Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Willem Kabuam
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SMART LEADERSHIP DALAM PENDIDIKAN TINGGI: MEMBANGUN PERILAKU ORGANISASI YANG ADAPTIF DAN KOLABORATIF Willem Kabuam; Ivone Agustina Nathan
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era disrupsi digital, kepemimpinan dalam pendidikan tinggi dituntut untuk lebih adaptif dan kolaboratif guna menghadapi perubahan yang dinamis. Penelitian ini menganalisis penerapan smart leadership dalam membangun perilaku organisasi yang adaptif dan kolaboratif di STISIPOL Yaleka Maro Merauke, dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur digital serta kebutuhan akan model kepemimpinan yang inklusif dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menggali perspektif pimpinan institusi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya digitalisasi sudah ada, tetapi implementasinya masih terbatas akibat infrastruktur yang kurang memadai serta rendahnya literasi digital. Kepemimpinan masih bergantung pada inisiatif individu dan belum berbasis sistem yang berkelanjutan. Kolaborasi internal telah berjalan, namun keterlibatan pihak eksternal masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguatan infrastruktur digital, serta pengembangan budaya organisasi yang lebih inovatif. Studi ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang smart leadership dalam pendidikan tinggi di daerah terpencil serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan di era digital.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIROKRASI PUBLIK: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI MERAUKE Willem Kabuam
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik merupakan faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan struktural, sosial-budaya, dan ekonomi, seperti kompleksitas birokrasi, kurangnya akses informasi, serta faktor budaya yang membentuk hubungan masyarakat dengan pemerintah. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, efektivitasnya masih bervariasi tergantung pada tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi. Partisipasi yang lebih aktif terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menyederhanakan mekanisme partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses informasi, serta penguatan peran tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi mekanisme partisipasi yang adaptif terhadap kondisi sosial-budaya lokal menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Merauke.
DESENTRALISASI DAN OTONOMI KHUSUS: DINAMIKA SISTEM POLITIK INDONESIA DI MERAUKE Willem Kabuam
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke dalam konteks desentralisasi dan Otonomi Khusus (Otsus), dengan menyoroti peran aktor politik lokal, relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai makna, persepsi, dan interaksi sosial dalam sistem politik lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh adat, dan aktivis lokal, serta melalui observasi partisipatif dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan Otsus telah membawa perubahan signifikan dalam struktur politik di Merauke, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek distribusi kekuasaan dan partisipasi masyarakat. Meskipun Otsus bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam pemerintahan, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan politik, yang lebih didominasi oleh elit lokal. Partisipasi masyarakat juga terbatas akibat kurangnya pendidikan politik dan transparansi kebijakan. Selain itu, pengelolaan dana Otsus masih menghadapi kendala dalam akuntabilitas, yang berdampak pada ketimpangan pembangunan dan potensi ketidakstabilan sosial.Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Otsus sangat bergantung pada keseimbangan antara desentralisasi politik dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat adat dalam proses politik dan pembangunan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Otsus dapat berkontribusi lebih optimal dalam menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Merauke.
REFORMASI BIROKRASI DI MERAUKE: EVALUASI KEBIJAKAN DAN TANTANGAN DALAM PELAYANAN PUBLIK Willem Kabuam
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks seperti Merauke, Papua Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reformasi birokrasi di Merauke dengan mempertimbangkan faktor lokal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam reformasi birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintah daerah, tenaga pelayanan publik, tokoh masyarakat, serta pengguna layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Merauke telah membawa perubahan positif dalam transparansi dan efisiensi layanan, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta regulasi yang belum terkoordinasi secara optimal menjadi hambatan utama. Selain itu, resistensi terhadap perubahan akibat budaya birokrasi yang masih konvensional turut memperlambat proses reformasi. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan strategi berbasis bukti, termasuk penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, reformasi birokrasi di Merauke diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Co-Authors Ivone Agustina Nathan