Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara Balqis Siagian; O.K Saidin; Suhaidi Suhaidi; Sunarmi Sunarmi
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.189

Abstract

Geographical indications are Indonesia's national economic potential that can provide commercial added value to products due to their originality and product limitations that cannot be produced in other areas. North Tapanuli Regency, as an area that has the potential of Geographical Indications must immediately register the products that are geographically indicated to be registered immediately so that they are not used by other parties who are not entitled to and receive legal protection. The problems of this thesis are: how are the characteristics of products that have the potential as Geographical Indications to be registered for geographical indications in North Tapanuli Regency, what obstacles are faced in registering products that have the potential as geographical indications in North Tapanuli Regency and what is the role of the Regional Government in registering agricultural products that are potential as a geographical indication in North Tapanuli Regency. This type of research is empirical juridical where the data sources are obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data was collected through library research and field studies by conducting interviews. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the characteristics of products that have the potential as GIs to be registered for geographical indications in North Tapanuli Regency are to meet objective requirements, namely elements that indicate reputation, quality, and characteristics that must be shown through a product with potential GIs and subjective requirements, namely the parties. those who can apply for registration of GIs are the Provincial or Regency/Municipal Governments and parties who are operating goods that have such GIs. The obstacles faced in the registration of agricultural products that have the potential as geographical indications in North Tapanuli Regency are: lack of information from the government, low legal awareness and understanding of the community and the length of the IPR registration process. The role of the Regional Government in registering agricultural products that have the potential as geographical indications in North Tapanuli Regency is still not focused and less serious. For this reason, it is suggested to the community to be enthusiastic and participate in the socialization of IGs, the community must cooperate with the Regional Government in registering IGs and the Regional Government is expected to play a more active role in socializing the importance of protecting IPR
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dwi Rahmawati; Bismar Nasution; Suhaidi Suhaidi; Mahmul Siregar
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 1 (2021): Februari - Mei
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i1.76

Abstract

The interests of minority shareholders in the company often conflict with a sense of justice and legal protection. This normative research discusses the issue of legal protection for minority public shareholders and the principle of justice in legal protection for minority shareholders. The legal protection of minority shareholders includes the right to propose a GMS (Article 79 paragraph 2 letter a), sue the board of directors (Article 97 paragraph 6) and the board of commissioners (Article 114 paragraph 6), request a company examination (Article 138 paragraph 3 letter a), and propose the dissolution of the company (Article 144 paragraph 1). The Company Law protects the rights of minority public shareholders based on the silent majority principle. The principle of justice to protect minority public shareholders is derived from the principle of distributive justice, the voting rights of minority shareholders are proportional to the portion of shares paid up, even though the equality is not equal. Judges' considerations regarding the legal protection of minority public shareholders are based on Article 138 paragraph (3) letter a of the Company Law, at least 1/10 of the total shares. Minority public shareholders are eligible to apply for an SLJ examination to the court. So that the minimum requirement of 1/10 of the total shares becomes a guideline to protect the rights of minority shareholders and as a derivation of the principle of distributive justice
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) KEPADA KEPALA NEGARA DAN KAPOLRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Medan) Irvan Saputra; Ediwarman Ediwarman; Suhaidi Suhaidi; Marlina Marlina
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 16, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v16i3.2226

Abstract

Analisis Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Perkara No. 10/Kppu-I/2015 Dalam Perdagangan Sapi Impor Di Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang Dan Bekasi Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar; Suhaidi Suhaidi; Ridho Pamungkas
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh investigator KPPU, kenaikan harga sapi impor terjadi karena adanya tindakan pembatasan pasokan yang dilakukan oleh feedloter. Melalui serangkaian proses pembuktian yang dilakukan, KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara kartel, menyatakan 32 (tiga puluh dua) pelaku usaha yang merupakan importir dan feedloter yang terbukti melakukan praktek kartel dan penguasaan pasar. Untuk menentukan pelaku usaha yang dilaporkan melakukan pelanggaran hukum persaingan, proses pembuktian merupakan unsur yang penting dalam memutus pelanggaran yang ada. Pembuktian Perjanjian yang dilarang dalam bentuk kartel dan pembuktian Kegiatan yang Dilarang dalam bentuk penguasaan pasar dilakukan oleh KPPU dengan menggunakan bukti tidak langsung atau indirect evidance. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pembuktian yang dilakukan oleh KPPU, terdapat beberapa kelemahan dalam membuktikan adanya penimbunan sapi karena adanya larangan atau hambatan kepada RPH untuk membeli sapi dari feedloter. Selain itu, tidak terbukti juga adanya hambatan kepada pesaing karena dalam pasar bersangkutan sapi import, tidak ada persaingan antara importir dan peternak sapi lokal. Dari sisi pembuktian rule of reason, tindakan feedloter mengatur penjualan ke RPH dilakukan demi menjaga keberlangsungan pasokan sapi ke konsumen. Hal tersebut semestinya menjadi pertimbangan dari KPPU dalam membaca dampak dari perilaku feedloter
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Melalui Perkawinan Campuran Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandung Joenari Anthony Marpaung; Suhaidi Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional juga menjadi salah satu pertimbangan pembaruan Undang-undang Keimigrasian di Indonesia dari yang sebelumnya UU RI No.9 Tahun 1992 menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2011. Adanya persyaratan-persyaratan di bidang keimigrasian, merupakan hambatan-hambatan dalam pola migrasi legal, telah mendorong munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola migrasi illegal. Kelompok ini memanfaatkan kondisi kelemahan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis masyarakat kelas bawah. Pola migrasi illegal menghasilkan imigran illegal yang berimplikasi kepada munculnya masalah kemanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (transnational crime) yang berkembang lebih lagi menjadi kejahatan lintas negara terorganisasi (transnational organized crime) seperti penyelundupan manusia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Regulasi tentang upaya penanggulangan penyelundupan manusia kaitannya dengan regulasi perkawinan campuran adalah -undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 13,42,89 dan 120. Regulasi ini kurang spesifik dimana ada skema perkawinan campuran yang tidak terbahas dalam penentuan hukuman bagi para pelaku. Akhirnya jerat pidana yang diberikan tidak spesifik dan disinyalir memiliki kelemaham dalam penerapan konsep keadilan. Tindak pidana penyelundupan manusia melalui skema perkawinan campuran dapat dicegah apabila dapat mencegah terjadinya perkawinan campuran.
Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera Andi Putra Sitorus; Suhaidi Suhaidi
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15690

