Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap Perdagangan Indonesia : Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi Muhammad Sultan Mandalika; Vanessa Debora Muaja
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i2.1285

Abstract

This study aims to analyze the impact of the 32% tariff imposed by the United States on Indonesian goods, as well as its legal implications within the context of international trade agreements signed by Indonesia. The two main research questions addressed are: first, how does the imposition of this 32% tariff affect Indonesia's trade balance; and second, what are the legal implications of this tariff policy in the context of international trade agreements, and how can it influence Indonesia's position in global trade negotiations. The analysis reveals that the tariff is likely to reduce Indonesia's export volume to the U.S. market, potentially leading to a significant decline in trade surplus. From a legal perspective, such action may violate provisions of the Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) and fundamental principles established under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This protectionist policy could undermine the competitiveness of Indonesian products in international markets and create uncertainty for business actors. The study recommends strategic measures for the Indonesian government, including renegotiating with the U.S., diversifying export markets, and enhancing domestic product competitiveness to address challenges posed by this tariff policy. Thus, it is hoped that Indonesia can strengthen its position in global trade negotiations despite facing unilateral policies that are detrimental to its economic interests.
Digitalisasi Rekam Medis dalam Pusaran Hukum Analisis Pertanggungjawaban Malpraktik Medis dan Perlindungan Data Pasien Muhammad Sultan Mandalika; Radjendra Al Fattah Banu; Rafli Achmad Irzaqie; Vanessa Debora Muaja
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/veegj712

Abstract

Digitalisasi rekam medis elektronik (RME) di Indonesia membawa kemudahan dalam pengelolaan data pasien, namun juga menimbulkan tantangan hukum terkait validitas sebagai alat bukti dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep hukum untuk menganalisis regulasi serta praktik terkait RME dalam sengketa malpraktik medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RME diakui sebagai alat bukti sah dalam proses hukum, tetapi validitas dan keamanannya sering dipertanyakan akibat potensi pemalsuan dan risiko kebocoran data. Kelemahan sistem keamanan dan regulasi yang kurang tegas menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan penerapan sistem keamanan data yang komprehensif sangat penting untuk memastikan RME dapat berfungsi efektif sebagai alat bukti hukum, melindungi privasi pasien, serta memperkuat akuntabilitas institusi kesehatan dan tenaga medis di era digital.