Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.146
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI) Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Syntax Idea Jurnal Darma Agung Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Worksheet : Jurnal Akuntansi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Media Akuntansi Perpajakan AHSAN: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Rechtsvinding Jurnal Ilmu Komunikasi
Januri, Januri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
STRATEGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENURUNAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON Januri, Januri; Sarma, Ma'mun; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.423 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27635

Abstract

ABSTRACTCirebon District consists of 40 sub-districts with various potentials and characteristics between sub-districts, this condition causes disparity in the development between sub-districts in Cirebon District. This study was aimed to analyze the pattern of economic growth and development of each sub-district, measure the level of disparity, analyze the factors causing disparity, and establish the priority of budget allocation strategy to decrease disparity in economic development between sub-districts in Cirebon District. Primary data were obtained from gathering opinion with questionnaire by respondents who are steakholder were chosen purposively. The methods of analysis used in each aim were: analysis Tipology Klassen, Entropy Index, Williamson Index, Theil Index, panel data regression, and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of each analysis showed that: (1) Sub-district in Cirebon District was classified into four quadrants, the level of development of undeveloped sub districts optimally and uneven; (2) the level of disparity in in Cirebon District fluctuated, and the decomposition of the major source of disparity was caused by the disparity between sub-districts (within region); (3) factors which had a significant influence to the decrease of disparity, namely income per capita (regional GDP) and the development of sub-district; and (4) priority of budget allocation strategy that can be implemented to decrease the disparity between sub-districts in Cirebon District is the improvement of infrastructure and facilities.Keywords: Disparity Development, Cirebon District, Theil Index, Analytical Hierarchy ProcessABSTRAKKabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan potensi dan karakteristik antar kecamatan yang beragam, yang mengakibatkan terjadinya disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Cirebon.  Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pola pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kecamatan, mengukur tingkat disparitas, menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas, dan menetapkan prioritas strategi alokasi anggaran untuk penurunan disparitas pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Cirebon. Data primer diperoleh dengan penjaringan pendapat stakeholder yang masing-masing dipilih secara sengaja (puposive sampling). Metode analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: analisis Tipology Klassen, Indeks Entropi, Indeks Williamson, Indeks Theil, regresi data panel, dan Proses Hirarki Analitik (PHA). Hasil dari masing-masing analisis menunjukkan bahwa: (1) Kecamatan di Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi 4 kuadran dan tingkat perkembangan kecamatan belum berkembang secara optimal dan belum merata; (2) disparitas di Kabupaten Cirebon bersifat fluktuatif, dan dekomposisi sumber utama disparitas berasal dari disparitas antar kecamatan dalam wilayah (within region); (3) faktor yang berpengaruh terhadap disparitas adalah pendapatan (PDRB) per kapita dan perkembangan kecamatan; dan (4) prioritas strategi alokasi anggaran yang dapat diimplementasikan untuk penurunan disparitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon adalah peningkatan prasarana dan sarana.Kata kunci: disparitas pembangunan, Kabupaten Cirebon, Indeks Theil, Proses Hirarki Analitik
Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah Di Titinjau dari Kaidah Fiqih Hardiati, Neni; Januri, Januri
Syntax Idea Vol 3 No 1 (2021): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v3i1.932

Abstract

Hiwalah means a contract of help or tabarru, hiwalah is effectively applied to Islamic banking because there are rules contained therein, which provide benefits between the customer and the bank. This hiwalah activity requires fees from the first party to the second party the bank as a third party. Tabarru means giving sincerity from one individual to another without any imbalance affecting the ownership of the given person. Tabarru is carried out in providing assistance to individuals who are in conditions of economic difficulty, or to a social or religious institution that needs funds for the progress of society and religion. Therefore, tabarru 'is highly recommended in Islamic law. However, in a bank, there are services that are agreed upon as a risk from accounts payable, namely between the customer and the bank institution. Hiwalah activity itself means that activities on the responsibility of a muhil or in banking are called debtors to people who are obliged to pay debts that have such debts. Technically, Islamic banking is based on sharia principles in helping each other to ease the burden on parties who are having difficulty paying their debts, so as not to interfere with the financial cycle of economic activities in society. In transferring funds, this must be avoided from ribawi. In this article, we use literature study in al-hiwalah activities in Islamic banking according to fiqh principles.
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN ASET TETAP DAN PENILAIAN PERSEDIAAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PPH BADAN TERUTANG PADA PT. XXX DI KOTA MEDAN Pulungan, Lailan Azizah; Januri, Januri; Hanum, Zulia
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap dan penilaian persediaan yang dilakukan oleh PT. XXX sebagai upaya meminimalkan beban PPh Badan Terutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menjadikan studi deskriptif sebagai pendekatannya, ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis dara berupa data yang berasal dari hasil wawancara, laporan keuangan, SPT Tahunan beserta dokumen lainnya. Analisis konten (content analysis) adalah teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan ataupun informasi yang selanjutnya ditarik kesimpulannya. Keterkaitan antara perencanaan pajak dengan upaya meminimalkan beban PPh Badan Terutang adalah dengan menjelaskan hubungan sebab akibat dan membandingkan perencanaan pajak sebelum dan sesudah diterapkan. Jika upaya perencanaan pajak ini dilakukan, maka berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan, menggunakan metode saldo menurun untuk penyusutan aset tetap dan menggunakan metode rata – rata untuk penilaian persediaan dapat meminimalkan beban pajak pernghasilan terutang badan pada PT. XXX.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace Hanafiah, Hanafiah; idham, idham; Januri, Januri
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, serta memetakan hubungan  hukum para pihak-pihak yang terlibatdalam  transaksi jual beli melalui market place dan menganalisis, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Penjual  penjual pada market place bisnis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif  kualitatif yaitu mengumpulkan faktayang ada,denganmenelitiobjeksecara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunderHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform market place, melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Saran, pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya.Akan ada konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.Kata Kunci: Marketplace , Perlindungan, Hukum
Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Terduga Teroris Januri, Januri; Nuari, Pagan
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.3372

Abstract

Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan yan secara yuridis/hukum memiliki kedudukan sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang dapat dibenarkan pelaksanaannya oleh aparat kepolisian,karna tindakan tersebut secara hukum merupakan suatu wewenang yang secara umum sudah di atur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri, serta secara khusus telah diatur dalam perkapolri nomor 1 tahun 2009 dan perkapolrinomor 8 tahun 2009. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar kewenangan tembak ditempat yang dilakukan anggota polri terhadap terduga teroris? Kedudukan yudiris tindakan tembak ditempat. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Saran yang diberikan adalah hendaknya kewenangan tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian tetap dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum khususnya di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewenangan atau prosedur dari tindakan tembak ditempat, oknum aparat penegak hukum daklam hal ini polisi harus ditindak tegas agar tidak terjadi peyalahgunaan wewenang. Hendaknya untuk memberikan dampak yang efektif, tindakan tembak di tempat perlu diimbangi dengan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak criminal maupun tindak-tindakan melawan hukum yang lain dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pemberantasan tindak kriminal, serta penerapannya sebagai suatu kewenangan aparat kepolosian harus dilakukan secara bertanggung jawab
Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Dispensation at the Kua of Mejayan District, Madiun Regency, Islamic Law Perspective Januri, Januri; Kadenun, Kadenun; Ayu, Diyan Putri
Rechtsvinding Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v1i2.417

Abstract

Marriage dispensation at the Mejayan Religious Affairs Office increased from 10 to 185 people in one year, indicating an urgent need for guidance and support for married couples, both newlyweds and those who have been married for a long time. Through this study, the author can provide valuable insights for the Mejayan Religious Affairs Office and related agencies to improve the quality of existing guidance. This is not only beneficial for married couples, but also for society as a whole, in creating more harmonious and happy families. In this study, the author has a problem with the Implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Dispensation at the Mejayan Religious Affairs Office, Madiun Regency from an Islamic law perspective. The research approach in this thesis is a descriptive research method, namely a model in examining a group of people, an object, a state of mind or a class of events in the present. The KUA's efforts in socializing and implementing this law are key to realizing the expected changes. Islamic law seeks to balance the principles of sharia and social realities, ensuring that marriages are entered into with careful consideration and under conditions that best support the well-being of the individuals involved.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER PADA MARKETPLACE (Studi Kasus Seller mitra Shopee Xpress) Hanafiah, Hanafiah; Idham, Idham; Januri, Januri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3274

