Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam
Oyo Sunaryo Mukhlas
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
RESTITUSI KEWAJIBAN NAFKAH BATIN BAGI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM Siti Salbiah; Oyo Sunaryo Mukhlas; Idawati
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 8 No 2 (2025): KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Globalwriting Academica Consulting & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jk.v8i2.1513

Abstract

Artikel ini mengkaji kemungkinan perumusan restitusi atas pengabaian nafkah batin istri dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Secara normatif, hukum Islam serta literatur fikih klasik dan kontemporer mengakui nafkah batin sebagai kewajiban substantif suami sekaligus hak istri yang dapat menjadi dasar intervensi yudisial. Namun, dalam hukum positif Indonesia, nafkah batin masih diposisikan secara marginal, diakui secara normatif tetapi belum diperlakukan sebagai hak yang dapat dituntut secara remedial, melainkan sebatas indikator disharmoni rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan memadukan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih, serta pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kajian ini menelusuri bagaimana nafkah batin dialami, dinegosiasikan, dan dipulihkan dalam berbagai konteks budaya di Indonesia, termasuk komunitas Jawa, Minangkabau, Batak, dan Bugis, di mana mekanisme adat kerap berfungsi sebagai bentuk restitusi de facto melalui sanksi moral, permintaan maaf terbuka, dan kompensasi simbolik untuk memulihkan martabat istri. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang menyebabkan perempuan memikul beban ekonomi dan emosional tanpa jalur hukum yang jelas untuk menuntut pemulihan selain perceraian. Artikel ini berargumen bahwa penyangkalan terhadap kerugian batin sebagai kerugian hukum mereproduksi ketimpangan gender dan merupakan bentuk kekerasan struktural. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kerangka keadilan relasional yang menempatkan restitusi nafkah batin sebagai instrumen pemulihan martabat serta menyerukan pembaruan hukum keluarga nasional agar secara eksplisit mengakui pengabaian nafkah batin sebagai pelanggaran yang menimbulkan hak atas restitusi.
Dinamika Perbedaan Pendapat Hukum dalam Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia Ariyanto Ariyanto; Oyo Sunaryo Mukhlas; Dedah Jubaedah
ISLAMICA Vol 10 No 1 (2026): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v10i1.182

Abstract

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika hukum yang tidak terlepas dari perbedaan pendapat dalam memahami konstruksi akad, mekanisme pengelolaan dana, kedudukan peserta dan perusahaan, serta penerapan prinsip tabarru’ dan tijarah. Perbedaan tersebut tidak hanya bersumber dari keragaman pandangan fikih, tetapi juga muncul dalam proses transformasi norma fikih menjadi fatwa dan regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perbedaan pendapat hukum dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia dan mengidentifikasi implikasinya terhadap kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan pengembangan industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penelaahan terhadap sumber fikih, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum ekonomi syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hukum terutama berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum antara peserta dan perusahaan, status dan pengelolaan dana tabarru’, mekanisme ujrah, surplus underwriting, serta batas transformasi akad fikih ke dalam praktik kelembagaan modern. Pembahasan menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional berperan sebagai instrumen moderasi untuk mengakomodasi keragaman pandangan fikih sekaligus menciptakan standar operasional industri, meskipun masih terdapat ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan dinamika perbedaan pendapat hukum sebagai proses transformasi norma fikih menuju hukum positif, bukan semata-mata sebagai persoalan ikhtilaf. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model harmonisasi antara fikih, fatwa, dan regulasi sebagai dasar penguatan kepastian hukum dan keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia.
Justice, Certainty, and Legal Benefit in the Decision of the Bengkulu Religious High Court on Child Living Expenses after Divorce Happy Pian; Beni Ahmad Saebani; Oyo Sunaryo Mukhlas; Tajul Arifin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5672

Abstract

Due to parental divorce, children become victims and require the husband as the father to pay for the child's living expenses until they are independent. However, the amount of living expenses is not regulated by law and there are no legal sanctions if the father violates the decision. This often harms the mother and child who have custody. This study aims to analyze: (1) Considerations of the Religious Court in determining the child's living expenses after divorce; (2) Implications of the Religious Court Decision regarding the child's living expenses; (3) Legal efforts of the wife against the ex-husband who does not comply with the decision; (4) Clarity and justice of the law in decisions regarding the child's living expenses. The theories used include the theory of legal benefit from Imam Al-Ghazali and the theory of legal principles from Gustav Radbruch. This study is qualitative with a descriptive analysis method, using data from the contents of the Religious Court decision. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and content analysis. The results of the study show: (1) Variation in the amount of the child's living expenses; (2) Many violations of the father's actions in fulfilling the cost obligations; (3) Legal efforts taken by the wife; (4) The decision must regulate more property guarantees to facilitate the implementation of the child's living expenses. Legal development is needed regarding clauses in decisions and statutory regulations.
Co-Authors Ariyanto Ariyanto Beni Ahmad Saebani Happy Pian Idawati Jubaedah, Dedah Siti Salbiah Tajul Arifin