Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Research Fair Unisri Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Scientia Law Review
Maidah Purwanti, Maidah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
MENINGKATKAN LITERASI KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT SADAR HUKUM. STUDI KASUS : KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG Hertantyo, Galuh Boy; Aji, Koesmoyo Ponco; Purwanti, Maidah
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 5 No 2 (2024): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v5i2.623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program literasi keimigrasian yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait peraturan keimigrasian. Menggunakan metode etnografi, penelitian ini menggali pemahaman masyarakat Pemalang, terutama di daerah pedesaan, tentang hukum keimigrasian serta menilai efektivitas program literasi yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat perkotaan, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam menjangkau masyarakat pedesaan dan kelompok rentan seperti pekerja migran dan pelajar internasional. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya minat terhadap isu keimigrasian, dan kendala bahasa menjadi hambatan utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan partisipatif telah memberikan hasil positif, tetapi perlu disesuaikan lebih lanjut agar lebih efektif di berbagai konteks sosial dan budaya. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan literasi keimigrasian untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan patuh terhadap peraturan keimigrasian.
Indonesian Criminal Law Reform Policy Through the Classification of Fines in the Indonesian National Criminal Code (Attributed to Fines Sanctions in Law Number 63 Year 2024 on Immigration) Purwanti, Maidah; Suseno, Sigid; Idris, Idris; Chandra, Erika Magdalena
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): May, 2025: Law, Technology, and Globalization: Challenges and Innovations in th
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i1.21929

Abstract

After the Dutch colonial occupation, for 78 years Indonesia still used Wetboek van Strafrecht as the law that regulates criminal law until finally in 2023 Indonesia has a National Criminal Code. The National Criminal Code emphasizes the ultimum remedium character by changing fines into one of the main punishments. The formulation of fine as one of the main punishments is part of the effort to overcome the overcapacity in correctional institutions caused by imprisonment which has always been the main choice in the punishment system in Indonesia and is perceived increasingly ineffective. Fines that have been contained in the Criminal Code are also a reference for the determination of fines in special laws outside the Criminal Code, one of which is the Immigration Law which in its application faces many obstacles. This qualitative research uses normative juridical method that analyzes the norms of fine sanctions and its classification in the Indonesian National Criminal Code. Although there are still findings, the fine clause in the National Criminal Code raises new homework for legislators and implementers, related to special laws outside the National Criminal Code that also formulate fines in their criminal sanctions, the research found that the classification of fines in the National Criminal Code is formulated as a new Indonesian punishment policy that has a more ultimum remedium character and prioritizes the principle of justice over legal certainty, can be a guideline for imposing administrative fines for special laws and regulations such as Immigration Law
Mencegah yang Tak Terhindarkan? Analisis Komparatif Kebijakan Pelanggaran Overstay dan Proyeksi untuk Indonesia Ah Zami, Milhan Naufal; Mirwanto, Tony; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20227

Abstract

Overstay merupakan tantangan imigrasi universal. Jurnal ini menganalisis apakah fenomena ini dapat dicegah secara signifikan. Melalui studi komparatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemberantasan total tidak realistis, overstay sangat mungkin untuk ditekan. Kerangka kerja reaktif Indonesia, yang berpusat pada penindakan pasca-pelanggaran berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, dikontraskan dengan pendekatan proaktif dan terintegrasi yang terbukti efektif di negara lain seperti Australia. Temuan utama menekankan urgensi bagi Indonesia untuk beralih ke model proaktif yang berbasis teknologi dan berorientasi pada pelayanan kepatuhan. Rekomendasi utama adalah adopsi strategi kontinum perbatasan, implementasi sistem entry-exit biometrik, dan penyederhanaan proses untuk mendorong kepatuhan sukarela.
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA di Wilayah Indonesia: Akibat Pengaplikasian Molina Setiawan, M. Arief; Ponco Aji, Koesmoyo; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20380

