Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN LKPP NO 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE Pratama, Satrya Surya; Januri, Januri; Rusjana, Muhammad
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dalam mewujudkan prinsip good governance di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana peraturan ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dampaknya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, serta kajian dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berpotensi meningkatkan good governance dengan mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia yang memadai.
A Legal Review of The Granting of Abolition and Amnesty in The Cases of Tom Lembong and Hasto Kristiyanto Under Indonesian Criminal Law Havez, Muhammad; Rusjana, Muhammad; Maulidya, Erine Nur
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11264

Abstract

This study aims to analyze the legal basis and mechanism for granting abolition to Tom Lembong and amnesty to Hasto from the perspective of Indonesian criminal law. Furthermore, this study also discusses the legal implications of these abolitions and amnesties for law enforcement and legal certainty in Indonesia. The research method used is a normative legal approach, examining laws and regulations, doctrine, and relevant literature. The analysis shows that granting abolition and amnesty is a presidential prerogative, as stipulated in the constitution and laws. However, its implementation must adhere to the principles of justice, legal certainty, and expediency. The granting of abolition to Tom Lembong and amnesty to Hasto has sparked legal debate, particularly regarding the limits of executive authority over the criminal justice process. These legal implications include the potential to reduce the deterrent effect, create a political precedent in law enforcement, and demand stricter regulations to ensure that abolition and amnesty policies do not conflict with the principles of the rule of law.