Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sehasen Ethos and Pragmatic Law Review
Muhammad Rifki Prayoga
UIN Walisongo Semarang, Central Java, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reviewing The Efficiency Of Restorative Justice Implementation In The Dispute Between PT Indonesia Huabou Industrial Park And The Murowali Prayoga, Muhammad Rifki; Hiawananta, Ozha Tiwa; Septiawan, Syaifullah David
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7925

Abstract

Land plays a very important role in human life, especially in Indonesia, where it is considered a natural resource controlled by the state for the welfare of the people. However, agrarian conflicts often arise, such as the one between PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP) and the Morowali community. This study aims to analyze the mediation mechanism based on the principle of restorative justice in resolving agrarian disputes. Data shows that in 2023, Indonesia experienced 241 agrarian conflicts that harmed many parties, including 608 land rights defenders. This conflict not only has social impacts, but also economic and environmental impacts, such as gas emissions and deforestation due to nickel factory operations. The research method used is descriptive qualitative with a normative legal approach, examining various regulations and legal doctrines. The results of the study show that mediation can be an initial solution in the settlement, but is often ineffective due to the absence of the parties involved and the great influence of one of the parties. Therefore, the application of the principle of restorative justice in mediation is expected to improve relations between the disputing parties and reduce the potential for future conflict. This approach emphasizes inclusive dialogue and reparation for the aggrieved parties, in line with the goal of progressive law to create social welfare.
Konstitusionalitas Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional serta Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Perkoperasian dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Desa Muhammad Rifki Prayoga; Nabila Okta Sofiana; Shofwatul Ashfiya; Akhmad Arif Khoirudin
Ethos and Pragmatic Law Review Vol. 2 No. 2 (2026): Law and Governance? Really!!
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ethos.v2i2.343

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi konstitusionalitas terkait dengan pembangunan dan operasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam sudut pandang hukum koperasi, otonomi desa, dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ketidakpastian hukum dalam pembentukan KDMP/KKMP melalui Instruksi Presiden yang tidak memiliki landasan hukum formal yang kuat, serta indikasi pengikisan otonomi desa dan penyimpangan dari prinsip-prinsip koperasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat pendekatan pelaksanaannya yang bersifat top-down. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, serta berbagai regulasi yang ada berkaitan dengan KDMP/KKMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KDMP/KKMP masih menghadapi berbagai problematika, seperti pendekatan kebijakan yang bersifat top-down, potensi pengikisan otonomi desa, penggunaan dana desa yang berlebihan,  dan tata kelola koperasi yang belum optimal. Selain itu, penggunaan Instruksi Presiden sebagai dasar percepatan pembentukan KDMP/KKMP dinilai menimbulkan persoalan legalitas karena tidak memiliki daya ikat langsung terhadap masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep koperasi desa yang ideal harus berorientasi pada prinsip sukarela, demokratis, partisipatif, mandiri, serta berbasis kebutuhan dan potensi lokal masyarakat desa. Dengan demikian, pengembangan KDMP/KKMP harus dilakukan secara konstitusional dan selaras dengan prinsip-prinsip koperasi guna mewujudkan pemerataan ekonomi desa yang berkelanjutan.
Co-Authors Akhmad Arif Khoirudin hiawananta, ozha tiwa Nabila Okta Sofiana Septiawan, Syaifullah David Shofwatul Ashfiya