Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB HENRY SURYA TERHADAP NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INDOSURYA Radjendra Al-fattah Banu; Daffania Aldhiyata; Shabrina Rifdah Larasati; Muhammad Sultan Mandalika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7365

Abstract

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, dengan total kerugian yang mencapai Rp 106 triliun dan melibatkan lebih dari 23.000 nasabah. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengelolaan internal koperasi dan pengawasan eksternal dari otoritas terkait. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengurus koperasi, khususnya Henry Surya, serta meninjau perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan KUHPerdata. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi kasus dan analisis peraturan terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengurus koperasi melanggar prinsip keanggotaan terbatas yang diatur dalam undang-undang dengan menghimpun dana dari masyarakat umum, sehingga menyebabkan gagal bayar. Perlindungan hukum yang tersedia melalui jalur perdata dan pidana masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan aset koperasi untuk mengganti kerugian nasabah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi koperasi, peningkatan pengawasan lembaga terkait, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Digitalisasi Rekam Medis dalam Pusaran Hukum Analisis Pertanggungjawaban Malpraktik Medis dan Perlindungan Data Pasien Muhammad Sultan Mandalika; Radjendra Al Fattah Banu; Rafli Achmad Irzaqie; Vanessa Debora Muaja
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/veegj712

Abstract

Digitalisasi rekam medis elektronik (RME) di Indonesia membawa kemudahan dalam pengelolaan data pasien, namun juga menimbulkan tantangan hukum terkait validitas sebagai alat bukti dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep hukum untuk menganalisis regulasi serta praktik terkait RME dalam sengketa malpraktik medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RME diakui sebagai alat bukti sah dalam proses hukum, tetapi validitas dan keamanannya sering dipertanyakan akibat potensi pemalsuan dan risiko kebocoran data. Kelemahan sistem keamanan dan regulasi yang kurang tegas menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan penerapan sistem keamanan data yang komprehensif sangat penting untuk memastikan RME dapat berfungsi efektif sebagai alat bukti hukum, melindungi privasi pasien, serta memperkuat akuntabilitas institusi kesehatan dan tenaga medis di era digital.