Abstract

Mobilitas global yang semakin tinggi mendorong masuknya Orang Asing (OA) ke Indonesia, baik untuk bekerja, berinvestasi, maupun berwisata. Fenomena ini menuntut pengawasan keimigrasian yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Modul Lalu Lintas Orang Asing (MOLINA), sebuah sistem digital yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempermudah proses perizinan tinggal sekaligus mengawasi keberadaan dan aktivitas OA secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas MOLINA dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh OA di Indonesia. Dengan metode deskriptif-kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur relevan, ditemukan bahwa MOLINA berkontribusi besar dalam pengawasan keimigrasian melalui integrasi data lintas instansi dan peningkatan transparansi administrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kesenjangan kompetensi dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, sistem pengawasan berbasis teknologi perlu disertai dengan peningkatan kapasitas petugas imigrasi, termasuk pelatihan profilisasi dan kemampuan bahasa asing. Sinkronisasi antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan menjadi kunci agar inovasi seperti MOLINA dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, tanpa mengabaikan aspek kedaulatan dan ketertiban nasional.
Penegakan Hukum terhadap Investor Fiktif Warga Negara Asing: Analisis Yuridis dan Implikasi terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia Wijaya, Muhammad Farhan; Tambunan, Alrin; Purwanti, Maidah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1603

Abstract

Fenomena investor fiktif warga negara asing semakin marak seiring dengan meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia. Modus ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perizinan, penyalahgunaan izin tinggal, serta lemahnya mekanisme verifikasi investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap investor fiktif asing, serta menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam melindungi kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian terdahulu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum melalui Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan turunan lainnya, praktik penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama pada aspek koordinasi antar lembaga, keterbatasan pengawasan lapangan, serta kurangnya sanksi yang menimbulkan efek jera. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi verifikasi investasi, integrasi sistem informasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap investor fiktif agar dapat menjaga iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Peran KJRI Istanbul dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Analisis Yuridis terhadap Tantangan dan Solusi Sistemik Abrilianno, Imran; Hamdi, Muhammad Arief; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21155

Abstract

Kebijakan bebas visa 30 hari yang diberikan oleh Pemerintah Turki kepada Warga Negara Indonesia (WNI) telah dimanfaatkan oleh sejumlah individu untuk bekerja secara ilegal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Dalam konteks ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk melalui mekanisme pemulangan dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum tersebut dan menyoroti potensi pelanggaran keimigrasian yang berulang oleh eks PMI non-prosedural. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan KJRI selaras dengan prinsip perlindungan hukum nasional dan internasional, ketiadaan sistem sanksi administratif dan tidak adanya integrasi data lintas lembaga membuka peluang bagi pengulangan pelanggaran. Integrasi sistem antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan BP2MI menjadi langkah strategis yang diperlukan dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap PMI di luar negeri. Kata Kunci: Keimigrasian, KJRI, Perlindungan Hukum, PMI Non-Prosedural.
Penegakan Hukum Keimigrasian Sejalan dengan Pelaksanaan Selective Policy terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa Puspitaisari, Aisya Galuh; Purwanti, Maidah; Sohirin, Sohirin
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 9 No 1 (2025): Research Fair UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v9i1.12987

Abstract

Kebijakan keimigrasian merupakan manifestasi kedaulatan negara dalam merespons tantangan keamanan global. Penelitian ini mengkaji implementasi selective policy oleh Pemerintah Indonesia sebagai kerangka kerja utama dalam mengelola masuknya warga negara asing, dengan fokus pada perlakuan terhadap negara calling visa. Penetapan status calling visa didasarkan pada asesmen terhadap tingkat kerawanan suatu negara pada dimensi ideologis, politis, ekonomis, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Kebijakan ini beroperasi pada dua pilar fundamental: pendekatan keamanan (security approach) untuk mitigasi ancaman, dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) untuk memfasilitasi masuknya orang asing yang kontributif. Penerapan standar pemeriksaan yang lebih stringent dan selektif terhadap individu dari negara calling visa merefleksikan rasionalitas kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional secara preventif, sejalan dengan tingkat risiko yang diasosiasikan dengan negara asal. Kata-kata Kunci: Calling Visa, Kebijakan Selektif, Keimigrasian
Paradoks Hukum Keimigrasian Indonesia: Posisi Korban Yang Terlibat Dalam Praktik Penyelundupan Manusia Lathifah, Elvina Zora; Purwanti, Maidah; Aji, Koesmoyo Ponco
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20579

