Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Pernik : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Law Research Review Quarterly Walisongo Law Review (Walrev) International Journal of Law Society Services Rampai Jurnal Hukum Adil Indonesia Journal
Susilo, Adhi Budi
Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo, Semarang
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Dspensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi) Kasmudi; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1993

Abstract

AbstrakDalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi (studi kasus pada Pengadilan Agama Purwodadi). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Dispensasi Kawin di Pengadialan Agama Purwodadi yang mengundang tanya mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi dan Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk Mengetahui prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi, dan mengetahui serta menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Purwodadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodelogi Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan yuridis dan Pendekatan social/sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata. Kata Kunci : Perkawinan, Bawah Umur, Dispensasi.
Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Setiawan Budi Santoso; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2371

Abstract

Temanggung is the highest tobacco-producing city in Indonesia, with this level there are several processed tobacco products such as manufactured tobacco, srintil tobacco and soft tobacco. Lebutan tobacco is tobacco that is thinly sliced as the main ingredient for "Nlinting" soft tobacco as a product of small and medium enterprises which has good potential. From an economic and cultural point of view, therefore if you get legal protection through Geographical Indications it will be very beneficial for the people of Temanggung from a Legal and Economic point of view. The method in this research is Normative Juridical. literature. This secondary data source comes from several relevant legal materials such as Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications. Abstrak Temanggung adalah kota penghasil Tembakau tertinggi di Indonesi, dengan tingkat tersebut ada beberapa olahan produk Tembakau seperti tembakau pabrikan, tembakau srintil dan tembakau lembutan. Tembakau lebutan adalah tembakau yang di potong tipis tipis sebagai bahan utama untuk ” Nglinting “ tembakau lembutan sebagi produk Usaha kecil Menengah yang memiliki potensi yang bagus. Dari segi ekonomi dan budaya.oleh sebab itu jika mendapatkan perlindungan hukum lewat Indikasi Geografis akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Temanggung dari segi Hukum dan Ekonomi, .Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peran Kalandra Law Office Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Di Kota Semarang Susilo, Adhi Budi; Rufaida, Khifni Kafa
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.788 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i2.1381

Abstract

Lahirnya Kalandra Law Office sesuai dengan SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kebersamaan dihadapan hukum (equality before the law). Bantuan hukum merupakan suatu jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium hukum tajam kebawah, hukum tumpul kebawah ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang   No.16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran Kalandra Law Office dalam memberikan bantuan hukum di kota semarang serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam peranannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang mengkaji peraturan tertulis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum dalam access to justice. Kalandra Law Office diharapakan menjadi asa baru ditengah keputusasaan masyarakat awan dalam memperjuangkan hak-haknya dimata hukum. Oleh karena itulah Kalandra Law Office memiliki andil yang besar dalam access to justice. Sehingga dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapapun dimuka hukumThe birth of Kalandra Law Office in accordance with SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Year 2016 is expected to provide access to justice and equality before the law. Legal assistance is an answer to the community's need for adage "sharp law down, blunt law down" this is supported by the birth of Law No. 16 of 2016 concerning Legal Aid. This study intends to find out the role of Kalandra Law Office in providing legal assistance in Semarang city and the obstacles that affect its role. The method used in this research is normative-empirical study of written regulations of Law No. 16 of 2011 concerning legal assistance in access to justice. Kalandra Law Office is expected to become a new hope amid the desperation of the cloud community in fighting for their rights in the eyes of the law. That's why Kalandra Law Office has a big contribution in access to justice. So that it can foster new hope in the world of justice but also be tangible evidence of equal justice for anyone before the law.  
Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang Yuliawan, Indra; Susilo, Adhi Budi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.98 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i1.1386

