Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Law and Justice Cepalo SUPREMASI Jurnal Hukum International Journal of Community Service Journal of Social Research Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PROGRESIF Lex Publica
Aris Yulia, Aris
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila Yulia, Aris
Law and Justice Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i1.8045

Abstract

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran sangat besat dalam mengakomodasi perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Notaris dapat dikatakan sebagai profesi pejabat yang membuat dokumen tekuat dan terpenuh dalam pemenuhan bukti secara otentik atau sempurna yang dilakukan untuk proses penegakan hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dikarenakan keterkaitannya mengenai hal—hal yang menyangkut tentang perdata seperti transaksi-transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik dan banyak dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementrian Hukum & HAM yg terintegrasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Kemajuan informasi yang berkembang pesat ini bisa menjadi bumerang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris. Terdapat aturan yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan jika hal ini tidak dilaksanakan atau tidak dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, maka kegiatan dan/atau transaksi itu dianggap tak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukan terdapat hubungan hukum antara keperdataan di masyarakat dengan notaris, termasuk hubungan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan bagaimana kedudukan hukum atas akta notaris dalam perizinan usaha terbaru bagi dunia kenotariatan?Keywords: Profesi Notaris, Era Transedental, Transendensi Pancasila, OSS.
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL Yulia, Aris
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.152

Abstract

Sumber daya alam di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi empat, yakni: bumi, air, mang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang terjadi, pendistribusian sumber daya agraria tidak seimbang dan belum mencerminkan keadilan sosial. Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.
Land Use Policies and Tenure in Economic Liberalization Regime: Land Law in Agro-Industrial Context Yulia, Aris; Putri, Fatma Ayu Jati; Wati, Erna
Lex Publica Vol. 10 No. 1 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.1.2023.14-27

Abstract

Abstract. The Basic Agrarian Law (BAL) in Indonesia serves as the constitutional foundation for ensuring state control over land, water, and natural resources for the collective welfare of its people. However, the growth of capitalism and the free-market system has had a significant impact on land tenure and utilization by corporations in the country. This paper explores the consequences of economic liberalization, the role of foreign investment, and the resulting disparities between large corporations and local communities in land ownership. It also delves into the need for a balanced legal framework that prioritizes social justice, with a focus on equitable land use that benefits both industries and the broader community. The study adopts a socio-legal research approach to comprehend the practical implications of legal systems in society. By highlighting the interconnectedness of land, humanity, and the divine, and emphasizing Pancasila principles, the findings propose strategies to achieve a harmonious balance between corporate interests and community welfare.   Abstrak. Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia memiliki peran penting sebagai landasan konstitusional untuk memastikan penguasaan negara terhadap tanah, air, dan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama rakyatnya. Namun, perkembangan kapitalisme dan sistem pasar bebas telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh perusahaan di negara ini. Tulisan ini menjelajahi akibat dari liberalisasi ekonomi, peran investasi asing, serta kesenjangan yang muncul antara perusahaan besar dan komunitas lokal dalam kepemilikan tanah. Selain itu, kami juga akan menggali tentang perlunya kerangka hukum yang seimbang dengan fokus pada keadilan sosial, dan bagaimana pemanfaatan tanah yang adil dapat memberi manfaat bagi baik industri maupun masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-legal untuk memahami dampak nyata dari sistem hukum dalam masyarakat. Dengan menyoroti keterkaitan antara tanah, kemanusiaan, dan hal yang Ilahi, serta menekankan prinsip-prinsip Pancasila, penelitian ini akan menyajikan strategi untuk mencapai keseimbangan harmonis antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Hukum pertanahan, Tata guna lahan, Kepemilikan lahan, Liberalisasi ekonomi, Indonesia
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL Yulia, Aris
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.152

Abstract

Sumber daya alam di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi empat, yakni: bumi, air, mang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang terjadi, pendistribusian sumber daya agraria tidak seimbang dan belum mencerminkan keadilan sosial. Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.
Implementation of Corporate Social Responsibility By Companies To Establish Corporate Existence In Society (A Review From Business and Legal Norm Perspectives) Yulia, Aris; Ayu Jati Putri, Fatma
Journal of Social Research Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i2.2447

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) emerged as a prominent concept in the 1990s, garnering attention from academics, non-governmental organizations (NGOs), and business practitioners. Initially, CSR focused on corporate accountability to shareholders but later expanded to include broader responsibilities to stakeholders, such as employees, consumers, suppliers, communities, and environmental constituents. In Indonesia, the legal framework for CSR is established under Law Number 25 of 2007 on Investment and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, transforming CSR from a moral obligation into a legal mandate. This shift has sparked debates concerning the conceptual and practical aspects of CSR. However, fulfilling CSR obligations, both legal and social, positively impacts a company's existence in society. Companies adhering to these obligations are perceived more favorably, enhancing their corporate image and long-term sustainability. This study examines the implementation of CSR through the lens of business ethics and legal norms, highlighting its role in reinforcing corporate existence in the community.
Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat dalam Menghadapi Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Sumedang: Edukasi dan Pendampingan Yulia, Aris; Anam, Saiful
PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36406/progresif.v5i1.68

