Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Juridical Analysis of the Position of PTUN in Resolving State Administrative Disputes Ali, Safitri
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.31026

Abstract

This study analyzes the position of the State Administrative Court (PTUN) in resolving state administrative disputes by highlighting its role, function, and authority in protecting citizens' rights. Using a normative juridical method, this research examines the legal basis, principles, and practices of PTUN in upholding the rule of law, including case studies to understand its legal implementation in court. The findings indicate that PTUN plays a crucial role in overseeing government actions to ensure compliance with the law and good governance principles, despite challenges related to independence, effectiveness, and public accessibility. Therefore, enhancing judicial capacity, simplifying procedures, and strengthening institutional independence are necessary for PTUN to function optimally. In conclusion, PTUN serves as a vital judicial control mechanism within Indonesia’s legal system, and strengthening this institution is essential to fostering a more transparent, accountable, and just government.
Perbandingan Hukum Sistem Pembayaran Shopee Paylater Antara Indonesia Dan Malaysia Ali, Safitri; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung; Akbar Hidayatullah Daud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaturan dan implementasi sistem pembayaran shopee paylater (SPayLater) di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan terkait fintech, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik, dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia, layanan Paylater diatur dalam kerangka fintech lending di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, namus masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi biaya, mekanisme penagihan dan perlindungan data pribadi. di Malaysia, pengawasan dilakukan oleh Bank Negara Malaysia dan Securities Commission dengan batas bunga maksimal 18% per tahun, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi onformasi dan praktik responsible lending. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan substansi regulasi, kedua negara sama - sama berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan konsumen, meski masih memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan.