<![CDATA[ABSTRACT: The purpose of this study is to find out the reality of policies regarding women's human rights as a space that provides an opportunity to lead in the realm of politics and government. This study uses a literature study with a SWOT analysis method on existing policies. The results show that in the history of the Indonesian government, Megawati Soekarnoputri and Puan Maharani were executive and legislative leaders who represented women. Although the existence of these two figures is an important model in the role of women's leadership, at the level of implementation, the involvement and participation of women in leading politics and government is still very low and there is often a marginalization of women due to the weak legal system, policies that are not gender friendly, and the perpetuation of patriarchal culture rooted in the point of view of the Indonesian people. ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realita kebijakan mengenai hak asasi perempuan sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis SWOT terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam historis Pemerintahan Indonesia, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif yang mewakili kaum perempuan. Meskipun keberadaan dua tokoh tersebut menjadi model penting dalam kiprah kepemimpinan perempuan, namun dalam tataran implementasinya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan masih sangat rendah dan kerap terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan yang diakibatkan karena lemahnya sistem hukum, kebijakan yang tidak ramah gender, serta langgengnya budaya patriarki yang mengakar pada sudut pandang masyarakat Indonesia.]]>
