<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di indonesia tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saksi pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, Penulis menemukan ada kekeliruan di dalam isi Putusan dan Pertimbangan hakim yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: 1) yaitu dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Jaksa Penunutut Umum Menuntut Terdakwa dengan 81 ayat 1 (satu) dan ayat (3), sedangkan isi dalam pasal 81 ayat (1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun penulis menemukan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 tahun. Kata kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak. ABSTRACT This research aims to determine law enforcement in Indonesia regarding criminal acts of sexual intercourse against children and to determine the judge's considerations in criminal acts of sexual intercourse with children in decision number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. The method used in this research is normative juridical, namely based on theories, concepts, legal principles and legislation that are in accordance with the research. The research results show that law enforcement regarding the crime of sexual intercourse against children is regulated in article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Witnesses to the crime of sexual intercourse with children are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016 concerning Government Determinations in Lieu of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing a crime on the case of Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, the author found that there were errors in the content of the Judge's Decision and Considerations which were taken into consideration by the Panel of Judges as follows: 1) namely in the letter The indictment of the Public Prosecutor and the Decision which was taken into consideration by the Panel of Judges was that the Public Prosecutor Charged the Defendant with Article 81 paragraph 1 (one) and paragraph (3), while the contents of Article 81 paragraph (1) included a minimum prison sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, but the author found that the Public Prosecutor charged the Defendant with imprisonment for 4 years. Keywords: Crime, Sexual Intercourse, Children.]]>