Abstract

Transaksi jual beli antara masyarakat sudak tidak terbatas antar pulau maupun dunia melalui marketplace. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan dibandingkan dengan melindungi para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa posisi konsumen tidak seimbang dengan pengusaha, terutama dalam pembelian barang secara online di mana konsumen masih memiliki kekuatan tawar yang rendah dan banyak sekali konsumen sering merasa dirugikan barang yang tidak sesuai. Namun di sisi yang berbeda pihak penjual tidak memerima jaminan apapun jika barang miliknya yang dikirim tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui marketplace; dan 2) menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual pada marketplace bisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform marketplace; serta melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran. Setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu berupa konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Syarif, Nurbaiti; Januri, Januri; Saribu, Eva Lestari Dolok
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3310

Abstract

Asas praduga tidak bersalah, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini sangat penting dalam melindungi hak-hak tersangka. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat mencegah penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu yang belum terbukti bersalah, sehingga menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas praduga tidak bersalah dalam melindungi hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan metode yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana, merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.
ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Januri, Januri; Purwanti, Yuli; Rachman, Fathur; Haryati, Dina
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3268

Abstract

Korupsi oleh pejabat daerah di Indonesia bukanlah hal yang mengherankan dan memang marak terjadi di Indoesia, di berbagai daerah dan wilayah selalu saja ada pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Penjatuhan pidana yang rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi acap kali dipertanyakan oleh mayarakat apakah sesuai penjatuhan pidana yang demikian, dan banyak juga anggota masyarakat yang tidak percaya dengan kredibilitas badan peradilan akibat penjatuhan pidana yang demikian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan merupakan kebijakan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seperti bukti, saksi dan lain-lain. Mengenai putusan hakim yang ringan jika Jaksa Penuntut umum berkeberatan maka Jaksa akan menolak dan mengajukan Banding.
Peranan Efektiitas Pengelolaan dana desa: Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening Januri, Januri; Alpi, M Firza; sinaga, Alma
-
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/liabilities.v7i3.21835

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai  Variabel Interveningpada Kecamatan  Dolok Batu Nanggar. Baik itu secara langsung maupun secara tuidak langsung, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis jalur. Adapun hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Ada pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas, Ada pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas, Tidak ada pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa kepuasan kerja sebagai variabel intervening, Ada pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai variabel intervening.
Co-Authors A. Faroby Falatehan Abadi, Nikmat Alfazri, M. Alpi, M Firza Ayu, Diyan Putri Cason, Christoper Diwirya, Irwan Jaya Firza Alpi, M Hanafiah Hanafiah, Hanafiah Hanifah, Luthfiah Hardiati, Neni Haryati, Dina Idham Idham Kadenun Kadenun, Kadenun Kartadinata, Andriansyah Ma'mun Sarma Maya Sari MMSI Irfan ,S. Kom Mokodompit, Eliyanti Agus Muhamad Rusjana MUHAMMAD ANSHORI, MUHAMMAD Nandang Najmudin Nasution, Affrina Nuari, Pagan Pulungan, Lailan Azizah Purwanti, Yuli Rachman, Fathur Rendy Renaldy Ria Delta Rika Santina Ristiyani, Dian Yuly Rosyidi, Andri Rusjana, Muhammad Saribu, Eva Lestari Dolok Satrya Surya Pratama sinaga, Alma Syahrin, Ainul Alfi Syarif, Nurbaiti Yudi Yusnandi Yuniardi, Harry Zulbaidah Zulbaidah, Zulbaidah Zulia Hanum