Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Pengabdian West Science West Science Law and Human Rights
Oktavia, Putri Erna
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Bipartit Dalam Menyelesaikan Sengketa Ketenagakerjaan Yang Memuat Unsur Pidana Oktavia, Putri Erna
Jurnal Pengabdian West Science Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v4i03.2081

Abstract

Sengketa ketenagakerjaan yang mengandung unsur pidana menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaiannya melalui mekanisme bipartit.  Dengan menggunakan studi kasus di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, dan Jawa Barat, penelitian ini berfokus pada efektivitas analisis bipartit dalam mengevaluasi sengketa ketenagakerjaan yang mengandung unsur pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan solusi dalam analisis bipartit terhadap kasus-kasus yang mengandung unsur pidana.  Metode yang digunakan adalah diskusi dan wawancara dengan pengacara, aparat kepolisian, dan pemangku kepentingan pengusaha dan pekerja. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa bipartit seringkali tidak efektif dalam menangani sengketa yang mengandung unsur pidana karena kewenangannya.  Mekanisme bipartit dan penegakan hukum harus bekerja sama untuk membuat sengketa ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan aman bagi semua pihak.
Peran Bipartit Terhadap Sengketa Perusahaan dan Karyawan yang Memuat Unsur Pidana Erna Oktavia, Putri; Oktavia, Putri Erna
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1769

Abstract

Bipartit sebagai sistem hubungan industrial melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Perundingan bipartit merupakan langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa hubungan industrial, yang perlu diselesaikan dalam 30 hari. Jika perundingan gagal mencapai tingkat yang diinginkan, proses dapat dilanjutkan ke mediasi atau arbitrase. Terdapat juga aspek pidana dalam sengketa perusahaan, di mana pelanggaran hukum oleh pengurus perusahaan dapat berujung pada sanksi pidana. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran bipartit dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di lingkungan kerja, serta mekanisme penyelesaian yang diatur oleh undang-undang untuk menangani konflik yang muncul. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis peran perundingan bipartit dalam menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan pekerja, termasuk yang mengandung unsur pidana. Data kualitatif serta sumber hukum sekunder digunakan untuk menilai kesesuaian mekanisme bipartit dengan hukum yang ada dan efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa yang mengandung unsur pidana. Kesimpulan dari penelitian ini, Perundingan bipartit adalah langkah pertama dan terpenting dalam menganalisis kemitraan industri, menurut temuan studi ini. Namun, ketika terjadi pelanggaran hukum, sengketa harus ditangani oleh aparat penegak hukum.
Faketing of Evidence of Tax Invoice That Has Damage to State Revenue (Number : 131/Pid.Sus/2018/PT SMG) Aprianti, Indri; Nuralam, Muhamad Eko; Hidayatullah, M Taufik; Oktavia, Putri Erna; Wulandari, Yuni
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 01 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The term fictitious tax invoice is also known as an illegitimate tax invoice. According to the Director General of Taxes Circular Number 32/PJ/2010, an invalid tax invoice is a tax invoice that is not based on an actual transaction, and is issued by an entrepreneur who has not been confirmed as a taxable entrepreneur. The term fictitious tax invoice is also known as an illegitimate tax invoice. According to the Director General of Taxes Circular Number 32/PJ/2010, an invalid tax invoice is a tax invoice that is not based on an actual transaction, and is issued by an entrepreneur who has not been confirmed as a taxable entrepreneur. Tax Criminal Case in Blitar District Court Decision No. 556/Pid.B/2013/PN. Found in the indictment given the element of forgery of tax invoices committed by the Defendant, For this reason, according to the author, it is necessary to explain the indictment. The results of the analysis from the authors of the paper stated that in this tax invoice falsification case, the judge's decision against the defendant was considered wise and appropriate but different from the public prosecutor in fact it was still not in accordance with the case.
Co-Authors Aprianti, Indri Erna Oktavia, Putri Hidayatullah, M Taufik Nuralam, Muhamad Eko Yuni Wulandari