Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Service and Research Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains PESHUM
Putri, Shabiha Elena
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Guna Mengoptimalkan Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia Putri, Shabiha Elena; Gosal, Welly
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara optimalisasi fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan PTUN terkait kasus investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN yang berfungsi optimal mampu menciptakan kepastian hukum yang meningkatkan kepercayaan investor asing. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kompleks, dan tumpang tindih regulasi masih menghambat efektivitas PTUN. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan kelembagaan PTUN, harmonisasi regulasi, dan peningkatan transparansi dalam penyelesaian sengketa investasi guna mendukung pertumbuhan FDI.
Efektivitas Sita Penyesuaian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mencegah Pengalihan Aset Tergugat Studi Putusan PN KUTACANE Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn Jiavello, Abraham; Suciara, Angelica; Idias, Bryan; Putri, Shabiha Elena; Pandu Nararya, Joseph Radya; Jhonray, Nathasya; Amira, Tasya; Ginting, Yuni Priskila
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1714

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif dalam mencegah pengalihan aset tergugat melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn. Sita penyesuaian merupakan langkah hukum penting yang melindungi hak penggugat dengan membekukan aset tergugat agar tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji penerapan sita penyesuaian dalam perkara perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sita penyesuaian efektif menjaga status quo aset tergugat, terdapat kendala yang memperlambat proses implementasinya, seperti akses informasi terbatas dan ketidaksiapan administratif. Melalui analisis Putusan PN Kutacane, disimpulkan bahwa optimalisasi prosedur administrasi dan penguatan pengawasan terhadap aset tergugat akan memperkuat efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif.
Comparison of PMH Between Indonesia and the Netherlands Sibarani, Clarisa Sondang; Hutagalung, Joshua; Putri, Shabiha Elena; Hutahaean, Triani Cahya; Aliantoni, Yoandhika
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 11 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i11.1343

Abstract

This study analyzes the comparison of the Unlawful Acts system between Indonesia and the Netherlands through a qualitative approach with a literature study design. Although both countries share the roots of the same legal system, the development of both shows significant differences in implementation and adaptation to contemporary needs. The Netherlands has developed a broader and more flexible concept through Article 6:162 of the Burgerlijk Wetboek with detailed classification, strict documentation standards, and a mature legal infrastructure. On the other hand, Indonesia still applies the general concept through Article 1365 of the Civil Code without specific classifications and faces challenges in standardizing medical documentation, medicolegal awareness, and implementing digital systems. The fundamental difference can be seen in the philosophical aspects of justice, institutional capacity, proof mechanisms, and adaptation to technological developments. The era of digitalization brings new challenges related to legal accountability in the context of artificial intelligence and digital platforms that require comprehensive regulation. The research found that the Dutch legal system is more responsive to social and technological changes, has a strong transparency mechanism, and an emphasis on communication and patient safety aspects in dispute prevention. Legal harmonization in the context of globalization is an urgent need to facilitate international cooperation. Strategic recommendations include the development of specific classifications, strengthening documentation regulations, developing a legal framework for digital technology, citizen lawsuit reform, and learning from Dutch best practices that can be adapted to the local Indonesian context to improve legal certainty and justice.
Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan Dapat Dijadikan Bukti Tambahan Tanpa Memerlukan Pembuktian Tambahan Hutagalung, Joshua; Pangaribuan, Michael Zona; Putri, Shabiha Elena; Hutahaean, Triani Cahya; Aliantoni, Yoandhika; Gosal, Welly; Ginting, Yuni Priskila; Sibarani, Clarissa Sondang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3240

Abstract

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Melalui kewenangannya, PPATK mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan Laporan Analisis (LHA) yang menjadi dasar bagi penyidik ​​untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang krusial sebagai alat bukti tambahan dalam proses penuntutan pidana. Meskipun LHA tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di pengadilan karena sifatnya yang rahasia, namun dokumen-dokumen tersebut sah digunakan pada tahap penyidikan untuk memperkuat alat bukti lain dan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Data rekening dan transaksi keuangan memberikan dasar objektif untuk melacak asal-usul dana gelap dan mendukung proses penyitaan dan penyitaan aset. Dengan demikian, laporan PPATK memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem pembuktian pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di Indonesia.
Co-Authors Aliantoni, Yoandhika Amira, Tasya Gosal, Welly Hutagalung, Joshua Hutahaean, Triani Cahya Idias, Bryan Jhonray, Nathasya Jiavello, Abraham Pandu Nararya, Joseph Radya Pangaribuan, Michael Zona Sibarani, Clarisa Sondang Sibarani, Clarissa Sondang Suciara, Angelica Yuni Priskila Ginting