Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PENERAPAN IDEAL REDUCING EMISSIONS, DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION DI INDONESIA Widowati, Nur Halimah; Angraini, Peggy Dian Septi Nur
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.319

Abstract

The implementation of Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation in Indonesia still faces many problems. Brazil as one of the first countries to implement Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation has succeeded in reducing deforestation rates from 2005 to 2014. In this paper, the author will compare the implementation of Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation in Indonesia and Brazil to find the ideal form of application for Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation using doctrinal research methods and using primary also secondary legal materials. The implementation of Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation in Indonesia and Brazil still finds various obstacles. The application of the principles of Good Environmental Governance is important in Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation, so the regulation is formed based on sustainable environmental interests, cooperation and coordination between every institutions that take part in forest environmental management and active participation from the community in forming the regulation and the implementation of Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation.
PENYULUHAN PENCEGAHAN BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH Angraini, Peggy Dian Septi Nur; Wardana, Rafiq Adi; Widowati, Nur Halimah
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.5820

Abstract

Permasalahan bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian di dunia pendidikan. Sudah diketahui bullying berakibat negatif maka mengapa harus melakukan bullying. Perlu dilakukan pencegahan penindakan bullying supaya mampu mengurangi dan tidak ada perbuatan bullying karena akibat jangka panjang memberi pengaruh pada perilaku mental. Metode digunakan empiris sosiologis kualitatif berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan kenyataan pada 37 siswa kelas XII SMA Negeri 1 Plupuh. Siswa laki-laki mengalami bullying 12 siswa dan perempuan mengalami bullying 8 siswa sedangkan tidak mengalami bullying laki-laki 7 siswa dan perempuan 10 siswa. Jenis bullying sering dialami laki-laki secara fisik 6 siswa, verbal 10 siswa, sosial 5 siswa, cyberbullying 6 siswa, pelecehan seksual 6 siswa, dan psikologis 7 siswa sedangkan perempuan secara verbal 7 siswa, fisik, sosial, cyberbullying pelecehan seksual 1 siswa, dan psikologis 0 siswa. Korban bullying masih tidak meminta bantuan kepada guru dan staff sekolah padahal mereka mengetahui sekolah mempunyai program pencegahan bullying.
Menghidupkan nilai pancasila dalam praktek keahlian sesuai jurusan SMK Dian Septi Nur Angraini, Peggy; Widowati, Nur Halimah; Wardana, Rafiq Adi
Lebah Vol. 18 No. 4 (2025): July: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v18i4.365

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara dan Ideologi merupakan titik kunci yang perlu dipertahankan eksistensinya. Namun, saat ini generasi muda di Indonesia mengalami degradasi moral dalam menerapkan nilai Pancasila. Diperlukan solusi nyata yang tepat sasaran dalam mengatasi urgensi permasalahan yaitu dengan tujuanĀ  memahami dan menerapkan nilai Pancasila bagi generasi muda terhadap pentingnya kehidupan nilai Pancasila dalam praktik sesuai jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Metode menggunakan penelitian hukum empiris kualitatif deskriptif terhadap ketentuan Pancasila sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia dengan praktik nyata masyarakat di lingkungan sekolah. Penguatan nilai Pancasila terhadap siswa SMK yang tidak hanya membutuhkan keahlian melainkan juga etika, tanggung jawab dan kerja sama sehingga keterampilan vokasi dengan nilai Pancasila sangat relevan. Terdapat 28 siswa kelas X TKJ SMK Dian Kirana 1 Sragen dari skala pemahaman dan penerapan nilai Pancasila secara garis besar setelah pengabdian masyarakat sudah memahami penerapan nilai Pancasila dan hanya terdapat salah satu siswa yang masih dikategori rendah dalam memahami maupun penerapan nilai Pancasila sesuai bidang kejuruan. Harapannya nilai Pancasila semakin menjadi landasan moral terhadap lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) supaya siap terjun ke dunia kerja sebagai tenaga profesional yang bermoral dan berkarakter Pancasila.
Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Penyusunan Undang-Undang No.34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE Widowati, Nur Halimah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18167

Abstract

Proses penyusunan Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE dari tahapan RUU KSDAHE memiliki kendala pada proses penyusunananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan melihat tingkat pastisipasi masyarakat dan hubungan pemerintah dengan masyarakat hukum adat dalam menetapan Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal berdasarkan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat partisipasi masyarakat hukum adat yang diberikan oleh pemerintah hanya pada tingkatan konsultasi sehingga masyarakat hukum adat merasa tidak dilibatkan dalam penetapan hasil akhirnya serta hubungan pemerintah dan masyarakat hukum adat belum mencerminkan kontrak sosial yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyususnan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip good environmental governance.