Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 Timothy Geordio Rumengan; Tommy Ferdy Sumakul; Nelly Pinangkaan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan memahami tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan untuk mengetahui, dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat pada Pasal 28. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal tersebut, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dimaksud dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. 2. Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah sesuai ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : penyebaran berita bohong, UU ITE
KEJAHATAN TIPU MUSLIHAT DALAM HUKUM PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Gabriel Anugerah Dajoh; Tommy Ferdy Sumakul; Roy R. Lembong
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum kejahatan tipu muslihat menurut UU No. 1 Tahun 2023 dan Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tipu muslihat berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.  Dalam kerangka KUHP Baru, kejahatan tipu muslihat dikonstruksikan secara utuh di dalam delik Penipuan pada Pasal 492 yang mencakup unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta unsur objektif berupa tindakan aktif menggerakkan orang lain agar menyerahkan harta benda melalui sarana nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong. 2. Penegakan hukum tindak pidana ini mensyaratkan pembuktian niat jahat yang harus sudah ada sejak awal, meskipun dalam praktiknya penyidik kerap menghadapi kendala ketiadaan bukti fisik dan fenomena kesadaran terlambat dari korban akibat berkembangnya modus manipulasi non-fisik seperti hipnotis dan rekayasa sosial. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian yang berpedoman pada Pasal 184 KUHAP lebih difokuskan pada pembuktian terjadinya cacat kehendak dan hubungan kausalitas, dengan mengoptimalkan bukti elektronik dan menghadirkan keterangan ahli psikologi forensik.   Kata Kunci : kejahatan tipu muslihat, undang-undang nomor 1 tahun 2023