Articles
<![CDATA[Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah Di Titinjau dari Kaidah Fiqih ]]>
<![CDATA[Hardiati, Neni]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 3 No 1 (2021): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-idea.v3i1.932
<![CDATA[Hiwalah means a contract of help or tabarru, hiwalah is effectively applied to Islamic banking because there are rules contained therein, which provide benefits between the customer and the bank. This hiwalah activity requires fees from the first party to the second party the bank as a third party. Tabarru means giving sincerity from one individual to another without any imbalance affecting the ownership of the given person. Tabarru is carried out in providing assistance to individuals who are in conditions of economic difficulty, or to a social or religious institution that needs funds for the progress of society and religion. Therefore, tabarru 'is highly recommended in Islamic law. However, in a bank, there are services that are agreed upon as a risk from accounts payable, namely between the customer and the bank institution. Hiwalah activity itself means that activities on the responsibility of a muhil or in banking are called debtors to people who are obliged to pay debts that have such debts. Technically, Islamic banking is based on sharia principles in helping each other to ease the burden on parties who are having difficulty paying their debts, so as not to interfere with the financial cycle of economic activities in society. In transferring funds, this must be avoided from ribawi. In this article, we use literature study in al-hiwalah activities in Islamic banking according to fiqh principles.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN ASET TETAP DAN PENILAIAN PERSEDIAAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PPH BADAN TERUTANG PADA PT. XXX DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Pulungan, Lailan Azizah]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Hanum, Zulia]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4644
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap dan penilaian persediaan yang dilakukan oleh PT. XXX sebagai upaya meminimalkan beban PPh Badan Terutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menjadikan studi deskriptif sebagai pendekatannya, ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis dara berupa data yang berasal dari hasil wawancara, laporan keuangan, SPT Tahunan beserta dokumen lainnya. Analisis konten (content analysis) adalah teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan ataupun informasi yang selanjutnya ditarik kesimpulannya. Keterkaitan antara perencanaan pajak dengan upaya meminimalkan beban PPh Badan Terutang adalah dengan menjelaskan hubungan sebab akibat dan membandingkan perencanaan pajak sebelum dan sesudah diterapkan. Jika upaya perencanaan pajak ini dilakukan, maka berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan, menggunakan metode saldo menurun untuk penyusutan aset tetap dan menggunakan metode rata – rata untuk penilaian persediaan dapat meminimalkan beban pajak pernghasilan terutang badan pada PT. XXX.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace ]]>
<![CDATA[Hanafiah, Hanafiah]]>;
<![CDATA[idham, idham]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1559
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, serta memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibatdalam transaksi jual beli melalui market place dan menganalisis, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Penjual penjual pada market place bisnis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan faktayang ada,denganmenelitiobjeksecara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunderHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform market place, melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Saran, pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya.Akan ada konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.Kata Kunci: Marketplace , Perlindungan, Hukum]]>
<![CDATA[Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Terduga Teroris ]]>
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Nuari, Pagan]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i1.3372
<![CDATA[Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan yan secara yuridis/hukum memiliki kedudukan sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang dapat dibenarkan pelaksanaannya oleh aparat kepolisian,karna tindakan tersebut secara hukum merupakan suatu wewenang yang secara umum sudah di atur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri, serta secara khusus telah diatur dalam perkapolri nomor 1 tahun 2009 dan perkapolrinomor 8 tahun 2009. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar kewenangan tembak ditempat yang dilakukan anggota polri terhadap terduga teroris? Kedudukan yudiris tindakan tembak ditempat. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Saran yang diberikan adalah hendaknya kewenangan tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian tetap dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum khususnya di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewenangan atau prosedur dari tindakan tembak ditempat, oknum aparat penegak hukum daklam hal ini polisi harus ditindak tegas agar tidak terjadi peyalahgunaan wewenang. Hendaknya untuk memberikan dampak yang efektif, tindakan tembak di tempat perlu diimbangi dengan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak criminal maupun tindak-tindakan melawan hukum yang lain dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pemberantasan tindak kriminal, serta penerapannya sebagai suatu kewenangan aparat kepolosian harus dilakukan secara bertanggung jawab]]>
<![CDATA[Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Dispensation at the Kua of Mejayan District, Madiun Regency, Islamic Law Perspective ]]>
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Kadenun, Kadenun]]>;
<![CDATA[Ayu, Diyan Putri]]>
<![CDATA[ Rechtsvinding Vol. 1 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Civiliza Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59525/rechtsvinding.v1i2.417
