Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Cendekia Ilmiah
Madaskolay Viktoris Dahoklory
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Madaskolay Viktoris Dahoklory; Adolof Seleky
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6517

Abstract

Substansi pelaksanaan pemilu adalah wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara sekaligus hak konstitusional partai politik yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun hak tersebut tidak bisa digunakan sebab terhalang dengan persyaratan ambang batas pencalonan presiden (Presidential threshold). Penelitian ini memfokuskan pada hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan yang hendak dikaji. Hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa Partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri (independent) tanpa presidential threshold. Hal itu merupakan jaminan konstitusional Pasal 6A ayat (2) berbunyi: “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sebab norma presidential threshold bukan merupakan persyaratan konstitusional yang dikehendaki oleh para pemurus konstitusi. Sebaliknya keberlakuan norma presidential threshold hanya dilandasi basis argumentasi politik.
PENGUATAN EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PERSATUAN BANGSA Madaskolay Viktoris Dahoklory
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.56604

Abstract

Istilah empat pilar kebangsaan pertama kali digagas dan diperkenalkan oleh Taufiq Kiemas yang menjabat sebagai Ketua MPR RI periodesasi 2009-2014. Taufik Kiemas menawarkan penguatan empat pilar kebangsaan melalui pendidikan politik kebangsan berupa pendalaman mengenai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat persatuan bangsa guna mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penyuluhan hukum ini menggunakan metode diskusi panel, melalui beberapa tahapan yaitu: (i) Beragam; (ii) menyampaikan materi; (iii) tanya jawab-jawaban; dan (iv) Kesimpulan. Hasil kesimpulan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, istilah atau frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab kedudukan Pancasila bukan merupakan pilar (tiang), melainkan dasar negara. Oleh karena itu, terkait dengan tugas kewajiban dan anggota MPR RI dalam memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinnerka Tunggal Ika, dapat diubah istilah, slogan atau frasa menjadi “satu dasar dan tiga pilar” berbangsa dan bernegara. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara yang berfungsi sebagai fondasi bagi tegak dan berdirinya tiang (pilar) ketiga yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN NEGERI YANG BERKUALITAS Madaskolay Viktoris Dahoklory; Alfian Reymon Makaruku
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 5 (2026): Vol. 7 No. 5 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i5.63432

Abstract

Keterbatasan akan kemampuan dan skill dari Sumber Daya Manusia atau Masyarakat setempat, khususnya pemuda-pemudi, yang fokus terhadap isu penyusunan Peraturan Negeri, sehingga sulit untuk menghasilkan suatu Peraturan Negeri yang berkualitas. Pengabdian kepada Masyarakat Negeri Waai ditujukan untuk memberikan penguatan kapasitas terhadap masyarakat, pemuda-pemudi, dan sebagainya. Tema yang diangkat dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat Negeri Waai adalah Pendidikan dan Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Negeri Yang Berkualitas. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknik penyusunan Peraturan Negeri yang berkualitas. Kemampuan dan keahlian (skill) seorang perancang terhadap teknik penyusunan hukum atau legal drafting technique menjadi sangat penting dan strategis dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang semakin hari semakin kompleks. Para perancang peraturan perundang-undangan dituntut untuk tidak hanya memahami aspek substantif dari materi yang diatur, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan dan implikasi dari rumusan norma yang disusun. Kesalahan dalam merumuskan norma hukum yang tepat, jelas, dan sistematis dapat berujung pada implementasi yang tidak pasti, tidak bermanfaat, dan tidak adil, atau bahkan dapat menyebabkan pertentangan antar norma hukum yang satu dengan yang lainnya. Pada titik ini teknik penyusunan Peraturan Negeri menjadi sangat penting dan strategis. Sebab teknik penyusunan Peraturan Negeri merupakan suatu cara atau metode ilmiah yang menghubungkan antara kehendak politik pembentuk hukum dengan kebutuhan akan kepastian dan keadilan di tengah masyarakat.
Co-Authors Adolof Seleky Alfian Reymon Makaruku