Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Harahap, Muhammad Hafist
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Putri, Aida; Putra Dalimunthe , Aidil; Harahap, Muhammad Hafist; Zulfikar Siregar, Achmad
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 1 No. 02 (2023): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia,Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v1i02.182

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat maraknya jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Harga yang relatif murah, terjangkau dan bermerek menjadi latar belakang para pembeli membeli pakaian bekas impor tersebut. Dalam realitanya jual beli pakaian bekas impor dengan sistem karungan atau bal-balan yang secara fisik tidak diketahui oleh pembeli kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas impor tersebut. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor dalam pandangan hukum ekonomi syariah dan undang-undang. pakaian bekas di era sekarang ini dengan mudahnya kita dapatkan khususnya kota-kota besar, tetapi ada sebagian masyarakat yang masih meragukan hukum jual beli pakaian bekas tersebut. Kajian bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli pakaian bekas menurut perspektif hukum islam. Ini merupakan kajian Pustaka, dengan mengumpulkan data dari Sebagian sumber ( Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ dan buku literatur terkait) serta dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan beberapa ketentuan ; (1) terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. (2) praktik khiyar (memilih), dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar, tetapi apabila transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam berkaitan dengan hukum jual-beli pakaian bekas, dalam perspekatif hukum Islam. Secara praktis bermanfaat khususnya bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa adanya keraguan.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Harahap, Muhammad Hafist; Azizah, Noor
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3774

Abstract

Hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yaitu tindak pidana yang akibatnya menghilangkan nyawa seseorang. Pada dasarnya yang sering menjadi pembahasan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum atau masyarakat sipil, namun tindak pidana pembunuhan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini dimaksud adalah pihak kepolisian maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam. Dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat kepolisian, dan bagaimana ketentuan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat penegak kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan tiga sumber data yaitu primer sekunder dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu mengikuti ketentuan hukum pada peradilan umum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 338 sampai dengan 350 KUH Pidana, dan dalam perspektif hukum pidana Islam maka ditinjau dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan permohonan maaf dari pihak keluarga korban untuk mendapatkan keringanan.
Co-Authors Noor Azizah Putra Dalimunthe , Aidil Putri, Aida Zulfikar Siregar, Achmad