Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BONE BOLANGO Djali, Paris; Ali, Gito Alan; Ilato, Fadel
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DRPD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone Bolango, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dirasa belum maksimal. Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango serta faktor-faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal kemudian pengawasan DPRD terhadap Perda Pelayanan Publik belum dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. .Kata kunci: Efektivitas, Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Pelayanan Publik ABSTRACT In the state administration system, the Regional People's Representative Council is designated as one of the elements of government administration, as stated in Article 1 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2004, which is the organizer of DPRD affairs in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the DRPD as mandated by Law Number 32 of 2004, the implication is that the regional head and the DPRD truly have equality and equality and there is no domination of either one. The various data and facts that have been disclosed prove that the DPRD of Bone Bolango Regency, from the author's initial observations, feels that the supervisory function that should be carried out by members of the DPRD of Bone Bolango Regency is not optimal. This research aims to analyze how the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council is implemented in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Bolango Regency and what factors hinder the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Regency. Bolango. Based on the results of the research, the researcher concluded that the implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council on the Implementation of Regional Regulations concerning the Implementation of Public Services in Bone Bolango Regency is carried out in two ways, namely formal and informal. In supervision, of course there is internal supervision, then the DPRD's supervision of the Public Service Regional Regulation cannot be said to be effective due to several factors, including legal structure, legal substance and legal culture. Keywords: Effectiveness, Supervisory Function, DPRD, Regional Regulations, Public Services

TINJAUAN YURIDIS PASAL 60 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Wewengo, Sri Novita; Radjak, Karmila Damariani; Ali, Gito Alan; Gani, Irfan
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di berbagai negara sering kali secara umum istilah aborsi di atrikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu di keluarkanya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masi berusia muda sebelum bulan ke empat masa kehamilan. Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dilakukan adalah upaya yang menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang di perkirakan oleh dokter yang membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus di nilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersikap melawan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang umum dilakukan seseorang diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Aborsi, Sanksi Hukum, Undang-Undang Kesehatan ABSTRACT Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies. Keywords: Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BUL: (Sebuah Perspektif Yuridis) Ansiska, Sri; Tahir, Muhammad Rachmad; Radjak, Karmila Damariani; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di indonesia tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saksi pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, Penulis menemukan ada kekeliruan di dalam isi Putusan dan Pertimbangan hakim yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: 1) yaitu dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Jaksa Penunutut Umum Menuntut Terdakwa dengan 81 ayat 1 (satu) dan ayat (3), sedangkan isi dalam pasal 81 ayat (1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun penulis menemukan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 tahun. Kata kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak. ABSTRACT This research aims to determine law enforcement in Indonesia regarding criminal acts of sexual intercourse against children and to determine the judge's considerations in criminal acts of sexual intercourse with children in decision number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. The method used in this research is normative juridical, namely based on theories, concepts, legal principles and legislation that are in accordance with the research. The research results show that law enforcement regarding the crime of sexual intercourse against children is regulated in article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Witnesses to the crime of sexual intercourse with children are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016 concerning Government Determinations in Lieu of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing a crime on the case of Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, the author found that there were errors in the content of the Judge's Decision and Considerations which were taken into consideration by the Panel of Judges as follows: 1) namely in the letter The indictment of the Public Prosecutor and the Decision which was taken into consideration by the Panel of Judges was that the Public Prosecutor Charged the Defendant with Article 81 paragraph 1 (one) and paragraph (3), while the contents of Article 81 paragraph (1) included a minimum prison sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, but the author found that the Public Prosecutor charged the Defendant with imprisonment for 4 years. Keywords: Crime, Sexual Intercourse, Children.

IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG TAHUN 2022 TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Radjak, Karmila Damariani; Sahabat, Andi Inar; Tahir, Muhammad Rahmat; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual dan apa kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan yakni hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Teknik mengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual di Kota Gorontalo dilihat dari seluruh indikator sudah baik dan mendapat pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Kedua, kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual Kota Gorontalo yakni didasarkan kepada kesadaran dan komitmen Penegakan Hukum Serta belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur teknis pelayanan bagi korban kekerasaan seksual dan pemenuhan hak restitusi bagi korban perlu pendampinag yang serius dari penegak hukum sehingga hak korban benar benar terpenuhi secara hukum. Kata kunci: Implementasi, Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual ABSTRACT This research focuses on the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. The research problem is how Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence and what obstacles are encountered in implementing Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. This research is a combination of normative and empirical legal approaches, utilizing both a legislative and case-based approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that, first, the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence in Gorontalo City is good across all indicators and has had a positive impact on the community. Second, the obstacles in the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of Restitution Rights for victims of sexual violence crimes in Gorontalo City are based on the awareness and commitment of Law Enforcement. As well as the absence of a legal umbrella that specifically regulates the technical services for victims of sexual violence and the fulfillment of restitution rights for victims requires serious assistance from law enforcement so that the victims' rights are truly fulfilled legally. Keywords: Implementation, Restitution, Victims, Crime, Sexual Violence

