Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Effect Of Poverty, Unemployment, And Investment On Economic Growth In The Province Of North Sumatera in 2001-2020 Muammar Rinaldi; Verasuna Manik, Dwi; Nova Khairunisa Putri; Hutagalung, Joshua; Rico Ramadhanu
Outline Journal of Economic Studies Vol. 3 No. 2: June - September 2024
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/ojes.v3i2.113

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of poverty, unemployment and investment on economic growth. Where this study uses time series data with the time period 2001-2020. The analytical method uses multiple linear regression with the Eviews program. The poor population variable has a negative and significant effect on poverty with a t-value of -3.225849 and Prob. of 0.0053 <0.05. Unemployment variable has a negative and insignificant effect on poverty with a t-value of -0.427385 and Prob. 0.6748 > 0.05. The investment variable has a positive and significant effect on poverty with a t-value of 7.932790 and Prob. of 0.0000 <0.05. In the final stage of the statistical test, it is known that the R2 squared value is 0.954978. This shows that the poor, unemployment, and investment are able to explain GRDP by 95%. And the remaining 5% is influenced by other variables not examined in this study.
Peran Konsultan dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital 5.0 Surbakti, Cecillya; Manuputy, Matthew; Pangaribuan, Michael Zona; Gosal, Welly; Eko Yulio, Pietro Grassio; Ginting, Yuni Priskila; Hutagalung, Joshua
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2436

Abstract

Dengan cepatnya kemajuan teknologi di Era Digital 5.0 telah mengubah penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan bertambahnya risiko pelanggaran hak cipta di ruang digital yang tak terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan menegakkan hak tersebut, terutama dalam konteks pelanggaran lagu “Bilang Saja” oleh Agnez. Metode analisis data yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi tidak hanya dalam litigasi, tetapi juga dalam pendaftaran, pembuatan kontrak digital, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak yurisdiksi. Keunikan penelitian ini terdapat pada penggabungan teori hukum digital 5.0, seperti law by design, techno-regulation, dan pluralisme hukum digital, yang menjadikan Konsultan sebagai perancang perlindungan hukum di zaman teknologi yang berkembang saat ini.
Sita Marital dan Kesetaraan Gender Implikasi Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perceraian Raja Sihombing, Andreas Bintang; Yohanna Surbakti, Cecillya Rosa; Sitorus, Christo; Hermanto, Darren William; Jonathan Hutagalung, Joshua Sabam; Valentino, Justyn; Gosal, Welly; Aliantoni, Yoandhika; Ginting, Yuni Priskila; Hutagalung, Joshua
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1707

Abstract

Kesetaraan gender merupakan konsep modern yang sering kali berkontradiksi dengan dinamika masyarakat Indonesia yang cenderung masih bersifat patriarkis. Budaya-budaya di Indonesia kerap menempatkan pria sebagai sosok dominan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, politik, maupun institusi publik. Meskipun demikian, secara hukum Indonesia telah mengupayakan legislasi untuk mendorong hak asasi manusia yang bertujuan menyetarakan status gender. Salah satu implementasinya secara praktis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-undang ini menjadi landasan bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya menyetarakan posisi antara pria dan wanita. Dalam perkara perceraian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ekspektasi kultural yang cenderung memihak pria. Namun, seiring perkembangan zaman, kita dapat melihat beberapa perubahan dalam dinamika gender, di mana perempuan kini semakin dianggap setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sita marital dan pengaruhnya terhadap perempuan serta implikasinya bagi hak asasi perempuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan menganalisis undang-undang serta data-data relevan untuk mencapai konsensus dan memaparkan problematika ketimpangan gender, terutama dalam konteks perceraian yang berakar dalam masyarakat Indonesia.
Comparison of PMH Between Indonesia and the Netherlands Sibarani, Clarisa Sondang; Hutagalung, Joshua; Putri, Shabiha Elena; Hutahaean, Triani Cahya; Aliantoni, Yoandhika
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 11 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i11.1343

Abstract

This study analyzes the comparison of the Unlawful Acts system between Indonesia and the Netherlands through a qualitative approach with a literature study design. Although both countries share the roots of the same legal system, the development of both shows significant differences in implementation and adaptation to contemporary needs. The Netherlands has developed a broader and more flexible concept through Article 6:162 of the Burgerlijk Wetboek with detailed classification, strict documentation standards, and a mature legal infrastructure. On the other hand, Indonesia still applies the general concept through Article 1365 of the Civil Code without specific classifications and faces challenges in standardizing medical documentation, medicolegal awareness, and implementing digital systems. The fundamental difference can be seen in the philosophical aspects of justice, institutional capacity, proof mechanisms, and adaptation to technological developments. The era of digitalization brings new challenges related to legal accountability in the context of artificial intelligence and digital platforms that require comprehensive regulation. The research found that the Dutch legal system is more responsive to social and technological changes, has a strong transparency mechanism, and an emphasis on communication and patient safety aspects in dispute prevention. Legal harmonization in the context of globalization is an urgent need to facilitate international cooperation. Strategic recommendations include the development of specific classifications, strengthening documentation regulations, developing a legal framework for digital technology, citizen lawsuit reform, and learning from Dutch best practices that can be adapted to the local Indonesian context to improve legal certainty and justice.