Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Hukum Pidana dalam Kasus Malpraktik Dokter Shela OM di Bali Eka Sujana, I Kadek; Ma’mun Fikri, Ahmad
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 11 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i11.3057

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari tindakan malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter di Bali, yang berhubungan dengan pemberian obat yang berisiko pada pasien yang memiliki riwayat alergi. Tindakan medis ini memicu reaksi alergi parah yang berdampak fisik dan psikologis pada pasien. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui studi kasus pada tindakan dokter tersebut. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli hukum pidana, dokter, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai kelalaian medis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, dengan potensi sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Pembahasan meliputi tanggung jawab profesi dokter dan pentingnya penerapan standar medis dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter ini harus diperiksa lebih lanjut dalam konteks kelalaian atau pilihan dalam keadaan darurat, dengan mempertimbangkan aspek etika dan hukum yang ada. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pengawasan medis untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Revisiting Law Enforcement against Revenge Porn Offenders in Cyberspace Ma’mun Fikri, Ahmad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6469

Abstract

The development of digital technology has increased the threat of cybercrime, including revenge porn, which has a broad impact on victims, psychologically, socially and economically. Although Indonesia already has regulations such as the ITE Law and the Pornography Law, these regulations have not been fully effective in ensnaring perpetrators and providing maximum protection for victims. Meanwhile, other countries such as the United Kingdom and the United States have more specific regulations in dealing with revenge porn. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against revenge porn in Indonesia and provide recommendations for improving regulations to increase victim protection. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach, which involves analyzing national and international regulations, as well as reviewing court decisions and reports from various institutions. The results show that Indonesian regulations still have gaps in dealing with revenge porn, especially in the aspects of victim protection, content removal mechanisms, and sanctions for perpetrators and digital platforms. Therefore, more progressive legal reforms are needed, including the implementation of the right to be forgotten, increasing sanctions for perpetrators.
Analisis Hukum Pidana dalam Kasus Malpraktik Dokter Shela OM di Bali Eka Sujana, I Kadek; Ma’mun Fikri, Ahmad
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 11 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i11.3057

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari tindakan malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter di Bali, yang berhubungan dengan pemberian obat yang berisiko pada pasien yang memiliki riwayat alergi. Tindakan medis ini memicu reaksi alergi parah yang berdampak fisik dan psikologis pada pasien. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui studi kasus pada tindakan dokter tersebut. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli hukum pidana, dokter, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai kelalaian medis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, dengan potensi sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Pembahasan meliputi tanggung jawab profesi dokter dan pentingnya penerapan standar medis dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter ini harus diperiksa lebih lanjut dalam konteks kelalaian atau pilihan dalam keadaan darurat, dengan mempertimbangkan aspek etika dan hukum yang ada. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pengawasan medis untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Informed Consent Dan Sengketa Medis Dalam Instalasi Gawat Darurat (IGD): Tinjauan Etik Dan Hukum Purawijaya, Handrian; Jollis, Jollis; Aswan, Aswan; Ma’mun Fikri, Ahmad
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i7.61165

Abstract

Informed consent is a fundamental aspect of medical practice that ensures patients' rights to receive comprehensive information before granting consent to medical procedures. In the Emergency Department (ED), the implementation of informed consent presents unique challenges due to the urgent nature of patients’ conditions. This article discusses the importance of applying informed consent in the ED, the obstacles encountered, and its relevance to potential medical disputes. The methodology used includes literature review and legal-medical analysis. It was found that in emergency situations, ethical and legal principles permit medical interventions without formal consent, as long as they aim to save the patient’s life. However, clear documentation and effective communication remain essential to prevent legal conflicts.