Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal University Of Bengkulu Law Journal JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Communication Studies and Society
Aulia, Salwa
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI ALGORITMA C4.5 UNTUK KLASIFIKASI DAMPAK POLA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN EMOSIONAL Maheswari, Dhini; Bulan Anggraini, Ratu; Aulia, Salwa; Diah, Yolanda; Oloan Lubis, Baginda
JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Vol. 9 No. 2 (2025): JATI Vol. 9 No. 2
Publisher : Institut Teknologi Nasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/jati.v9i2.13011

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, memberikan dampak yang beragam terhadap kesejahteraan emosional penggunanya, baik secara positif maupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan pengaruh pola penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan emosional dengan menerapkan algoritma C4.5. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam membangun pohon keputusan yang efektif untuk menganalisis data dengan atribut kategorikal maupun numerik. Studi ini menggunakan dataset yang diperoleh melalui survei terhadap 148 responden berusia 21–35 tahun, mencakup variabel seperti durasi penggunaan, jenis interaksi, dan frekuensi aktivitas daring. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model klasifikasi yang dikembangkan mampu mengidentifikasi pola penggunaan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Meskipun akurasi prediksi sebesar 63,44% menunjukkan hasil yang menjanjikan, masih terdapat peluang untuk meningkatkan performa model lebih lanjut. Temuan dalam penelitian ini mendukung pemahaman bahwa media sosial memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kesehatan mental pengguna, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Implementasi algoritma C4.5 diharapkan dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi individu dan pemangku kepentingan dalam memahami serta mengelola pola penggunaan media sosial secara lebih bijaksana.
Analisis Teori Semiotika Roland Barthes Dalam Film Miracle in Cell No.7 Versi Indonesia Kevinia, Callista; putri syahara, putri sayahara; Aulia, Salwa; Astari, Tengku
COMMUSTY Journal of Communication Studies and Society Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/commusty.v1i2.4082

Abstract

Film terbentuk apabila terdapat suatu cerita yang memiliki pesan untuk diperlihatkan kepada khalayak atau penonton. Film menyampaikan pesannya melalui gambar bergerak, warna dan suara. Sementara itu menurut Barthes, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk mengartikan suatu tanda, di mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda - tanda tersebut dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretif. Kualitatif deskriptif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan kepada pengamatan suatu fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Objek kajian dari penelitian ini adalah film Miracle in Cell No. 7, menceritakan tentang kisah Dodo Rozak yang memiliki keterbatasan mental. Ia memiliki anak perempuan cantik dan baik bernama Kartika. Dalam film ini, Dodo dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis kecil bernama Melati, seorang putri dari pejabat terkenal lalu dibawa ke ranah hukum dan mendapatkan hukuman mati sehingga harus berpisah dari putrinya, Kartika. Walaupun Bapak Dodo seorang difabel, ia terus berusaha menjadi seorang ayah yang sempurna demi membahagiakan Kartika. Maka dari itu, peneliti tertarik dengan cara Bapak Dodo mengekspresikan apa yang ia rasakan sebagai bagian dari berkomunikasi. Hasilnya, peneliti memahami bahwa masing-masing manusia memiliki caranya sendiri bahkan cara Bapak Dodo bisa terbilang unik. Peneliti juga berharap agar masyarakat dapat memahami juga agar tidak terjadi penghakiman sendiri.
FAIR PLAY PRINCIPLES IN GOOD GOVERNANCE: COMPARATIVE REGULATIONS AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND MALAYSIA Aulia, Salwa; Simanjutak, Steven Immanuel; Padang, Alvian Ajay Chensyah; Wulandari; Mubin, Mukhlis
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement [IN PRESS] Vol. 5 Issue 1 (2026)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v5i1.923