<![CDATA[Marriage dispensation at the Mejayan Religious Affairs Office increased from 10 to 185 people in one year, indicating an urgent need for guidance and support for married couples, both newlyweds and those who have been married for a long time. Through this study, the author can provide valuable insights for the Mejayan Religious Affairs Office and related agencies to improve the quality of existing guidance. This is not only beneficial for married couples, but also for society as a whole, in creating more harmonious and happy families. In this study, the author has a problem with the Implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Dispensation at the Mejayan Religious Affairs Office, Madiun Regency from an Islamic law perspective. The research approach in this thesis is a descriptive research method, namely a model in examining a group of people, an object, a state of mind or a class of events in the present. The KUA's efforts in socializing and implementing this law are key to realizing the expected changes. Islamic law seeks to balance the principles of sharia and social realities, ensuring that marriages are entered into with careful consideration and under conditions that best support the well-being of the individuals involved.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER PADA MARKETPLACE (Studi Kasus Seller mitra Shopee Xpress) ]]>
<![CDATA[Hanafiah, Hanafiah]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Santina, Rika]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3274
<![CDATA[Transaksi jual beli antara masyarakat sudak tidak terbatas antar pulau maupun dunia melalui marketplace. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan dibandingkan dengan melindungi para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa posisi konsumen tidak seimbang dengan pengusaha, terutama dalam pembelian barang secara online di mana konsumen masih memiliki kekuatan tawar yang rendah dan banyak sekali konsumen sering merasa dirugikan barang yang tidak sesuai. Namun di sisi yang berbeda pihak penjual tidak memerima jaminan apapun jika barang miliknya yang dikirim tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui marketplace; dan 2) menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual pada marketplace bisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform marketplace; serta melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran. Setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu berupa konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.]]>
<![CDATA[Peranan Efektiitas Pengelolaan dana desa: Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening ]]>
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Alpi, M Firza]]>;
<![CDATA[sinaga, Alma]]>
<![CDATA[ - ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/liabilities.v7i3.21835
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Interveningpada Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Baik itu secara langsung maupun secara tuidak langsung, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis jalur. Adapun hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Ada pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas, Ada pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas, Tidak ada pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa kepuasan kerja sebagai variabel intervening, Ada pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai variabel intervening.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN LKPP NO 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Pratama, Satrya Surya]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Rusjana, Muhammad]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3856
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dalam mewujudkan prinsip good governance di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana peraturan ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dampaknya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, serta kajian dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berpotensi meningkatkan good governance dengan mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia yang memadai.]]>
<![CDATA[Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating PT. Perkebunan Nusantara IV Medan ]]>
<![CDATA[Nasution, Affrina]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>;
<![CDATA[Sari, Maya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 6 (2024): November - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ITTC INDONESIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47233/jebs.v4i6.2208
<![CDATA[This study aims to analyze the influence of human resource (HR) competence and the Regional Government Information System (SIPD) on the implementation of performance-based budgeting at the UPT Puskesmas of the Medan City Health Office. In addition, this study also looks at how organizational commitment moderates the influence of HR competence and SIPD on the implementation of the budget. The method used is a quantitative associative approach with a Likert Scale-based questionnaire instrument. The research sample consisted of 123 respondents including the Head of the Puskesmas, Technical Activity Implementation Officers (PPTK), and Head of Administration (KTU) from 41 UPT Puskesmas in Medan City. The analysis was carried out using the Structural Equation Modeling (SEM) method with the help of SmartPLS.3 software. The results of the study indicate that HR competence and SIPD effectiveness have a significant effect on the implementation of performance-based budgeting. Organizational commitment has also been shown to moderate this influence, strengthening the relationship between HR competence, SIPD effectiveness, and budget implementation. This finding is important for improving budget management in the health sector.]]>
<![CDATA[FINANCIAL MANAGEMENT ANALYSIS: THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WITH ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY AS A MODERATING VARIABLE ]]>
<![CDATA[januri, januri]]>;
<![CDATA[Firza Alpi, M]]>
<![CDATA[ International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 1 (2025): Mei 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Based on the research results, it was concluded that the Management Accounting Information System has a positive and significant influence on Financial Management Performance in Hospitals throughout Medan City, meaning that whenThe company increases the implementation of a good Management Accounting Information System, it will improve Financial Management Performance, System, Environmental Uncertainty has a positive and significant effect in moderating the influence of the Management Accounting Information System on Financial Management Performance in Hospitals throughout Medan City, meaning that when the company increases the provision of compensation plus the implementation of good Environmental Uncertainty, it will improve Financial Management Performance and Environmental Uncertainty has a positive and significant effect in moderating.]]>
