat, tepat, adil dan murah.
Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Damai Syukur Waruwu; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.603 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i2.805

Abstract

This paper aims to examine and analyze the legal rules governing the perpetrators of the Covid-19 health protocol violation, the factors causing the Covid-19 health protocol violation in North Sumatra, and the policies taken by the Police Mobile Brigade Corps against the Covid-19 health protocol violations. . The problem is that the Covid-19 pandemic demands a response from the Police as law enforcement officers in playing their role in disease control efforts, educating the public, and taking action against crimes that see the outbreak as an opportunity to commit various crimes. To approach this problem, the theory of the legal system is used. The data were collected through interview guidelines and analyzed qualitatively. This study concludes that the legal rules governing the perpetrators of violating the Covid-19 health protocol are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), as well as other regulations such as Telegram Letter Numbered ST/3220/XI/KES.7./2020, Regulation of the Minister of Health, Instruction of the Minister of Home Affairs. Factors that encourage violations of health protocols are internal factors consisting of economic factors and lack of public concern. External factors consist of people's habits, people's distrust of the government, the existence of new normal policies. Brimob policies taken are penal and non-penal policies.
Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kenderaan Bermotor pada Polres Sibolga Suprihanto Pardjanihadi; Ediwarman Ediwarman; Rizkan Zulyadi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.793 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i2.886

Abstract

The research objective is to analyze the rule of law in the application of diversion to children; the factors causing the criminal act of theft of motorized vehicles by children and the diversion policy against child suspects in the crime of theft of motorized vehicles at the Sibolga Resort Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the rule of law in the application of diversion to children who commit criminal acts is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely in articles 6 – 15 and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely article 1 number (2). Factors causing the theft are internal factors, namely economic factors where children come from families of weak economic groups, lack of parental supervision because they are busy at work, lack of legal awareness by children because they are still not mature in thinking, narcotics needs because they are wrong in the association of friends, external factors are the opportunity to commit theft, the influence of the environment where children are connected to criminal groups or motorcycle gangs, the influence of adults who try to take advantage of children to commit theft of motorized vehicles, and the number of collectors of stolen motorized vehicles. The diversion policy against child suspects in the crime of motor vehicle theft at the Sibolga Resort Police is carried out by means of formal and non-formal policies.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) KEPADA KEPALA NEGARA DAN KAPOLRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Medan) Irvan Saputra; Ediwarman Ediwarman; Suhaidi Suhaidi; Marlina Marlina
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 16, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v16i3.2226

Abstract

Criminal Liability for Abuse of Authority of Village Head that Resulted in Corruption Crime Hendy Iskandar; Ediwarman Ediwarman; Madiasa Ablisar; Mirza Nasution
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.118

Abstract

The village head as the village government, especially in the percut village in the percut sei tuan sub-district, is required to provide sufficient, accurate, timely information to all stakeholders regarding the management of village funds. The purpose of this writing is to find out and analyze the rules of law governing criminal liability for abuse of the authority of the Village Head. The type of research is normative legal research, the research data uses secondary data and is supported by primary data. Data is collected using literature study and interviews. Data analysis was conducted using qualitative analysis method. The results of the study concluded that the legal rules governing criminal liability for abuse of the authority of the village head used in Law Number 6 of 2014 and Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 and article 374 of the Criminal Code.