Abstract

The principle of fair play constitutes a fundamental element in modern governance, emphasizing integrity, transparency, and equal treatment in public administration. In Indonesia, this principle is incorporated into the General Principles of Good Governance (AUPB), while Malaysia situates it within administrative instruments including Public Service Ethics and public sector integrity standards. This study analyzes the relevance of fair play principles in realizing good governance through a comparative approach between Indonesia and Malaysia, examining normative foundations, regulatory developments, and implementation practices. The research employs a normative legal approach with comparative methodology, analyzing laws, administrative guidelines, court decisions, and scholarly literature. Findings reveal that although both countries demonstrate commitment to fair play principles, Indonesia confronts challenges in consistent AUPB application and enforcement, while Malaysia encounters issues regarding transparency and effectiveness of public complaint mechanisms. The study confirms that strengthening fair play principles plays a strategic role in enhancing bureaucratic integrity and reinforcing public service legitimacy. Recommendations emphasize regulatory harmonization, improvement of official accountability, and implementation of integrity-based oversight mechanisms. The comparative analysis demonstrates that effective implementation requires not merely normative frameworks but also transformation of administrative culture, capacity building, and sustained institutional support in both countries.
Model Konseptual Tata Kelola Kolaboratif Sistem Informasi Lingkungan Daerah Berbasis Keterbukaan Data Aulia, Salwa; Widodo, Supri; Nurkamila, Salma; Febrianty, Ayumi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4566

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual tata kelola kolaboratif Sistem Informasi Lingkungan Daerah berbasis keterbukaan data di Kabupaten Purwakarta. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis Miles dan Huberman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan sebanyak delapan sesi, wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, serta studi dokumentasi pada periode September–November 2025. Hasil analisis menghasilkan 47 kode awal yang direduksi menjadi 12 kategori dan tiga tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data lingkungan masih bersifat manual dan fragmentaris, didominasi penggunaan Microsoft Excel tanpa standar baku, dengan 78% data tidak terstandar. Pola kolaborasi antaraktor masih berlangsung secara informal, dengan tingkat koordinasi hanya mencapai 32% dari kondisi optimal. Meskipun tingkat kesadaran terhadap pentingnya transparansi data cukup tinggi (85%), implementasi keterbukaan data masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi dengan tingkat kesiapan 2,1 dari 5, kekhawatiran terhadap keamanan data (71%), serta keterbatasan anggaran tahunan sebesar Rp 45 juta. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu infrastruktur teknologi terintegrasi, struktur koordinasi multi-level, dan mekanisme pemberdayaan digital. Model yang dikembangkan telah divalidasi melalui Focus Group Discussion dengan 12 pemangku kepentingan serta expert review oleh tiga akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi lingkungan yang transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan
SEIZURE AS A COERCIVE MEASURE IN A COMPARISON OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW BETWEEN INDONESIA AND FRANCE: PENYITAAN SEBAGAI TINDAKAN PAKSA DALAM PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA ANTARA INDONESIA DAN PRANCIS Aulia, Salwa; Sary, Wevy Efticha
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): October
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v10i2.46708

Abstract

Seizure is a form of coercive measure in criminal procedure law that inherently restricts constitutional rights, particularly the right to property and protection against arbitrary actions by law enforcement officials. Changes to criminal procedure law regulations in Indonesia through the New Criminal Procedure Code mark a fundamental reform of the investigation mechanism, including regulations on seizure. However, these normative reforms need to be critically examined to assess the extent to which the new regulations are able to guarantee due process of law and prevent abuse of authority. This article aims to analyze the provisions on seizure in the New Indonesian Criminal Procedure Code by comparing them with the seizure system in the French Code de procédure pénale as a representation of an established civil law system. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative legal approach. The results show that the New Criminal Procedure Code has strengthened the normative basis for seizure by confirming the objectives, objects, and procedures for seizure, but still leaves broad discretion to investigators. In contrast, French criminal procedure law places strong judicial control through a mechanism of judicial authorization and procedural guarantees for suspects and third parties. This comparison emphasizes the importance of strengthening judicial oversight and limiting the authority of investigators in the seizure system in Indonesia. This article contributes by formulating normative implications and offering a reconstruction of seizure regulations in the New Criminal Procedure Code that is oriented towards the protection of human rights, legal certainty, and the principle of proportionality in criminal procedure law.
Co-Authors Astari, Tengku Baginda Oloan Lubis Bulan Anggraini, Ratu Diah, Yolanda Febrianty, Ayumi Kevinia, Callista Maheswari, Dhini Mubin, Mukhlis Nurkamila, Salma Padang, Alvian Ajay Chensyah putri syahara, putri sayahara Sary, Wevy Efticha Simanjutak, Steven Immanuel Widodo, Supri WULANDARI