Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Pernik : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Law Research Review Quarterly Walisongo Law Review (Walrev) International Journal of Law Society Services Rampai Jurnal Hukum Adil Indonesia Journal
Susilo, Adhi Budi
Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo, Semarang
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Adil Indonesia Journal

 1 
Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.) Fina Rahmawati; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1991

Abstract

AbstrakPewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, karena benda (hak) milik salah satu unsur pokok benda. Seorang ahli waris secara otomatis akan memperoleh harta peninggalan pewaris, jika benar memiliki harta bendanya sendiri yang dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum. Apabila seseorang menganggap memiliki hak atas bidang tanah, maka ia harus bisa membuktikan hak kepemilikannya. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, maka tidak berhak menguasai sepenuhnya bidang tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif, dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, lapangan, menggunakan analisis data kualitatif. Pertimbangan hukum atas sengketa waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli yang telah dilakukan dapat batal demi hukum. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris atas harta warisan yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal. belum berkeadilan, karena hasil dari putusan tersebut menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Pengggugat, karena objek yang disengketakan masih dalam agunan di PT BRI Persero Tbk Pringsurat Temanggung. Seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Penggugat harus menyelesaikan dulu tunggakan yang belum dibayarkan dan jaminannya adalah sertifikat asli no 136 an. Soegiarto dengan debiturnya Susi Setyani yang dimana adalah istri dari Penggugat dengan PT. BRI Persero Tbk Pringsurat Temanggung. Diperlukan kesungguhan dari para profesi hukum menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa, guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari, memberikan rasa aman, kepercayaan dan kepastian hukum.Kata Kunci : Analisis Yuridis, Sengketa Tanah Waris, Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang Pada Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Perkantoran Ana Nisa'us Sholikhah; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1992

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kegiatan birokrasi dan pelayanan masyarakat, juga telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Surat Edaran No. KP.03/978-100/VII/2021 tentang penyesuian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM. Oleh karena itu peneliti memunculkan rumusan masalah terkait bagaimana pelaksanaan dan tata cara/prosedur Pendaftaran Tanah di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan hambatan yang muncul dalam proses Pendaftaran Tanah yang telah diberikan Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk melengkapi data penelitian, penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai Crosscheck dari data sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selama masa Pembatasan Kegiatan Perkantoran telah mematuhi aturan sesuai dengan Intruksi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Surat Edaran NOMOR 1/SE-33.08.UP.02.03/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penelitian ini adalah BPN Kabupaten Magelang melakukan pelayanan secara online dengan menyediakan layanan yang dapat diakses melalui website yang telah disediakan. Hambatan yang muncul dalam pelayanannya yaitu terbatasnya waktu. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dalam proses pelayanan secara konvensional jauh berkurang, dan lebih mengandalkan pelayanan online yang bisa dilayani dengan sistem work from home. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Implementasi Dspensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi) Kasmudi; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1993

Abstract

AbstrakDalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi (studi kasus pada Pengadilan Agama Purwodadi). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Dispensasi Kawin di Pengadialan Agama Purwodadi yang mengundang tanya mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi dan Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk Mengetahui prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi, dan mengetahui serta menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Purwodadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodelogi Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan yuridis dan Pendekatan social/sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata. Kata Kunci : Perkawinan, Bawah Umur, Dispensasi.
Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Setiawan Budi Santoso; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2371

Abstract

Temanggung is the highest tobacco-producing city in Indonesia, with this level there are several processed tobacco products such as manufactured tobacco, srintil tobacco and soft tobacco. Lebutan tobacco is tobacco that is thinly sliced as the main ingredient for "Nlinting" soft tobacco as a product of small and medium enterprises which has good potential. From an economic and cultural point of view, therefore if you get legal protection through Geographical Indications it will be very beneficial for the people of Temanggung from a Legal and Economic point of view. The method in this research is Normative Juridical. literature. This secondary data source comes from several relevant legal materials such as Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications. Abstrak Temanggung adalah kota penghasil Tembakau tertinggi di Indonesi, dengan tingkat tersebut ada beberapa olahan produk Tembakau seperti tembakau pabrikan, tembakau srintil dan tembakau lembutan. Tembakau lebutan adalah tembakau yang di potong tipis tipis sebagai bahan utama untuk ” Nglinting “ tembakau lembutan sebagi produk Usaha kecil Menengah yang memiliki potensi yang bagus. Dari segi ekonomi dan budaya.oleh sebab itu jika mendapatkan perlindungan hukum lewat Indikasi Geografis akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Temanggung dari segi Hukum dan Ekonomi, .Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Co-Authors Ana Nisa'us Sholikhah Anas Sa’bani Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Arista Candra Irawati Aziz, Ahmad Shamsul Abd Fajar Asyhari Fina Rahmawati Indra Yuliawan Kasmudi Riyanti, Devi Rochmawati, Nur Intan Rufaida, Khifni Kafa Rufaida, Khifni Kafa Sa'bani, Anas Setiawan Budi Santoso Tri Nurhayati Tri Nurhayati Yuliawan, Indra