Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS SISWA DI SMAS ISLAMIC CENTRE Maemunah Maemunah; Tengku Amrizal Luthfi; Amriyadi Amriyadi; Sulistina Sulistina; Nesti Lestari; Nurul Hidayah; Sayyidah Aulia
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 3 (2025): MARET 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan memiliki peran krusial dalam kehidupan siswa di tingkat sekolah menengah. Selain menitik beratkan pada pencapaian akademik, kesejahteraan psikologis siswa juga berperan penting dalam mendukung hasil belajar yang maksimal. Kesejahteraan psikologis ini meliputi berbagai dimensi, seperti aspek emosional, sosial, dan mental, yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan serta prestasi siswa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Penelitian ini ingin mengungkap tentang fenomena yang terjadi di madrasah, terkait dengan peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa di SMA Islam Centre. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara Intensif, terinci serta mendalam tentang suatu tatanan organisasi, lembaga ataupun gejala-Gejala tertentu. Pelaksanaan tahap perencanaan bimbingan dan konseling (BK) di SMAS Islamic Center tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya terhadap analisis kebutuhan dan permasalahan siswa, evaluasi kondisi sekolah, penetapan tujuan layanan, penyusunan materi, pengaturan waktu dan lokasi pelaksanaan, penyiapan fasilitas, serta perencanaan anggaran. Namun pengelolaan anggaran untuk kegiatan BK bukan merupakan tanggung jawab langsung konselor. Konselor perlu mengajukan proposal terlebih dahulu kepada bagian keuangan sekolah jika membutuhkan dana.Layanan bimbingan dan konseling (BK) di SMAS Islamic Center memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa. Layanan BK meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi yang telah diimplementasikan secara terstruktur. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti persepsi siswa yang menganggap BK sebagai tempat hanya untuk siswa bermasalah dan keterbatasan waktu dalam layanan tatap muka
Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Sitti Shollawatun Hasanah; Sulistina Sulistina
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7628

Abstract

The issue of legal protection for workers’ welfare has become increasingly relevant, particularly following the Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which addresses legal uncertainty arising from the enactment of the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja). The law has been criticized for neglecting fundamental workers' rights, especially in the regulation of Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT), wage systems, and social security. This study aims to identify the forms and scope of legal protection for workers in Indonesia and to analyze the impact of the Constitutional Court’s decision on the guarantee of workers’ welfare. A normative juridical method was employed, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for workers is grounded in the 1945 Constitution, Law No. 13 of 2003 on Manpower, and its implementing regulations. Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 reaffirms the importance of registering PKWT as a form of legal recognition of employment relationships, limits the maximum duration of fixed-term contracts to five years, and strengthens the protection of workers’ rights, including fair wages, social security, and just and humane working conditions. In conclusion, this decision provides stronger legal certainty in safeguarding workers’ welfare and serves as a crucial instrument in maintaining balanced industrial relations in Indonesia.