Abstract

This activity discusses the implementation of electronic land certificates as part of the digital transformation in Indonesia's land administration system. The transition from a manual to an electronic system presents various challenges, particularly in terms of accessibility, potential land disputes, and data protection. To address these obstacles, community service activities were carried out using a normative approach and case studies, targeting economically productive communities and vulnerable groups. The program's success was measured through several indicators, including increased legal awareness, the number of active users of the system, a reduction in land disputes, and compliance with data protection standards. This activity was held in Sukajaya Village, Sumedang Regency, West Java, on Friday, January 17, 2025, with participants consisting of village officials and residents of Sukajaya. The results indicate that synergy between clear legal regulations, continuous community assistance, and adequate technical support is the key to the successful implementation of electronic land certificates.
Ormas Keagamaan Jadi Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang: Religious Community Organization as Corporation: Legal Politics at the Edge of the Mine Nugroho, Wahyu; Syahruddin, Erwin; Anam, Saiful; Yulia, Aris
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.20375

Abstract

The government issued a Government Regulation on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, which regulates the offering of Special Mining Business Permit Areas on a priority basis to business entities owned by religious community organizations. The method used is normative juridical supported by empirical data, a case approach based on developing news media. Data collection techniques through secondary data, with qualitative juridical analysis. The results of this study are first, the legal policy of granting mining business permits to religious community organizations based on the Government Regulation on the Implementation of Mining Business Activities has contradicted the Mineral and Coal Mining Law. The priority offer in the law is addressed to BUMN and BUMD, while in the government regulation it is addressed to religious community organizations, which is a constitutional problem; second, the existence of guarantees in environmental management for religious community organizations as holders of mining business permits requires compliance with these business entities with environmental management instruments. In addition, it will test the consistency of religious organizations' understanding of the concept of environmental preservation in practice or business actors carrying out mining activities.
THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE FORMATION OF LOCAL WISDOM BASED BUSINESS LEGAL REGULATIONS IN INDONESIA Marina, Liza; Anam, Saiful; Haliding, Safri; Nugroho, Wahyu; Yulia, Aris
Cepalo Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v9no2.4213

Abstract

Business law in Indonesia is predominantly shaped by the civil law tradition of continental Europe, resulting in regulations that often overlook local needs and values. The uncritical adoption of foreign legal norms has marginalized indigenous legal traditions, which historically embody principles of ethical commerce and community-based practices. This misalignment between formal regulation and local business conduct creates legal uncertainty, discourages domestic investment, and undermines the competitiveness of local entrepreneurs. To address these challenges, business law reform must integrate cultural values such as consensus-based decision-making (musyawarah), mutual cooperation (gotong royong), distributive justice, and social responsibility, while remaining adaptive to globalization and economic liberalization. Employing a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, this study analyzes the integration of local wisdom into business law to strengthen inclusivity, contextual relevance, and sustainability. The findings are expected to contribute theoretically and practically to a national business law framework that not only reflects Indonesia’s constitutional identity but also preserves local culture and reinforces grassroots economic sovereignty.
Legal Counselling and Communication Campaign On The Dangers of Hoaxes In Social Media By The Women’s Empowerment Forum (FPPI), Bali Province Purwati, Ani; Irwanti, Marlinda; Yulia, Aris; Ruslita, Gita
International Journal Of Community Service Vol. 5 No. 3 (2025): August 2025 (Indonesia - Rusia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v5i3.835

Abstract

The massive spread of hoaxes through social media has become a serious challenge in Indonesia, as it not only disrupts individual understanding but also threatens social harmony and legal certainty. This community service program, organized by the Women’s Empowerment Forum (FPPI) Bali Province, aimed to raise public awareness of the dangers of hoaxes while providing legal knowledge regarding the consequences faced by those who disseminate false information. The program was carried out through a combination of legal counselling and participatory communication campaigns with a local cultural approach. The legal counselling materials included the regulatory framework governing hoaxes, their social impacts, and strategies for early detection and prevention. Meanwhile, the communication campaign utilized posters, infographics, digital content, as well as cultural expressions such as traditional poetry (pantun) and Balinese performing arts, making the legal messages easier to understand and more engaging. Participants, consisting of women, youth, students, and community leaders, were actively involved in discussions, simulations, and group campaigns. The results of the program indicated an increased understanding among participants regarding the legal implications of spreading hoaxes and improved ability to identify misleading information in the digital sphere. This program demonstrates that participatory community-based strategies, when combined with legal literacy and cultural communication, can strengthen both digital awareness and social resilience against hoaxes. The initiative also reflects the role of higher education institutions in fulfilling the Tri Dharma of universities through legal education, community empowerment, and the promotion of responsible digital citizenship.
Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Yulia, Aris; Putri, Fatma Ayu Jati
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i9.4876

Abstract

The politics of agrarian law in Indonesia plays a crucial role in shaping the fate of indigenous peoples’ communal land rights (hak ulayat). Although the recognition of such rights is enshrined in the Constitution and several statutory regulations, their implementation remains limited. Regulatory disharmony, the absence of formal recognition of customary territories in many regions, and the stagnation of the Indigenous Peoples Bill (RUU Masyarakat Adat) reflect the state's weak commitment to protecting indigenous rights. Using a normative legal approach and analysis of relevant court decisions and policies, this article concludes that meaningful protection of hak ulayat requires agrarian policy reform rooted in social justice and legal pluralism.
Co-Authors Ani Purwati, Ani Ayu Jati Putri, Fatma erna wati Liza Marina Marlinda Irwanti, Marlinda Putri, Fatma Ayu Jati Ruslita, Gita Safri Haliding Saiful Anam Syahruddin, Erwin Wahyu Nugroho