Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Law and Justice Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PROGRESIF
Aris Yulia, Aris
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila Yulia, Aris
Law and Justice Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i1.8045

Abstract

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran sangat besat dalam mengakomodasi perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Notaris dapat dikatakan sebagai profesi pejabat yang membuat dokumen tekuat dan terpenuh dalam pemenuhan bukti secara otentik atau sempurna yang dilakukan untuk proses penegakan hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dikarenakan keterkaitannya mengenai hal—hal yang menyangkut tentang perdata seperti transaksi-transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik dan banyak dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementrian Hukum & HAM yg terintegrasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Kemajuan informasi yang berkembang pesat ini bisa menjadi bumerang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris. Terdapat aturan yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan jika hal ini tidak dilaksanakan atau tidak dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, maka kegiatan dan/atau transaksi itu dianggap tak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukan terdapat hubungan hukum antara keperdataan di masyarakat dengan notaris, termasuk hubungan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan bagaimana kedudukan hukum atas akta notaris dalam perizinan usaha terbaru bagi dunia kenotariatan?Keywords: Profesi Notaris, Era Transedental, Transendensi Pancasila, OSS.
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL Yulia, Aris
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.152

Abstract

Sumber daya alam di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi empat, yakni: bumi, air, mang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang terjadi, pendistribusian sumber daya agraria tidak seimbang dan belum mencerminkan keadilan sosial. Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL Yulia, Aris
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.152

Abstract

Sumber daya alam di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi empat, yakni: bumi, air, mang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang terjadi, pendistribusian sumber daya agraria tidak seimbang dan belum mencerminkan keadilan sosial. Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.
Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat dalam Menghadapi Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Sumedang: Edukasi dan Pendampingan Yulia, Aris; Anam, Saiful
PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36406/progresif.v5i1.68

Abstract

This activity discusses the implementation of electronic land certificates as part of the digital transformation in Indonesia's land administration system. The transition from a manual to an electronic system presents various challenges, particularly in terms of accessibility, potential land disputes, and data protection. To address these obstacles, community service activities were carried out using a normative approach and case studies, targeting economically productive communities and vulnerable groups. The program's success was measured through several indicators, including increased legal awareness, the number of active users of the system, a reduction in land disputes, and compliance with data protection standards. This activity was held in Sukajaya Village, Sumedang Regency, West Java, on Friday, January 17, 2025, with participants consisting of village officials and residents of Sukajaya. The results indicate that synergy between clear legal regulations, continuous community assistance, and adequate technical support is the key to the successful implementation of electronic land certificates.
Religious Community Organization as Corporation: Legal Politics at the Edge of the Mine: Ormas Keagamaan Jadi Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang Nugroho, Wahyu; Syahruddin, Erwin; Anam, Saiful; Yulia, Aris
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.20375

Abstract

The government issued a Government Regulation on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, which regulates the offering of Special Mining Business Permit Areas on a priority basis to business entities owned by religious community organizations. The method used is normative juridical supported by empirical data, a case approach based on developing news media. Data collection techniques through secondary data, with qualitative juridical analysis. The results of this study are first, the legal policy of granting mining business permits to religious community organizations based on the Government Regulation on the Implementation of Mining Business Activities has contradicted the Mineral and Coal Mining Law. The priority offer in the law is addressed to BUMN and BUMD, while in the government regulation it is addressed to religious community organizations, which is a constitutional problem; second, the existence of guarantees in environmental management for religious community organizations as holders of mining business permits requires compliance with these business entities with environmental management instruments. In addition, it will test the consistency of religious organizations' understanding of the concept of environmental preservation in practice or business actors carrying out mining activities.
Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Yulia, Aris; Putri, Fatma Ayu Jati
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i9.4876

Abstract

The politics of agrarian law in Indonesia plays a crucial role in shaping the fate of indigenous peoples’ communal land rights (hak ulayat). Although the recognition of such rights is enshrined in the Constitution and several statutory regulations, their implementation remains limited. Regulatory disharmony, the absence of formal recognition of customary territories in many regions, and the stagnation of the Indigenous Peoples Bill (RUU Masyarakat Adat) reflect the state's weak commitment to protecting indigenous rights. Using a normative legal approach and analysis of relevant court decisions and policies, this article concludes that meaningful protection of hak ulayat requires agrarian policy reform rooted in social justice and legal pluralism.
Smart Contract Dalam Perspektif Pasal 1320 Kuhperdata: Analisis Keabsahan, Perbandingan Kontraktual, dan Implikasinya Bagi Transaksi Bisnis di Indonesia Ayu jati Putri, Fatma; Yulia, Aris
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64117

Abstract

Transformasi digital dan perkembangan teknologi blockchain telah memperkenalkan konsep smart contract sebagai bentuk baru perjanjian yang dieksekusi secara otomatis melalui sistem terdesentralisasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah smart contract dapat memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, membandingkan aspek hukum dan teknisnya dengan perjanjian konvensional, serta menilai potensinya sebagai solusi dalam transaksi bisnis di Indonesia, dengan fokus pada regulasi dan perlindungan hukum yang dibutuhkan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perjanjian, serta pengaturan smart contract di beberapa negara. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan implikasi normatif bagi sistem hukum Indonesia. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, smart contract dapat memenuhi keempat unsur sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perbedaannya dengan perjanjian konvensional terletak pada mekanisme teknis dan karakter eksekusi yang bersifat otomatis dan tidak mudah diubah (immutable). Keunggulan ini memberikan efisiensi, transparansi, dan kepastian eksekusi dalam transaksi bisnis. Namun, smart contract juga menimbulkan tantangan terkait pembatalan kontrak, pembuktian identitas, dan perlindungan hukum apabila terjadi cacat kehendak atau kesalahan kode. Secara komparatif, beberapa negara seperti Amerika Serikat (Arizona, Tennessee) dan Singapura telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap smart contract, sementara Indonesia masih berada pada tahap pengakuan implisit melalui UU ITE.
Co-Authors Ayu Jati Putri, Fatma Putri, Fatma Ayu Jati Saiful Anam Syahruddin, Erwin Wahyu Nugroho