Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Guna Mengoptimalkan Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia Putri, Shabiha Elena; Gosal, Welly
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8735

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara optimalisasi fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan PTUN terkait kasus investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN yang berfungsi optimal mampu menciptakan kepastian hukum yang meningkatkan kepercayaan investor asing. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kompleks, dan tumpang tindih regulasi masih menghambat efektivitas PTUN. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan kelembagaan PTUN, harmonisasi regulasi, dan peningkatan transparansi dalam penyelesaian sengketa investasi guna mendukung pertumbuhan FDI.

Negligence in Fulfilling Contractual Obligations Sondang Sibarani, Clarisa; Elena Putri, Shabiha; Cahya Hutahaean, Triani; Gosal, Welly
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 7 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i7.541

This research addresses the increasing issues of breach of contract in Indonesia, particularly focusing on the legal consequences of non-compliance with debt repayment obligations and the execution of guarantees. Breach of contract, or wanprestasi, disrupts business transactions and leads to material and immaterial losses for the affected parties. The urgency of this research lies in the growing number of breach of contract cases in Indonesia, with such disputes posing significant financial and legal risks. While previous studies have explored breach of contract in broader contexts, there is limited research specifically addressing the application of Indonesian civil law in these cases, especially about debt defaults and guarantees. This study fills this gap by analyzing how Indonesian law handles breach of contract cases and the enforcement of guarantees. The research uses a mixed-method approach, combining legal analysis and case studies to examine the consequences of defaults and the protection of creditors' rights. The findings highlight the need for legal reforms to improve the enforcement of contracts and enhance creditor protection. This research contributes to understanding contract law in Indonesia, offering practical recommendations for businesses and policymakers to address breaches more effectively and ensure fairer outcomes in the judicial process.

Peran Konsultan dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital 5.0 Surbakti, Cecillya; Manuputy, Matthew; Pangaribuan, Michael Zona; Gosal, Welly; Eko Yulio, Pietro Grassio; Ginting, Yuni Priskila; Hutagalung, Joshua
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2436

Dengan cepatnya kemajuan teknologi di Era Digital 5.0 telah mengubah penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan bertambahnya risiko pelanggaran hak cipta di ruang digital yang tak terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan menegakkan hak tersebut, terutama dalam konteks pelanggaran lagu “Bilang Saja” oleh Agnez. Metode analisis data yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi tidak hanya dalam litigasi, tetapi juga dalam pendaftaran, pembuatan kontrak digital, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak yurisdiksi. Keunikan penelitian ini terdapat pada penggabungan teori hukum digital 5.0, seperti law by design, techno-regulation, dan pluralisme hukum digital, yang menjadikan Konsultan sebagai perancang perlindungan hukum di zaman teknologi yang berkembang saat ini.

Negligence in Fulfilling Contractual Obligations Sondang Sibarani, Clarisa; Elena Putri, Shabiha; Cahya Hutahaean, Triani; Gosal, Welly
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 7 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i7.541

This research addresses the increasing issues of breach of contract in Indonesia, particularly focusing on the legal consequences of non-compliance with debt repayment obligations and the execution of guarantees. Breach of contract, or wanprestasi, disrupts business transactions and leads to material and immaterial losses for the affected parties. The urgency of this research lies in the growing number of breach of contract cases in Indonesia, with such disputes posing significant financial and legal risks. While previous studies have explored breach of contract in broader contexts, there is limited research specifically addressing the application of Indonesian civil law in these cases, especially about debt defaults and guarantees. This study fills this gap by analyzing how Indonesian law handles breach of contract cases and the enforcement of guarantees. The research uses a mixed-method approach, combining legal analysis and case studies to examine the consequences of defaults and the protection of creditors' rights. The findings highlight the need for legal reforms to improve the enforcement of contracts and enhance creditor protection. This research contributes to understanding contract law in Indonesia, offering practical recommendations for businesses and policymakers to address breaches more effectively and ensure fairer outcomes in the judicial process.

Sita Marital dan Kesetaraan Gender Implikasi Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perceraian Raja Sihombing, Andreas Bintang; Yohanna Surbakti, Cecillya Rosa; Sitorus, Christo; Hermanto, Darren William; Jonathan Hutagalung, Joshua Sabam; Valentino, Justyn; Gosal, Welly; Aliantoni, Yoandhika; Ginting, Yuni Priskila; Hutagalung, Joshua
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1707

Kesetaraan gender merupakan konsep modern yang sering kali berkontradiksi dengan dinamika masyarakat Indonesia yang cenderung masih bersifat patriarkis. Budaya-budaya di Indonesia kerap menempatkan pria sebagai sosok dominan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, politik, maupun institusi publik. Meskipun demikian, secara hukum Indonesia telah mengupayakan legislasi untuk mendorong hak asasi manusia yang bertujuan menyetarakan status gender. Salah satu implementasinya secara praktis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-undang ini menjadi landasan bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya menyetarakan posisi antara pria dan wanita. Dalam perkara perceraian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ekspektasi kultural yang cenderung memihak pria. Namun, seiring perkembangan zaman, kita dapat melihat beberapa perubahan dalam dinamika gender, di mana perempuan kini semakin dianggap setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sita marital dan pengaruhnya terhadap perempuan serta implikasinya bagi hak asasi perempuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan menganalisis undang-undang serta data-data relevan untuk mencapai konsensus dan memaparkan problematika ketimpangan gender, terutama dalam konteks perceraian yang berakar dalam masyarakat Indonesia.

Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan Dapat Dijadikan Bukti Tambahan Tanpa Memerlukan Pembuktian Tambahan Hutagalung, Joshua; Pangaribuan, Michael Zona; Putri, Shabiha Elena; Hutahaean, Triani Cahya; Aliantoni, Yoandhika; Gosal, Welly; Ginting, Yuni Priskila; Sibarani, Clarissa Sondang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3240

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Melalui kewenangannya, PPATK mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan Laporan Analisis (LHA) yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang krusial sebagai alat bukti tambahan dalam proses penuntutan pidana. Meskipun LHA tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di pengadilan karena sifatnya yang rahasia, namun dokumen-dokumen tersebut sah digunakan pada tahap penyidikan untuk memperkuat alat bukti lain dan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Data rekening dan transaksi keuangan memberikan dasar objektif untuk melacak asal-usul dana gelap dan mendukung proses penyitaan dan penyitaan aset. Dengan demikian, laporan PPATK memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem pembuktian pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di Indonesia.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search