Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Social Research
Ayu Jati Putri, Fatma
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of Corporate Social Responsibility By Companies To Establish Corporate Existence In Society (A Review From Business and Legal Norm Perspectives) Yulia, Aris; Ayu Jati Putri, Fatma
Journal of Social Research Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i2.2447

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) emerged as a prominent concept in the 1990s, garnering attention from academics, non-governmental organizations (NGOs), and business practitioners. Initially, CSR focused on corporate accountability to shareholders but later expanded to include broader responsibilities to stakeholders, such as employees, consumers, suppliers, communities, and environmental constituents. In Indonesia, the legal framework for CSR is established under Law Number 25 of 2007 on Investment and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, transforming CSR from a moral obligation into a legal mandate. This shift has sparked debates concerning the conceptual and practical aspects of CSR. However, fulfilling CSR obligations, both legal and social, positively impacts a company's existence in society. Companies adhering to these obligations are perceived more favorably, enhancing their corporate image and long-term sustainability. This study examines the implementation of CSR through the lens of business ethics and legal norms, highlighting its role in reinforcing corporate existence in the community.
Smart Contract Dalam Perspektif Pasal 1320 Kuhperdata: Analisis Keabsahan, Perbandingan Kontraktual, dan Implikasinya Bagi Transaksi Bisnis di Indonesia Ayu jati Putri, Fatma; Yulia, Aris
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64117

Abstract

Transformasi digital dan perkembangan teknologi blockchain telah memperkenalkan konsep smart contract sebagai bentuk baru perjanjian yang dieksekusi secara otomatis melalui sistem terdesentralisasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah smart contract dapat memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, membandingkan aspek hukum dan teknisnya dengan perjanjian konvensional, serta menilai potensinya sebagai solusi dalam transaksi bisnis di Indonesia, dengan fokus pada regulasi dan perlindungan hukum yang dibutuhkan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perjanjian, serta pengaturan smart contract di beberapa negara. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan implikasi normatif bagi sistem hukum Indonesia. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, smart contract dapat memenuhi keempat unsur sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perbedaannya dengan perjanjian konvensional terletak pada mekanisme teknis dan karakter eksekusi yang bersifat otomatis dan tidak mudah diubah (immutable). Keunggulan ini memberikan efisiensi, transparansi, dan kepastian eksekusi dalam transaksi bisnis. Namun, smart contract juga menimbulkan tantangan terkait pembatalan kontrak, pembuktian identitas, dan perlindungan hukum apabila terjadi cacat kehendak atau kesalahan kode. Secara komparatif, beberapa negara seperti Amerika Serikat (Arizona, Tennessee) dan Singapura telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap smart contract, sementara Indonesia masih berada pada tahap pengakuan implisit melalui UU ITE.
Co-Authors Aris Yulia, Aris