Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum
Amatahir, Zulharbi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Functions and Authorities of the General Election Supervisory Body in Enforcement of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Amatahir, Zulharbi
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.874

Abstract

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu maka dapat di tarik kesimpulan bahwa prinsip atau asas-asas dalam pemilihan merupakan suatu wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pemilu yang mesti dipegang erat agar penyelenggaraannya berjalan dengan lancar tanpa ada pelanggaran. Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, tentunya peranan Pemerintah yang diwakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berpengaruh untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu kondisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum, secara umum adalah bahwa suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat atau pemlihan umum.
Analisis Putusan MK 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Modus Operandi Politik Uang pada PSU Kabupaten Banggai: Analysis of Constitutional Court Decision 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 and the Modus Operandi of Money Politics in the Banggai Regency PSU Amatahir, Zulharbi; Hipan, Marno M
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1323

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis ratio decidendi dan desain remediasi PSU dalam Putusan 171/2025, serta memetakan konsistensinya dengan yurisprudensi PHPU Pilkada tahun 2025 dan implikasinya bagi penyelenggara serta peserta pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap PSU Kabupaten Banggai. Hasil kajian menunjukkan MK menerapkan “tes ganda”: (1) kepatuhan formil (kewenangan, tenggat, kedudukan hukum, dan penyaringan formil lain) dan (2) pembuktian substansial atas pelanggaran yang merusak kemurnian suara. Ketika pelanggaran dinilai kuat namun terlokalisasi, MK memilih PSU yang proporsional: memerintahkan PSU di seluruh TPS Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, membatalkan penetapan hasil KPU sepanjang dua kecamatan, serta memerintahkan penggabungan hasil PSU dengan wilayah lain, disertai supervisi Bawaslu dan pengamanan Polri. Putusan 171/2025 menegaskan orientasi MK pada integritas proses dan proporsionalitas remedial-PSU diposisikan sebagai instrumen pemulihan legitimasi hasil ketika pelanggaran terbukti mempengaruhi kualitas kebebasan memilih di wilayah tertentu.
Co-Authors Hipan, Marno M