Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEMANUSIAAN VS KEDAULATAN: ISU PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN Lathifah, Elvina Zora; Putra, Akbar Mula; Amrullah, Damarjati M.
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.689

Abstract

Isu penanganan pengungsi di Indonesia menjadi tantangan signifikan yang dihadapi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi sosial, dan ketidakpastian masa depan mereka. Jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia, memaksa pemerintah untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan namun tetap memperhatikan kepentingan kedaulatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif untuk menganalisis upaya dan peran keimigrasian dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah tetap berupaya melindungi hak-hak pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Namun, implementasi pengawasan dan penanganan pengungsi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, inkonsistensi regulasi, dan tumpang tindih fungsi kelembagaan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan model pemusatan penampungan pengungsi di satu tempat khusus untuk mempermudah pengawasan dan pemenuhan hak-hak pengungsi. Selain itu, penguatan regulasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, UNHCR, dan IOM juga diperlukan untuk menangani isu pengungsi secara komprehensif.
Paradoks Hukum Keimigrasian Indonesia: Posisi Korban Yang Terlibat Dalam Praktik Penyelundupan Manusia Lathifah, Elvina Zora; Purwanti, Maidah; Aji, Koesmoyo Ponco
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20579

Abstract

Hukum Keimigrasian Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, memberikan perlindungan dan imunitas dari sanksi administratif dan pidana tertentu bagi korban penyelundupan manusia, sejalan dengan komitmen internasional. Namun, di lapangan, banyak dari "korban" merupakan partisipan aktif yang secara sadar dan sukarela membayar penyelundup untuk mencapai negara tujuan. Fenomena ini menciptakan paradoks hukum: individu yang terlibat dalam tindakan ilegal justru dilindungi oleh hukum. Esai ini menganalisis posisi hukum korban yang terlibat aktif dalam praktik penyelundupan manusia menggunakan Teori Pilihan Rasional dan konsep mens rea dalam hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dengan tidak membedakan antara korban pasif dengan partisipan aktif. Akibatnya, hukum gagal memberikan efek jera. Tulisan ini merekomendasikan perlunya menambah definisi dan posisi hukum "korban" agar dapat dikenakan pertanggungjawaban yang proporsional sesuai tingkat keterlibatannya.