Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Syukri, Wildan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM HIBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Syukri, Wildan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i1.8018

Abstract

Pemberian hibah kepada orang lain maupun badan hukum dilakukan saat pemilik harta benda masih hidup. Salah satu bentuk pemberian harta yaitu dari ibu bapak kepada anak-anaknya. Pemberian hibah juga bisa diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan pemberi hibah baik perorangan, badan hukum maupun korporat. Dalam pemberian hibah sendiri diatur maksimal jumlah yang diberikan dan tidak melebihi legitimasi portie karena hal ini terkait juga dengan harta warisan. Dalam pelaksanaan hibah ini juga dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tentunya ini terkait dengan pemberian hibah yang sesuai dengan ketentuan ataupun berbeda dari ketentuan pemberian hibah yang menimbulkan akibat hukum dari harta warisan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam perbuatan hukum oleh manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak mengenai Hibah baik tindakan yang sesuai dengan aturan hukum maupun yang melanggar aturan hukum berdasarkan sebab adanya pemberian Hibah yang memberikan VOLUME 9 No. 1 JUNI 2024 ISSN CETAK 2597-968X ISSN ONLINE 2548-8244 120 sebagian harta kepada individu perorangan maupun badan hukum/korporat terkait keharmonisan dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan yang mengandalkan pada data sekunder dari studi kepustakaan (library research). Dari penelitian ini menunjukkan masih terdapatnya dampak dari pemberian hibah yaitu berupa tuntutan ahli waris terhadap jumlah harta yang diberikan dan ada juga ahli waris yang menyetujui pemberian hibah baik kepada keluarga inti dan pihak lain baik perorangan individu maupun badan hukum/korporat.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN Asyari, Fatimah; Maisyarah, Maisyarah; Syukri, Wildan; Oktaviani, Mawar Putri; Mirza, Muhammad; Alida, Dewi Noor
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i2.8548

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan di Indonesia dan dunia. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap efektivitas regulasi dan implementasi tanggung jawab hukum perusahaan dalam konteks perlindungan lingkungan. Melalui kajian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, analisis kasus-kasus terkini, serta identifikasi kendala dan solusi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait tanggung jawab hukum perusahaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, berupaya menghasilkan temuan yang dapat diimplementasikan baik secara teoritis maupun praktis. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat kerangka hukum dan implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS TIDAK AKTIF DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1618 K/PDT/2016 Aprilia, Jessica; Syukri, Wildan; Ekklesia, Anggraini; Maria, Chindy; Hidayah, Nur; Adawiyah, Rabiatul; Alhasni, Almaidah; Damaiyanti, Tri
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i2.9247

Abstract

This article discusses the legal analysis of the dissolution of an inactive Limited Liability Company (PT) by highlighting Supreme Court Decision Number 1618 K/PDT/2016 as the main focus. The main focus of the study is how the decision strengthens legal certainty and protection of the rights of the parties in the process of dissolving a PT that no longer carries out business activities. In practice, there are many PTs that no longer carry out business activities, but are still legally registered, causing uncertainty for both internal and external parties. The Supreme Court's decision is an important reference in determining whether an inactive PT can be dissolved through a legal mechanism without the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This research uses normative juridical method with legislative approach and decision study. The results of the analysis show that the decision provides a positive precedent in ensuring legal certainty for the parties involved in the dissolution of an inactive PT, and emphasizes that dissolution can be carried out through the court if the legal requirements are met. In addition, legal protection for directors and shareholders is maintained as long as the dissolution process is carried out in accordance with applicable legal procedures. Thus, this decision strengthens the role of the court in maintaining orderly corporate administration and protecting the legal interests of the parties.
Aspek Hukum Pengalihan Hak Cipta Kepada Pihak Ketiga Syukri, Wildan; Mirza, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11655

Abstract

Pengalihan Hak Cipta merupakan salah satu upaya yang memungkinkan pemanfaatan karya cipta secara maksimal. Melalui pengalihan Hak Cipta memberikan keuntungan secara ekonomi kepada pemegang hak, termasuk juga memastikan pengedaran dan pengelolaan yang lebih efektif. Mengalihkan hak cipta bisa secara penjualan langsung, lisensi dan bentuk transfer lainnya. Dari berbagai cara pengalihan hak cipta tersebut memiliki perbedaan ketentuan maupun mekanisme terhadap tanggung jawab dan kewenagan masing-masing sehingga perlu diatur secara jelas ketentuan hak dan kewajiban dari yang menciptakan atau yang memegang hak cipta dan penerima hak cipta supaya pengalihan hak dari hasil karya cipta memberikan kepastian dari sisi hukum bagi kedua belah pihak maupun pihak lain. Dalam pelaksanaannya pengalihan hak dari hasil karya cipta dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk seperti pengalihan hak cipta dalam bentuk kerjasama atau joint ownership, mengalihkan hak cipta dalam bentuk sub lisensi, mengalihkan hak dari hasil karya yang unik dan baru melalui penengah atau agen, dan pengalihan hak cipta dalam bentuk perusahaan atau konsorsium. Namun pengalihan hak cipta ini dalam prakteknya juga dapat menimbulkan berbagai pelanggaran menyangkut hukum yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban yang menciptakan sebuah karya atau yang memegang hak cipta maupun yang menerima hak dan penerapan peraturan hukum terhadap pengalihan hak cipta kepada pihak ketiga maupun jika terjadi pelanggaran hukum dari pengalihan hak cipta tersebut. Penelitian dilaksanakan memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan dari data sekunder melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu dari penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk cara pengalihan hak cipta kepada pihak ketiga maupun berbagai persyartan yang dipenuhi sehingga menghindari terjadinya pengalihan tanpa izin dari yang memegang hak cipta, pengalihan yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat maupun pelanggaran lainnya. Untuk itu perlu dibuat perjanjian yang jelas dan lengkap mengenai pengalihan hak cipta yang disepakati para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari dan melaksanakan dengan pemilihan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sehingga menguntungkan para pihak. Keyword: Aspek Hukum, Pengalihan, Hak Cipta, Pihak Ketiga
Co-Authors Alhasni, Almaidah Alida, Dewi Noor Aprilia, Jessica Asyari, Fatimah Damaiyanti, Tri Ekklesia, Anggraini Maisyarah Maisyarah Maria, Chindy Mirza, Muhammad Nur Hidayah Oktaviani, Mawar Putri Rabiatul Adawiyah