Abstract

Tenaga kesehatan banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan dua faktor yang saling berhubungan yakni pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung tercapainya peningkatan status kesehatan seseorang. Sorotan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan merupakan suatu kewajaran karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan. Profesionalitas profesi kesehatan menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapapun, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tenaga kesehatan terutama perawat dan   bidan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab pokok pelayanan kesehatan. Perawat dan bidan   bertanggung jawab dalam bidang kesehatan secara preventif dan   harus mampu menangani berbagai macam pelayanan kesehatan bahkan pelayanan yang memerlukan tindakan darurat, dan melakukan rujukan yang cepat dan tepat. Sebagai Subjek hukum keperanan perawat wajib dilindungi secara hukum. Perlindungan tersebut diperlukan manakala penanganan pertama yang dilakukan perawat dan bidan tidak dapat menyelamat nyawa seseorang dan kemudian ada kekecewaan dalam diri keluarga sang pasien terhadap tindakan bidan atau perawat tersebut. Perawat yang mempunyai latar belakang ilmu kesehatan menjadi tujuan masyarakat bilamana ada anggota masyarakat sedang sakit, terlebih lagi jika tidak ada dokter di sekitarnya. Dalam kondisi seseorang sakit tentunya perawat tidak dapat menolak untuk membantu menyembuhkan bahkan menyelamatkan terlebih lagi dalam kondisi gawat bahkan darurat.  Health workers get a lot of attention from the public, because health is a basic human need and the quality of human resources (HR) determined two interrelated factors of education and health. Health is a major prerequisite for educational efforts to succeed, otherwise education will greatly support the achievement of improving one's health status. The public's spotlight on the health professional profession is a fairness because health care is a necessity that can not be postponed and ignored. Professionalism of the health profession becomes a fixed price that no one can bargain for, because it deals with human needs. Health workers, especially nurses and midwives as professions have primary responsibility for health services. Nurses and midwives are in charge of health in a preventive manner and should be able to handle a wide range of health services and even services that require emergency measures, and make quick and precise referrals. As the subject of nurses' law of nurses shall be protected by law. Such protection is necessary when the first handling of the nurse and midwife can not save a person's life and then there is disappointment in the patient's family for the actions of the midwife or nurse. Nurses who have a health science background become a community goal when there are members of the community are sick, especially if there is no doctor around. In the condition of someone sick of course nurses can not refuse to help heal even rescue even more in emergency conditions even emergency
Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Semarang Fajar Asyhari; Adhi Budi Susilo
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2241

Abstract

The implementation of Parking Retribution can help to increase Regional Original Income. The local government has made a regulation, namely the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. As a guideline in operationalizing parking levies and providing sanctions for violations and monitoring efforts by the Government. This study uses a sociological empirical method. Collecting data through field studies with interviews and literature studies with analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Sampling, using non-random sampling method with purposive sampling technique. Data analysis used qualitative analysis through the stages of data collection; Data interview; data presentation; and conclusion or verification. The implementation of government administration, namely increasing PAD through public service fees, is not fully in accordance with the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. In this case the researchers found obstacles, namely the lack of internal supervision by the Semarang Regency DPRD, the lack of understanding of the Dishubkominfo in the policy of setting strict sanctions for violators, the lack of personnel in supervising the implementation of the Regional Regulation, the lack of parking levies in increasing Regional Original Income, and the many unofficial jurists operate. The regulation on sanctions is expected to be further emphasized or optimized by the government and the government is expected to optimize the performance of the agencies related to the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. Abstrak           Filsafat Pelaksanaan Retribusi Parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan retribusi parkir dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan upaya pengawasan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; Wawancara data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Implementasi terhadap penyelenggaran pemerintah yakni meningkatkan PAD melelui retribusi jasa umum belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar, kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi. Pengaturan atas sanksi diharapkan lebih ditegaskan atau dioptimalkan oleh pihak pemerintah dan Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari badan-badan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Co-Authors Ana Nisa'us Sholikhah Anas Sa’bani Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Arista Candra Irawati Aziz, Ahmad Shamsul Abd Fajar Asyhari Fina Rahmawati Indra Yuliawan Kasmudi Riyanti, Devi Rochmawati, Nur Intan Rufaida, Khifni Kafa Rufaida, Khifni Kafa Sa'bani, Anas Setiawan Budi Santoso Tri Nurhayati Tri Nurhayati Yuliawan, Indra