Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI MODEL MIXED GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (MGWR) DALAM PERHITUNGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ramadhan, Rahul; Yundari, Yundari; Helmi, Helmi
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 14, No 2 (2025): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v14i2.92352

Abstract

Di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tantangan ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor spasial dan karakteristik lokal seperti kondisi geografis yang beragam, tingkat pengangguran, dan disparitas pembangunan antarwilayah. Sehingga pendekatan analitis yang mampu menangkap keragaman spasial dan karakteristik lokal menjadi hal penting. Model Mixed Geographically Weighted Regression (MGWR) merupakan salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam menganalisis variasi spasial dalam pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap jumlah penduduk miskin. Beberapa variabel mungkin memiliki efek yang stabil di seluruh wilayah atau dikatakan bersifat global, sedangkan variabel lain bisa memiliki efek yang bervariasi di setiap lokasi atau dikatakan bersifat lokal. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis model MGWR, menerapkan model MGWR dan membandingkan Regresi Linier Berganda, GWR dan MGWR. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menganalisis deskriptif data, melakukan uji heterokedastisitas, melalukan analisis terhadap regresi model GWR, melakukan analisis terhadap regresi model MGWR, dan melakukan perbandingan antara GWR dengan MGWR untuk melihat nilai AIC. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel yang bersifat global yaitu persentase penduduk (X1) dan upah minimum kabupaten (X3). Sedangkan yang bersifat lokal yaitu tingkat pengangguran terbuka (X2), dan tingkat pendidikan terakhir (X4). Pada Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan secara lokal pada kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, dan Kota Pontianak. Sedangkan variabel tingkat pendidikan terakhir tidak signifikan berpengaruh pada kabupaten Bengkayang, Ketapang dan Sekadau. Hasil perbandingan antara model regresi linier berganda, Geographically Weighted Regression (GWR), Mixed Geographically Weighted Regression (MGWR) diperoleh bahwa model MGWR yang terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil sebesar 301,9651.  Kata Kunci : Spasial, AIC, regresi, GWR
Dinamika Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Fazri, Rizki; Ramadhan, Rahul; Natasya, Azharin; Mahendra, Aji ikram; Aulia, Muhammad Ferdi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15459

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara dan tuntutan keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara serta implikasinya terhadap akses keadilan konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi bersifat dinamis dan progresif, tercermin dari fleksibilitas prosedural, pengembangan prinsip peradilan konstitusional, serta peran aktif hakim konstitusi dalam menafsirkan hukum demi perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dinamika tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketidakseragaman penerapan prosedur dan keterbatasan pengaturan normatif. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan dan pembaruan hukum acara Mahkamah Konstitusi secara komprehensif guna meningkatkan kepastian hukum, konsistensi putusan, dan efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara