Garuda - Garba Rujukan Digital

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DI PUSAT DAN DAERAH UNTUK MERAIH WTP TERKAIT MASALAH PELANGGARAN HUKUM Asyari, Fatimah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

The obyective of this research is to know the handle of the handcatch operation (OTT) not only in the central governent but also in the regional ones.The method of this is qualitative by library research and taking the news from Â either magazine or regional , national daily news papers and other mass media .The results of the research are (1). The capture of the BPK auditor and staff are surprise;(2).The OTT distruction of the reputation of BPK;(3).This incident in this department is the first one.(4).The activity of will largely efect to the regional;(5).The result of OTT will bigger and bigger in the future,(6).The involved becomes more and more until to the regional;(7).Generally the heads of the Department from Political parties it is, therefore , they are not experts and controlled by the political party concerned. (8).The getting of the WTP in the regions have to be ditected ; The suggestions are (1).The OTT action has to be minimalizd by working honestly;(2).The OTT acion should be the last oneÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â for BPK;(3).The OTT action will not be happened in other institutions;(4). The OTT action by KPK KPK Â will be the red notice.

LGBT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Asyari, Fatimah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Â In Indonesia alone LGBT is a taboo and classified as still things that have not fully understood by the people of Indonesia. The Indonesian Laws Act only specifies two genders: men and women. This can be interpreted from the strict inclusion of men and women in the Marriage Act (UU No. 1/1974) and similar provisions concerning the contents of citizen cards stipulated in the Population Administration Act (UU No. 23/2006). In Indonesia's positive law especially the Criminal Code (Criminal Code) LGBT legality itself does not exist. However, in terms of homosexual status there are arrangements in Indonesia, there are criminal rules related to same-sex relationships contained in Article 292 of the Criminal Code. This type of punishment, in the Criminal Code Article 292 with the threat of imprisonment of 5 years in prison. There is no legal rule in the Criminal Code that regulates LGBT more explicitly. The need for a thorough change in the Criminal Code Article 292 and a clearer explanation for sanctions for homosexuals in criminal law. Law enforcement officers must take concrete action in tackling the homosexual case in the community.

Perspektif Hukum Tentang Pasar Malam Di Kota Samarinda Asyari, Fatimah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.Â Â Â Â Â Â Â Â Â PenelitianÂ Â Â Â Â Â Â iniÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â bertujuanÂ Â Â Â untukÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â mengetahuiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â caraÂ Â Â mengatasiÂ Â Â bebagai permasalahan yang disebabkan berkembang pesatnya pasar malam yang berada di Kota Samarinda. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan prilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukunder.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penataan Pasar Malam adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang diperjualbelikan dengan kesepakatan harga berdasarkan tawar menawar, di suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan pasar malam di Kota Â Samarinda, Â maka Â harus Â dibentukÂ peraturan Â daerah Â kota Â SamarindaÂ tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, yang diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, dan akan menciptakan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan dasar pertimbangan utama bahwa Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa dengan ancaman sanksi dan atau ancaman pidana, sehingga lebih mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, serta power yang cukup untuk menata Pasar Malam di Kota Samarinda.

UPAYA ANTISIPASI PENCEGAHAN PAHAM ANTI PANCASILA MASUK SEKOLAH Asyari, Fatimah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

This research is willing to research about how to prevent the anti -Pancasia enter the school of Indonesia especially in Balikpapan.Pancasila as the way of life for the people in Indonesia in any cases has tobe defended forever. Pancasila is absolutely existed forever in Indonesia.The research is hold in Balikpapan for one month. The method isqualitative by taking the bews frm the local daily news paper andobservtion the society among the different people of their religions, socialstatus, skin, language, originality, richness, rank, heritage and educationlevels.The conclusion of this study is : (1) Understanding the four pillarsof the life of the nation and state is very important. Therefore we mustpractice it, including the four pillars of national and state life, namelyPancasila, the 1945 Constitution, the Unitary Republic of Indonesia, andBhinneka Tunggal Ika; (2) All parties continue to maintain unity andunity in diversity;(3) Foster cooperation and tolerance with eachother;(4)Giving direction to anyone who has symptoms and anti-Pancasila;and (5)Continuous supervision at school