Abstract

Hukum Keimigrasian Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, memberikan perlindungan dan imunitas dari sanksi administratif dan pidana tertentu bagi korban penyelundupan manusia, sejalan dengan komitmen internasional. Namun, di lapangan, banyak dari "korban" merupakan partisipan aktif yang secara sadar dan sukarela membayar penyelundup untuk mencapai negara tujuan. Fenomena ini menciptakan paradoks hukum: individu yang terlibat dalam tindakan ilegal justru dilindungi oleh hukum. Esai ini menganalisis posisi hukum korban yang terlibat aktif dalam praktik penyelundupan manusia menggunakan Teori Pilihan Rasional dan konsep mens rea dalam hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dengan tidak membedakan antara korban pasif dengan partisipan aktif. Akibatnya, hukum gagal memberikan efek jera. Tulisan ini merekomendasikan perlunya menambah definisi dan posisi hukum "korban" agar dapat dikenakan pertanggungjawaban yang proporsional sesuai tingkat keterlibatannya.
Analisis Efektivitas Sanksi Bagi Orang Asing Overstay Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar Sembiring, Brama Yudha Agatha; Purwanti, Maidah; Mirwanto, Tony
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20788

Abstract

Pelanggaran overstay oleh orang asing masih menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overstay masih terjadi setiap tahun dengan tren peningkatan. Faktor penyebab utamanya meliputi ketidaktahuan terhadap aturan keimigrasian, adanya hubungan keluarga di Indonesia, dan keinginan tinggal lebih lama karena alasan pekerjaan atau kesehatan. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti denda, deportasi, dan penangkalan telah diterapkan, namun belum efektif menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi dan peningkatan pengawasan lintas sektor untuk mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal dan berkeadilan.
Kebijakan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dan Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Maharani, Oktarida Nurul; Tambunan, Alrin; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21076

Abstract

Kebijakan keimigrasian di Indonesia dihadapkan pada tantangan krusial untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip HAM yang universal diterapkan dalam konteks keimigrasian, khususnya melalui analisis perlindungan hak Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengungsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis kerangka hukum nasional serta instrumen HAM internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip HAM yang universal secara normatif telah tercermin dalam hukum Indonesia, sehingga perlindungan ini juga berlaku bagi orang asing. Indonesia telah mengadopsi standar tertentu, seperti meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 untuk melindungi hak TKA dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai landasan penanganan pengungsi berbasis kemanusiaan. Namun, analisis menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Hak-hak TKA, meskipun dijamin secara hukum, memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah diskriminasi, sementara ketiadaan undang-undang suaka yang komprehensif membatasi pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Disarankan penguatan regulasi yang lebih humanis, seperti pembentukan undang-undang suaka dan pemberian izin tinggal sementara, serta penegakan hukum yang konsisten agar kebijakan keimigrasian sejalan dengan kewajiban HAM. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Indonesia; Keimigrasian; Pengungsi; Tenaga Kerja Asing
Co-Authors Abrilianno, Imran Ah Zami, Milhan Naufal Aji, Koesmoyo Ponco Erika Magdalena Chandra Galuh Boy Hertantyo, Galuh Boy Hamdi, Muhammad Arief Idris Idris Lathifah, Elvina Zora Maharani, Oktarida Nurul Ponco Aji, Koesmoyo Puspitaisari, Aisya Galuh Sembiring, Brama Yudha Agatha Setiawan, M. Arief Sigid Suseno Sohirin, Sohirin Tambunan, Alrin Tony Mirwanto, Tony Wijaya, Muhammad Farhan