Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Muhammad Sultan Mandalika
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB HENRY SURYA TERHADAP NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INDOSURYA Radjendra Al-fattah Banu; Daffania Aldhiyata; Shabrina Rifdah Larasati; Muhammad Sultan Mandalika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7365

Abstract

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, dengan total kerugian yang mencapai Rp 106 triliun dan melibatkan lebih dari 23.000 nasabah. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengelolaan internal koperasi dan pengawasan eksternal dari otoritas terkait. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengurus koperasi, khususnya Henry Surya, serta meninjau perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan KUHPerdata. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi kasus dan analisis peraturan terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengurus koperasi melanggar prinsip keanggotaan terbatas yang diatur dalam undang-undang dengan menghimpun dana dari masyarakat umum, sehingga menyebabkan gagal bayar. Perlindungan hukum yang tersedia melalui jalur perdata dan pidana masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan aset koperasi untuk mengganti kerugian nasabah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi koperasi, peningkatan pengawasan lembaga terkait, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Analisis Hukum terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap Perdagangan Indonesia : Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi Muhammad Sultan Mandalika; Vanessa Debora Muaja
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i2.1285

Abstract

This study aims to analyze the impact of the 32% tariff imposed by the United States on Indonesian goods, as well as its legal implications within the context of international trade agreements signed by Indonesia. The two main research questions addressed are: first, how does the imposition of this 32% tariff affect Indonesia's trade balance; and second, what are the legal implications of this tariff policy in the context of international trade agreements, and how can it influence Indonesia's position in global trade negotiations. The analysis reveals that the tariff is likely to reduce Indonesia's export volume to the U.S. market, potentially leading to a significant decline in trade surplus. From a legal perspective, such action may violate provisions of the Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) and fundamental principles established under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This protectionist policy could undermine the competitiveness of Indonesian products in international markets and create uncertainty for business actors. The study recommends strategic measures for the Indonesian government, including renegotiating with the U.S., diversifying export markets, and enhancing domestic product competitiveness to address challenges posed by this tariff policy. Thus, it is hoped that Indonesia can strengthen its position in global trade negotiations despite facing unilateral policies that are detrimental to its economic interests.
Digitalisasi Rekam Medis dalam Pusaran Hukum Analisis Pertanggungjawaban Malpraktik Medis dan Perlindungan Data Pasien Muhammad Sultan Mandalika; Radjendra Al Fattah Banu; Rafli Achmad Irzaqie; Vanessa Debora Muaja
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/veegj712

Abstract

Digitalisasi rekam medis elektronik (RME) di Indonesia membawa kemudahan dalam pengelolaan data pasien, namun juga menimbulkan tantangan hukum terkait validitas sebagai alat bukti dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep hukum untuk menganalisis regulasi serta praktik terkait RME dalam sengketa malpraktik medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RME diakui sebagai alat bukti sah dalam proses hukum, tetapi validitas dan keamanannya sering dipertanyakan akibat potensi pemalsuan dan risiko kebocoran data. Kelemahan sistem keamanan dan regulasi yang kurang tegas menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan penerapan sistem keamanan data yang komprehensif sangat penting untuk memastikan RME dapat berfungsi efektif sebagai alat bukti hukum, melindungi privasi pasien, serta memperkuat akuntabilitas institusi kesehatan dan tenaga medis di era digital.
Co-Authors Daffania Aldhiyata Radjendra Al Fattah Banu Radjendra Al-fattah Banu Rafli Achmad Irzaqie Shabrina Rifdah Larasati Vanessa Debora Muaja