BANYAKNYA PENJUALAN BBM DENGAN MENGGUNAKAN POM MINI TANPA DILENGKAPI IZIN DI KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR Fatimah Asyari, Haris Suyanto dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v4i2.4501

The development of the economy today is growing rapidly, which has animpact on the lives of people who need fuel oil (BBM) for daily needs fortheir survival. Economic development in general and in the field ofindustry and national trade in particular has produced a variety of goodsand / or services that can be consumed.The emergence of mini pom phenomena is not a few issues that havearisen among the people. The tools that are in mini poms that are sold ingeneral do not deny causing a particular concern. Jakarta Ministry ofTrade recognizes the existence of mini poms violating the rules. But apartfrom legal issues, they urge the public not to buy retail gasoline at themini pump, if it is not forced to due to inaccurate dosing can harmconsumers.the problems in this study are: (1) What is the Legal Position of the sale ofmini pom fuel according to the applicable laws and regulations ?; (2)How is Pertamina Oil Sales Supervision Related to Consumer Protection?The conclusions of this study are: (1) The sale of Pom Mini Fuel is not inaccordance with the Law, because it is not in accordance with thestandards listed in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrologyand PerBPH Oil and Gas Number 6 years 2015; and (2) As is known,Pom Mini retail oil seller is an illegal and unlawful business activity thatmay be subject to criminal sanctions.

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PASAR MALAM DAN DINAMIKANYA DI KOTA SAMARINDA Fatimah Asyari, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKKehadiran Pasar Malam di Kota Samarinda tidak dapat disangkal sudah menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya, akan tetapi eksistensi pasar malam yang semakin marak di Kota Samarinda juga sering menimbulkan permasalahan diantaranya kenyataan bahwa Pasar Malam membuat kemacetan lalu lintas, sampah dan permasalahan penataan kota lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Peranan Pemerintahan Dalam Pengelolaan dan Dinamikanya Pasar Malam di Kota Samarinda? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil Pembahasan dalam penelitian harus dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda. Peraturan Daerah akan menciptakan pengelolaan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar Malam menjadi salah satu tambahan objek pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Ekonomi Pancasila di Kota Samarinda dapat tercapai dengan lebih maksimal. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan diharapkan pula dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan Pasar Malam.Kata kunci: Pengelolaan, Pasar Malam, DinamikaABSTRACTThe presence of the Night Market in Samarinda City is undeniably the need of the community, especially the middle to lower society that can not be ruled out its existence, but the existence of a booming night market in the city of Samarinda also often cause problems including the fact that the Night Market makes traffic jams, garbage and other urban settlement issues. The problem in this research are: What Role Administration and Management Dynamics Night Market in Samarinda? The approach method used in this research is Normative Juridical approach method, the research specification used is descriptive. Results Discussion in the research should be established Samarinda City Regulation on Night Market Arrangement in the City of Samarinda, Regional Regulation is expected to be the answer to all problems related to the arrangement of Night Market in Samarinda City. Regional Regulations will create the management of Recreational Night Market and become one of the populist tourist destinations in Samarinda City and the increase of Local Own Revenue from Retail Market Service sector. Pasar Malam become one of the additional objects of development of Micro, Small and Medium Enterprises based on Economy Pancasila Paradigms in Samarinda City can be achieved with more leverage. With the formation of Regional Regulation on Night Market Arrangement in Samarinda City is expected to contribute to the original revenue of the region and is also expected to become a legal umbrella to protect the interests of all parties associated with the Night Market.Keyword: Management, Night Market, Dynamics

LGBT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v2i2.3385

In Indonesia alone LGBT is a taboo and classified as still things that have not fully understood by the people of Indonesia. The Indonesian Laws Act only specifies two genders: men and women. This can be interpreted from the strict inclusion of men and women in the Marriage Act (UU No. 1/1974) and similar provisions concerning the contents of citizen cards stipulated in the Population Administration Act (UU No. 23/2006). In Indonesia's positive law especially the Criminal Code (Criminal Code) LGBT legality itself does not exist. However, in terms of homosexual status there are arrangements in Indonesia, there are criminal rules related to same-sex relationships contained in Article 292 of the Criminal Code. This type of punishment, in the Criminal Code Article 292 with the threat of imprisonment of 5 years in prison. There is no legal rule in the Criminal Code that regulates LGBT more explicitly. The need for a thorough change in the Criminal Code Article 292 and a clearer explanation for sanctions for homosexuals in criminal law. Law enforcement officers must take concrete action in tackling the homosexual case in the community.

Perspektif Hukum Tentang Pasar Malam Di Kota Samarinda Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2856

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi bebagai permasalahan yang disebabkan berkembang pesatnya pasar malam yang berada di Kota Samarinda. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan prilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukunder.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penataan Pasar Malam adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang diperjualbelikan dengan kesepakatan harga berdasarkan tawar menawar, di suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan pasar malam di Kota Samarinda, maka harus dibentuk peraturan daerah kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, yang diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, dan akan menciptakan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan dasar pertimbangan utama bahwa Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa dengan ancaman sanksi dan atau ancaman pidana, sehingga lebih mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, serta power yang cukup untuk menata Pasar Malam di Kota Samarinda.

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DI PUSAT DAN DAERAH UNTUK MERAIH WTP TERKAIT MASALAH PELANGGARAN HUKUM Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v2i1.2846

The obyective of this research is to know the handle of the handcatch operation (OTT) not only in the central governent but also in the regional ones.The method of this is qualitative by library research and taking the news from either magazine or regional , national daily news papers and other mass media .The results of the research are (1). The capture of the BPK auditor and staff are surprise;(2).The OTT distruction of the reputation of BPK;(3).This incident in this department is the first one.(4).The activity of will largely efect to the regional;(5).The result of OTT will bigger and bigger in the future,(6).The involved becomes more and more until to the regional;(7).Generally the heads of the Department from Political parties it is, therefore , they are not experts and controlled by the political party concerned. (8).The getting of the WTP in the regions have to be ditected ; The suggestions are (1).The OTT action has to be minimalizd by working honestly;(2).The OTT acion should be the last one for BPK;(3).The OTT action will not be happened in other institutions;(4). The OTT action by KPK KPK will be the red notice.

KAJIAN AKADEMIK TENTANG USAHA PENGINAPAN HOTEL MELATI, GUEST HOUSE DAN KOST KOTA SAMARINDA Fatimah Asyari; Amin Slamet; Maisyarah .
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i1.6515

Academic studies on business arrangements for budget hotels, guest houses and boarding houses are carried out as a form of formulating or identifying legal problems that arise related to the booming business of budget hotels, guest houses and boarding houses in Samarinda City.The stages of the study carried out in a coherent and orderly manner are: (1) Identification of problems related to business arrangements for jasmine hotels, guest houses and boarding houses; (2) Inventory of required legal materials related to business regulations for jasmine hotel lodging, guest houses and boarding houses; (3) Systematization of Legal Materials; and (4) Analysis of legal materials.The number of jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses in the city of Samarinda is relatively large, in practice jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses are in some cases used by irresponsible people to support prostitution / online prostitution or free sex, child trafficking minors, drug abuse. Then, the existence of jasmine inns, guest houses and boarding houses also reaped reactions from five-star hotel entrepreneurs who indicated that the existence of jasmine hotel inns, guest houses and boarding houses had an economic impact that threatened hospitality investment.Special arrangements in the form of Regional Regulations regarding Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses need to be established immediately. The urgency of the establishment of a Regional Regulation concerning Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses is to ensure legal certainty and protection, peace and social order for the community as well as a legal umbrella for the implementation of all forms of efforts related to Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses in Indonesia. Samarinda City.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search