Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Syukri, Wildan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM HIBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Syukri, Wildan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i1.8018

Abstract

Pemberian hibah kepada orang lain maupun badan hukum dilakukan saat pemilik harta benda masih hidup. Salah satu bentuk pemberian harta yaitu dari ibu bapak kepada anak-anaknya. Pemberian hibah juga bisa diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan pemberi hibah baik perorangan, badan hukum maupun korporat. Dalam pemberian hibah sendiri diatur maksimal jumlah yang diberikan dan tidak melebihi legitimasi portie karena hal ini terkait juga dengan harta warisan. Dalam pelaksanaan hibah ini juga dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tentunya ini terkait dengan pemberian hibah yang sesuai dengan ketentuan ataupun berbeda dari ketentuan pemberian hibah yang menimbulkan akibat hukum dari harta warisan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam perbuatan hukum oleh manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak mengenai Hibah baik tindakan yang sesuai dengan aturan hukum maupun yang melanggar aturan hukum berdasarkan sebab adanya pemberian Hibah yang memberikan VOLUME 9 No. 1 JUNI 2024 ISSN CETAK 2597-968X ISSN ONLINE 2548-8244 120 sebagian harta kepada individu perorangan maupun badan hukum/korporat terkait keharmonisan dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan yang mengandalkan pada data sekunder dari studi kepustakaan (library research). Dari penelitian ini menunjukkan masih terdapatnya dampak dari pemberian hibah yaitu berupa tuntutan ahli waris terhadap jumlah harta yang diberikan dan ada juga ahli waris yang menyetujui pemberian hibah baik kepada keluarga inti dan pihak lain baik perorangan individu maupun badan hukum/korporat.
PERLINDUNGAN HUKUM DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS TIDAK AKTIF DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1618 K/PDT/2016 Aprilia, Jessica; Syukri, Wildan; Ekklesia, Anggraini; Maria, Chindy; Hidayah, Nur; Adawiyah, Rabiatul; Alhasni, Almaidah; Damaiyanti, Tri
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i2.9247

Abstract

This article discusses the legal analysis of the dissolution of an inactive Limited Liability Company (PT) by highlighting Supreme Court Decision Number 1618 K/PDT/2016 as the main focus. The main focus of the study is how the decision strengthens legal certainty and protection of the rights of the parties in the process of dissolving a PT that no longer carries out business activities. In practice, there are many PTs that no longer carry out business activities, but are still legally registered, causing uncertainty for both internal and external parties. The Supreme Court's decision is an important reference in determining whether an inactive PT can be dissolved through a legal mechanism without the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This research uses normative juridical method with legislative approach and decision study. The results of the analysis show that the decision provides a positive precedent in ensuring legal certainty for the parties involved in the dissolution of an inactive PT, and emphasizes that dissolution can be carried out through the court if the legal requirements are met. In addition, legal protection for directors and shareholders is maintained as long as the dissolution process is carried out in accordance with applicable legal procedures. Thus, this decision strengthens the role of the court in maintaining orderly corporate administration and protecting the legal interests of the parties.
Co-Authors Alhasni, Almaidah Aprilia, Jessica Damaiyanti, Tri Ekklesia, Anggraini Maria, Chindy Nur Hidayah Rabiatul Adawiyah