Abstract

The  IUU Fishing law has not been effective so far. One of the reasons for the flag of the ship cannot be fully held accountable, let alone the involvement of the flag State in supporting or at least allowing its vessels to conduct IUU Fishing in other areas. The use of the principle of state responsibility can increase the optimization of fair law enforcement. Strict supervision of the flag state and the use of the principle of due dilligent became important to prevent boats and their fishermen from doing IUU Fishing.  Normative legal research is used to see whether the principles used are appropriate by collecting related legal data and looking at their application to existing cases.
Pertanggungjawaban Pidana Praktik Dokter Dalam Transplantasi Organ-Jaringan Pada Tubuh Manusia Henry Joni Rambe; Alvi Syahrin; M. Hamdan; Suhaidi Suhaidi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transplantasi organ-jaringan tubuh manusia merupakan suatu tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi organ tubuh yang rusak berat. Gangguan fungsi organ tubuh yang rusak dalam arti organ tersebut memang sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan keadaan ini dapat mengganggu sistem metabolisme dan kelangsungan hidup orang tersebut. Transplantasi berasal dari kata transplant yaitu to take up and plant to another atau mengambil dan menanamkan organ-jaringan ke tempat lain di dalam tubuhnya atau tubuh orang lain dengan tujuan pengobatan. Menurut kamus Oxfortd transplant adalah take one organ from one person, animal, part of the body and put it in to or on to another yang artinya mengambil organ dari seseorang, hewan atau bagian tubuh dan memindahkannya pada tubuh kita atau tubuh orang lain. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan secara tegas tentang pengertian dari transpalntasi, namun pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Bab I ketentuan Pasal 1 ayat (5) ada memberikan definisi secara jelas tentang transplantasi yaitu rangkaian tindakan medis dengan memindahkan organ atau alat-alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia, yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah metode penelitian normatif atau legal research sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriftif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah sanksi pidana praktik dokter pada transplantasi organ-jaringan manusia setelah memenuhi unsur berupa Informed Consent berupa perbuatan dengan kesalahan yang disengaja ataupun kelalaian, yang telah melawan hukum serta telah berakibat pada pasien dan dapat dipertanggung jawabkan antara lain berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda disamping sanksi administratif dan sanksi perdata.
Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia Khairin Ulyani Tarigan; Suhaidi Suhaidi; Mahmul Siregar; Sutiarnoto Sutiarnoto
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.131

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep Regional Comprehensive Economic Partnership kaitannya dengan perdagangan internasional, dan implikasi hukum Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur melalui peningkatan sektor investasi sebagaimana merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan sebelum ditandatanganinya RCEP menunjukkan bahwa Indonesia telah siap lebih awal untuk mewujudkan tujuan peningkatan investasi tersebut dengan mengakomodir aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam sebuah undang-undang. Dengan demikian pemerintah hanya perlu menjalankan komitmen yang sudah disepakati dalam RCEP dengan didukung regulasi yang telah ada sebelumnya tentang perdagangan internasional dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan Floraulina Theadora Tarigan; Bismar Nasution; Mahmul Siregar; Suhaidi Suhaidi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2 - February 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i2.135

Abstract

BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi dan hukum berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, melalui badan usaha seperti PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) yang mengalami masalah hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan dengan menggunakan anggaran dari perusahaan itu sendiri. Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: PER-05/MBU/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak pengadaan barang/jasa di BUMN yang menggunakan anggaran BUMN dikenakan pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa melihat terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pejabat di bawah direksi BUMN. Pada prinsinya Pejabat yang bertanggungjawab di BUMN adalah direksi. Kenyataannya banyak pejabat dibawah direksi BUMN yang terjerat pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan doktrin pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini bukanlah menjadikan suatu bentuk perlindungan bagi pejabat di bawah direksi tersebut. Namun untuk menentukan pejabat di bawah direksi tersebut bersalah atau tidak hendaklah dilakukan pembuktian dari prinsip business judgement rules apakah ada itikad baik dalam pengelolaan BUMN tersebut.
Guru Dan Perspektif Pendidikan Islam Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Henry Joni Rambe; Alvi Syahrin; M. Hamdan; Suhaidi Suhaidi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidik harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik secara spiritual, intelektual, serta moral. Pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan jamani dan rohaninya peserta didik. Islam telah mengatur dengan terperinci bagaimana yang dikatakan sebagai pendidik, bagaimana Pendidikan itu, dan bagaimana cara mendidik anak usia dini. Sebagai seorang tenaga pendidik cukup apa yang telah diajarkan oleh islam saja yang menjadi pedoman utama kita. Menjadi seorang guru yang sabar, tawadhu, berakhlak mulia, menyebarkan ilmunya dengan baik, sehingga mampu mencerdaskan generasi bangsa. Menjadi seorang guru tidak sulit, namun menjalankan tanggung jawab seorang guru yang sulit. Maka dari itu niat kan bekerja karena Allah SWT