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: (Studi Penelitian Di Desa Dulangea) Latief, Agus; Sahabat, Andi Inar; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus-kasus perkawinan di bawah umur, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Dulangea. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menaikkan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Dulangea serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan aparat desa, tokoh agama, dan keluarga yang melakukan perkawinan anak, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Dulangea masih belum berjalan secara optimal. Perkawinan di bawah umur masih terjadi karena adanya faktor budaya, ekonomi, pendidikan yang rendah, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi hukum dari pemerintah setempat. Selain itu, masih terdapat pemahaman yang keliru di masyarakat terkait dispensasi kawin, yang seharusnya bersifat pengecualian namun justru menjadi praktik yang lazim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran pemerintah desa dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi hukum serta pendampingan kepada masyarakat guna menekan angka perkawinan anak. Kata kunci: Perkawinan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, Desa Dulangea ABSTRACT Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and everlasting family based on the belief in Almighty God. However, in practice, cases of underage marriage are still found, particularly in rural areas such as Dulangea Village. This is despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which amended the provisions of Law Number 1 of 1974 by explicitly raising the minimum age for marriage to 19 years for both men and women. This study aims to examine the implementation of underage marriage in Dulangea Village and the influencing factors, as well as whether it aligns with the prevailing legal norms. This research employs an empirical juridical approach, combining the analysis of existing legal regulations with field data. Data collection techniques include observation, direct interviews with village officials, religious leaders, and families involved in child marriage, as well as document analysis. The results show that the implementation of Law Number 16 of 2019 in Dulangea Village has not been fully effective. Underage marriages continue to occur due to cultural traditions, economic pressure, low levels of education, and weak legal enforcement and outreach by local authorities. Furthermore, there is a widespread misunderstanding in the community regarding marriage dispensation, which is intended as an exception but has become a common practice. This study recommends strengthening the role of village government and religious institutions in providing legal education and community assistance to reduce the incidence of child marriage. Keywords: Child Marriage, Law Number 16 of 2019, Marriage Dispensation, Dulangea Village

KEPASTIAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM SENGKETA TANAH : (Studi Kasus Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa) Yusuf, Yayu Febrianti; Tahir, Muhammad Rachmat; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Sengketa tanah di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan status hukum tanah yang seringkali tidak jelas. Salah satu isu yang muncul adalah penggunaan akta di bawah tangan sebagai dasar kepemilikan tanah. Dalam praktik, akta di bawah tangan sering digunakan masyarakat karena dianggap lebih sederhana dan murah dibandingkan akta autentik. Namun, keabsahan dan kekuatan pembuktiannya sering menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa di pengadilan. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dengan mengambil studi kasus Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa yang menjadi contoh nyata permasalahan di tingkat peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus (case study approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dan sejauh mana ia memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan baru dianggap sah apabila diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, hakim menilai bahwa akta di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar tunggal pembuktian kepemilikan tanah apabila tidak didukung dengan bukti lain, seperti sertifikat atau dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat terjamin melalui penggunaan akta autentik dan pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. .Kata kunci: kepastian hukum, akta di bawah tangan, sengketa tanah, pembuktian, putusan pengadilan ABSTRACT Land disputes in Indonesia remain a complex problem as they involve ownership, utilization, and the legal status of land, which often lack clarity. One of the recurring issues is the use of private deeds (akta di bawah tangan) as a basis for land ownership. In practice, private deeds are frequently used by the community because they are considered simpler and more affordable compared to authentic deeds. However, their validity and evidentiary strength often create legal challenges when disputes arise in court. This study examines the legal certainty of private deeds in land disputes by analyzing Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa as a concrete example of problems at the judicial level. The research method employed is a normative juridical approach combined with a case study analysis. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The analysis was carried out qualitatively to explore how judges assess the legal position of private deeds in land disputes and the extent to which they hold evidentiary value in judicial proceedings. The findings reveal that private deeds have limited evidentiary power and are only considered valid if acknowledged by the parties involved. In Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, the court emphasized that private deeds cannot serve as the sole legal basis for proving land ownership unless supported by other evidence, such as land certificates or official documents issued by the National Land Agency. Therefore, legal certainty can only be guaranteed through the use of authentic deeds and land registration in accordance with positive law in Indonesia. Keywords: legal certainty, private deed, land dispute, evidence, court decision

PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN:: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA Sahalullah, Diah Rodiah; Sahabat, Andi Inar; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan memengaruhi hak anak setelah perceraian, khususnya pada kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan ini penting diteliti karena meskipun perjanjian perkawinan merupakan wujud kebebasan berkontrak, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang berkaitan dengan perceraian dan keberadaan perjanjian perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, buku, jurnal hukum, serta telaah terhadap putusan hakim yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus atau mengurangi hak anak, karena hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan kerap dijadikan pertimbangan hakim, khususnya dalam pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan nafkah dan pendidikan anak. .Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Hak Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Tilamuta ABSTRACT A prenuptial agreement is a legal instrument that enables married couples to regulate property relations, responsibilities, and the position of each party during the course of marriage as well as after divorce. Within the context of family law, a prenuptial agreement does not only affect the legal relationship between husband and wife but may also have implications for the fulfillment of children’s rights after divorce. This research aims to examine how prenuptial agreements influence children’s rights following divorce, particularly in divorce cases adjudicated by the Tilamuta Religious Court. This issue is important to study because although prenuptial agreements represent the principle of freedom of contract, there exists potential conflict with the universal principle of child protection, which cannot be diminished under any circumstances. This study employs a normative juridical method with a case approach, analyzing applicable statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions of the Tilamuta Religious Court related to divorce and the existence of prenuptial agreements. Data were obtained through a literature review in the form of legal literature, books, academic journals, and an examination of relevant court rulings. This approach is applied to assess the consistency of judicial application of the law and its conformity with the principle of child protection within the national legal system. The findings indicate that, normatively, a prenuptial agreement cannot nullify or reduce the rights of children, as these rights are protected under statutory provisions such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice, the contents of a prenuptial agreement are often taken into consideration by judges, particularly in the distribution of marital property, which in turn affects the fulfillment of child support and education. Keywords: Prenuptial Agreement, Children’s Rights, Divorce, Tilamuta Religious Court

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search